Bapemperda DPRD Kota Bandung Terima Keluhan Dari Forum RW Babakan Ciparay Terkait PIPPK

DPRD Kota Bandung

BANDUNG, JARRAKPOSJABAR.COM- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung menerima kunjungan audiensi dari Forum Rukun Warga Kecamatan Babakan Ciparay terkait peningkatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dan Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), di Ruang Rapat Bapemperda, Rabu (12/1/2022).

Kegiatan audiensi ini diterima Ketua Bapemperda H. Ir. Agus Gunawan dan Anggota Fraksi Demokrat Drs. Riana. Audiensi ini menghadirkan LPM Kota Bandung dan perwakilan RW di Forum RW Babakan Ciparay.

BACA JUGA: Komisi C Harapkan Diskominfo Tingkatkan Layanan Dan Inovasi Untuk Publik

Forum RW Babakan Ciparay mengeluhkan bahwa kegiatan PIPPK yang berada di wilayah Babakan Ciparay tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat. Terkait infrastruktur yang dibangun di kewilayahan dari dana PIPPK harus melalui musrengbang.

Akan tetapi, setiap pengelolaan proyek PIPPK selalu diserahkan kepada pihak ketiga. Hal ini menyebabkan anggaran yang seharusnya penuh dalam pembuatan infrastruktur terpaksa dipotong oleh pihak ketiga 10 persen, dan ditambah lagi ada potongan pajak.

BACA JUGA: Retribusi Parkir Diganggu Premanisme, Komisi C Desak Dishub Derek Parkir Liar Secara Gencar

Sementara itu, kegiatan-kegiatan dadakan di lapangan yang membutuhkan dana tidak bisa tertangani karena penggunaan anggaran PIPPK harus melalui proses yang panjang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bapemperda Agus Gunawan meminta untuk kegiatan PIPPK yang ada pemotongan dari pihak ketiga supaya dikelola oleh langsung swadaya masyarakat di masa mendatang, sehingga pengelolaan dananya lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan RW yang diproyeksikan.

“Untuk yang pengelolaan PIPPK ke depannya jangan lagi dikelola oleh pihak ketiga, namun hendaknya swakelola oleh masyarakat sendiri, sehingga pengunaan anggaran yang diproyeksikan pada kegiatan bisa terserap maksimal dan efisien,” ujarnya.

BACA JUGA: Disinggung Terkait Kode Etik, Komisi A Ingatkan BKPSDM Dan Orpad Kota Bandung Tingkatkan Integritas ASN

Sedangkan Drs. Riana menyampaikan pihaknya akan melakukan penyelidikan dan evaluasi terkait keluhan yang disampaikan agar bisa ditentukan keputusan yang terbaik untuk program ini agar bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung.

“Kita kan lihat dulu bagaimana praktik di lapangan. Kemudian akan kita evaluasi agar ke depannya kita bisa mengambil sikap untuk penyelesaian masalah ini demi mewujudkan transparansi kepada masyarakat,” tutur Riana.* (Nuzon)

Editor: Deni Supriatna
Sumber: Humas DPRD Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: