Pelapor Korupsi DD jadi Tersangka, Kabareskrim: Saya Sudah Arahkan Wassidik Untuk Cek

JAKARTA. JARRAKPOSJABAR.COM- Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto merespon pemberitaan mengenai whistleblower atau pelapor kasus dugaan korupsi dana desa di Cirebon, yang ditetapkan sebagai tersangka.

Mantan Kapolda Sumatera Utara itupun mengatakan, telah mengirim tim pengawas guna mengecek proses penyidikan.

BACA JUGA: Penuhi Janji, Kapolri Jenguk Sinta Aulia Anak yang Sakit Tumor Kaki

“Sedang saya arahkan Wassidik (Biro Pengawas Penyidikan) untuk cek,” kata Komjen Agus Adrianto saat dikonfirmasi, Senin (21/2). 

Namun demikian, Agus menilai belum dapat memaparkan lebih lanjut mengenai ada tidaknya pelanggaran prosedur yang dilakukan Polres Cirebon dalam penetapan tersangka itu.

BACA JUGA: Perkuat Akselerasi Vaksinasi, Kapolri Minta Warga Harus Dipastikan Siap Hadapi Lonjakan Covid-19


Banner Iklan Sariksa

Diketahui, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, bernama Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka usai melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa berinisial S.


Banner Iklan Sariksa   Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Dalam unggahan video yang viral di media sosial, Nurhayati kecewa dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ia mengaku tidak mengerti dan janggal akan proses hukum yang dihadapi. Padahal, Nurhayati adalah pelapor kasus tersebut.

“Saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses dua tahun penyelidikan kasus korupsi,” akunya.

Menurut Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar, penetapan tersangka kepada Nurhayati dilakukan usai penyidik berkonsultasi dan mengirimkan berkas tersangka S ke jaksa penuntut umum. Fahri menyebut bahwa Nurhayati tidak menikmati uang hasil korupsi yang dilakukan Kepala Desa Citemu.

BACA JUGA: Covid-19 Varian Omicron Meningkat, Kapolda Jabar Harapkan Masyarakat Jangan Panik

“Walaupun tidak menikmati uangnya, namun hal ini melanggaar Pasal 66 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tata kelola regulasi dan sistem administrasi keuangan,” terang Fahri, Minggu (20/2).

Editor: Deni Supriatna
Sumber: Media Indonesia

Artikel ini sudah tayang di Media Indonesia dengan judul: Pelapor Korupsi Dana Desa jadi Tersangka, Kabareskrim: Saya Cek Dulu

Banner Iklan Sariksa

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button