Adanya Perubahan SOTK, Plt Walikota Cimahi Resmi Lantik Pejabat Struktural, Begini Harapannya..

CIMAHI, Jarrakposjabar.comPlt Wali Kota Cimahi Ngatiyana,  Melantik Dan Mengambil Sumpah Jabatan Struktural Yang Di Setarakan Menjadi Jabatan Fungsional Dan Pengukuhan Jabatan Karena Perubahan SOTK, pagi hari ini Jum’at 31/12/2021.

Selain Plt Wali Kota Cimahi turut hadir menyaksikan acara pelantikan pejabat struktural hari ini adalah, sekretaris daerah kota cimahi, para asisten , para staf ahli dan kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kota Cimahi, Sekretaris Dewan,   para pejabat struktural yang hari ini dilantik dan diambil sumpahnya serta para tamu undangan yang lainnya.

BACA JUGA: Plt BNNP Jabar: Peredaran Narkotika Jenis Sabu Menurun Kasus Ganja Justru Meningkat Di Jabar

Adapun para pejabat yang dilantik hari ini adalah :
Pengukuhan sebanyak 46 orang, terdiri dari 11 opd, yaitu :
1. Badan kesatuan bangsa dan politik
2. Badan perencanaan pembangunan,
Penelitian dan pengembangan daerah
3. Dinas arsip daerahh
4. Dinas kesehatan
5.Dinas komunikasi dan informatika
6.Dinas pekerjaan umum dan penataan
Ruang
7. Dinas pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan anak, pengendalian
Penduduk dan keluarga berencana
8. Dinas perumahan dan kawasan
Permukiman
9. Dinas sosial
10. Inspektorat
11. Rsud cibabat.

Penyederhanaan birokrasi sebanyak 153
Orang, terdiri dari :
1. 24 opd yang penyederhanaan birokras
2. 6 opd yang tidak penyederhanaan
Birokrasi. 

BACA JUGA: Plt. Walikota Yana Mulyana Akan Lakukan Reposisi, Sekda Kota Bandung Diduga Jadi Target Utama Yang Akan Tersingkir

” perlu diketahui, bahwa dalam pidato presiden pada sidang paripurna MPR RI Tanggal 20 oktober 2019, presiden mengatakan bahwa perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah”.kata PLT Wali Kota Cimahi Ngatiyana dalam keterangannya pada Jumat 31 Desember 2021.

Ngatiyana juga mengatakan, dalam menjalankan amanat presiden untuk mereformasi birokrasi, reformasi struktural perlu dilakukan agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah, serta dengan telah diundangkannya permenpan rb nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional,

“Maka di lingkungan pemerintah kota cimahi perlu dilaksanakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional,” ujarnya.

BACA JUGA: BAZNAS, JNE Dan ZOYA Hadiri Peringatan Hari Ibu Di LPP Bandung Bertema Muliakan Ibu Sepanjang Masa

Menurut Ngatiyana, perlu diketahui di lingkungan pemerintah kota cimahi jabatan administrasi yang disederhanakan sebanyak 159 jabatan yang terbagi atas 156 jabatan eselon 4 dan 3 jabatan eselon 2 dalam penyetaraan ini sudah sesuai dengan permenpan 17 tahun 2021 dan permenpan 25 tahun 2021. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian saat sudah dilaksanakannya penyetaraan jabatan adalah mengenai mekanisme kerja pada instansi pemerintah daerah.

“Untuk itu kepada pejabat fungsional yang baru dilantik hari ini, saya minta agar secepatnya belajar dan memahami mengenai mekanisme kerja pada instansi pemerintah daerah kota Cimahi,” pintanya.

“Saya memahami bahwa ini memang masih merupakan hal yang baru bagi kita semua, namun sesuai amanat pearaturan perundangan hari ini tanggal 31 desember 2021 merupakan hari terakhir bagi kita untuk melaksanakanya,” ungkapnya.

Selanjutnya, Ngatiyana menyampaikan bahwa penyetaraan jabatan ini adalah suatu proses yang tidak bisa dihindari serta harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh indonesia, sebagai asn kita harus menerima dan menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya dan dengan kelapangan hati.

“lebih dari itu diharapkan para pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini, dapat mengerti dan memahami hekekat penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan serta mulai memahami mekanisme kerja, tugas dan fungsi, pada saat nanti menjalankan tugas di jabatan fungsionalnya, “sambungnya.

Lebih lanjut, Ngatiyana menambahkan, dalam penataan kelembagaan dianggap perlu untuk dilakukan mengingat terdapat berbagai hal yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja kelembagaan yang dibangun atau dikembangkan. Adapun pengendalian dan evaluasi organisasi dimaksudkan untuk melihat tingkat capaian dari kinerja sektor organisasi, faktor kendala yang ditemui, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

“Kegiatan evaluasi perangkat daerah diarahkan untuk mengevaluasi struktur organisasi, dan mengevaluasi produktifitas serta efisiensi,” imbuhnya.

” Pemerintah daerah Kota Cimahi perlu untuk melakukan evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah kota cimahi, agar substansi yang diatur dalam peraturan daerah tersebut tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer) dan saling terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, “tambahnya.

Sementara itu,  dengan terbitnya perda no 14 tahun 2021 tentang perubahan atas perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Cimahi adalah sebagai ungkapan bersama dalam memberikan arahan dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah
tujuan adanya perubahan peraturan daerah ini adalah agar terwujudnya perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi.

“Pembentukan perangkat daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas pembagian habis tugas, rentang kendali tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, “ucapnya.

Sebagai tindaklanjutnya maka hari ini pihaknya melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah pengukuhan jabatan karena perubahan struktur organisasi. Tuturnya.

BACA JUGA: Guna Mencegah Gelombang Ketiga Covid-19 Usai Nataru, Ngatiyana Tinjau Langsung Pelaksanaan ibadat Natal

” Saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang hari ini resmi dilantik dan diambil sumpahnya dan menyampaikan pesan agar para pejabat yang hati ini di Lantik  segera menyesuaikan dengan jabatan dan nomenklatur yang baru, tahun anggaran 2022 segera kita laksanakan, jangan sampai terkendala oleh perubahan ini, karena mohon diingat perubahan ini adalah sudah menjadi amanat peraturan dan perundangan, dimana kita harus segera melaksanakanya, tutup Ngatiyana.

Editor: Deni Supriatna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: