Oknum Ajudan dan PolPP Melarang Wartawan Merekam Sambutan Bupati Indramayu Pada Kegiatan Bintap Dinsos

Indramayu, Jarrakposjabar.com — Di era keterbukaan dan kebebasan seperti ini dimana arus informasi dalam sekejap bisa diterima di seantero bumi ini masih ada saja oknum ajudan bupati dan PolPP yang melarang wartawan untuk merekam kegiatan kepala daerah.

Bila dilihat dari undang-undang press yang ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo jelas”setiap orang tidak boleh menghalang-halangi atau menekan, mengancam wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Tetapi hal tersebut buat oknum ajudan bupati Indramayu dan Satpol PP yang melarang wartawan untuk mengambil gambar dan merekam pidato bupati Indramayu pada acara Bimtap tim koordinasi Bantuan sosial tingkat kabupaten Indramayu Selasa (29/11/22) yang bertempat di Gedung PGRI Sindang kabupaten Indramayu.

Menurut Adi alias Amex “pada saat bupati Indramayu memberikan sambutannya ada oknum Ajudan, dan Pol PP mengambil hp nya yang diletakkan di dekat salon suara dan memintanya agar segera menghapus rekaman tersebut sambil diawasi penghapusannya” ucap Adi Skamet / Amex.

Lain lagi cerita pamong desa dari kecamatan Gabus Wetan yang tidak mau disebutkan namanya” dirinya di hampiri oleh anggota satpol PP dan meminta rekaman tersebut dihapus serta hp dimatikan” tegasnya.

Ketika dikonfirmasi ke oknum Satpol PP tersebut “dirinya hanya menjalankan perintah atasan dan Ajudan bupati saja tanpa maksud lain” katanya .


Banner Iklan Sariksa

Seorang kepala desa dari kecamatan Gabus wetan “Seharusnya bupati bijak dalam menentukan suatu kegiatan, karena berapa kali mana kala kami semua kepala desa kumpul dan harus datang pagi pagi tetapi bupati sendiri tidak tepat waktu serta datangnya lewat 3-4 jam dari jadwal atau kadang-kadang di wakilkan sama Asda/Staf Ahli sambil menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir” tuturnya


Banner Iklan Sariksa   Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

“Semua aparat desa serba dilematis satu sisi kami harus memberikan pelayanan kepada masyarakat kami, di lain sisi kami juga harus patuh dan loyal pada pimpinan daerah. Walaupun kadang kala ada fikiran saya dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk oleh bupati jadi kami harus melayani kebutuhan masyarakat lah yang diutamakan serta tidak bisa di hindarkan seperti melahirkan, surat jalan ke rumah sakit dan lain-lain” lanjutnya dengan wajah pasrah.

Kalau acaranya bersifat terbuka untuk umum maka biarkan para wartawan meliput sesuai dengan faktanya jangan dihalang-halangi kecuali acara tersebut bersifat khusus dan tertutup. Ingat wartawan itu dalam bekerja dilindungi oleh undang-undang, jangan sampai seolah-olah wartawan yang mempelintir pernyataan bupati atau disalahkan karena tidak ada bukti rekamannya. Berbuatlah bijak dan jangan arogan.(wahyu)

Banner Iklan Sariksa

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button