MGP Minta Kasus Dugaan Korupsi Dinkes Prov. Jabar Diungkap KEJATI JABAR

Bandung, Jarrakposjabar.com – Aksi unjuk rasa Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) dilakukan di 3 (tiga) titik lokasi yaitu di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar), di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat dan di depan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jabar

Dalam orasinya, Koordinator Investigasi Ormas MGP, Agus Satria menyampaikan, “kami melakukan aksi unjuk rasa memberikan dukungan serta desakan kepada pihak Kejati Jabar segera menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Rapid tes senilai Rp 56 Miliar Tahun Anggaran 2020,” ujar Agus Satria hari Kamis tanggal 30 Desember 2021.

Masih menurutnya, dugaan tindak pidana korupsi dilaporkan oleh Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) melalui Biro Hukum, H. Ijudin Rahmat, SH, Biro Investigasi Agus Satria, Robby Anbia S SE dan Moch. Dadang, Ormas MGP telah melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Rapid Test yang terjadi di Dinas Kesehatan Provinsi Janar ke Kejati Jabar pada hari Rabu 23 Desember 2020 dengan Perihal : Laporan Pengaduan Penyimpangan Pengadaan Rapid Tes Covid-19 senilai Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar rupiah) pada Tahun Anggaran 2020.

Diuraikan oleh Agus Satria, adapun realisasi pengadaannya senilai Rp52.082.000.000,- untuk 29.5000 Rapid Tes dengan menentukan 10 (sepuluh) perusahaan penyedia dari 22 perusahaan yang tercantum dalam Usulan Penyedia dan dari 10 (sepuluh) perusahaan penyedia terdapat 3 (tiga) perusahan yang tidak tercantum dalam Usulan Penyedia, dengan 5 (lima) merk Rapid Tes dan harga yang berbeda-beda.

Masih menurut Ormas MGP, yang disampaikan secara terbuka oleh Agus Satria, “Rapid Tes merek GENBODY pada harga yang kami survei di lapangan adalah Rp180.000,- tetapi dalam harga pengadaan yang dilakukan Dinkes Jabar adalah Rp218.000,- per pcs, dalam pengadaan Rapid Tes merek GENBODY, Dinkes Jabar mengadakan Rp50.000 (lima puluh ribu) pcs dengan nilai anggaran Rp10.945.000.000, Bilamana kita hitung kali dengan harga survei di lapangan Rp180.000,- X 50.000 pcs = Rp9.000.000.000,- kalau harga survei kami tepat maka Rp10.945.000.000,- Rp9.000.000.000 = Rp1.945.000.000;
Rapid Tes merk ZYBIO pada harga yang kami survei di lapangan adalah harga Rp115.00,- tetapi dalam harga pengadaan yang dilakukan Dinkes Jabar adalah Rp165.000 – per pcs. Dalam pengadaan Rapid Tes merek ZYBIO, Dinkes Jabar mengadakan 6.5000 (Enam puluh lima ribu) pcs dengan nilai Rp10.725.000.000,- Bilamana kita hitung dengan harga survei di lapangan Rp115.000 X 65.000 pcs = Rp7.475.000.000,- kalau harga survei tepat Rp10.725.000.000 – Rp7.475.000.000 = Rp3.250.000.000,-

Rapid Tes merek CLUNGENE pada harga yang kami survey di lapangan adalah Rp80.000,- tetapi dalam harga pengadaan yang dilakukan Dinkes Jabar adalah Rp132.000,- per lcd, dalam pengadaan Rapid Tes merek CLUNGENE, Dinkes Jabar mengadakan 65.000 (Enam puluh lima ribu) pcs dengan nilai anggaran Rp8.580.000.000,- Bilamana kita hitung dengan harga survei di lapangan Rp 80.000 X 65.000 pcs = Rp5.200.000.000,- dan kalau harga survei kami tepat, Rp8.580.000.000 – Rp5.200.000.000 = Rp3.380.000.000,-

Rapid Tes merk LIVZON pada harga yang kami survei di lapangan adalah Rp115.000,- tetapi dalam harga pengadaan yang dilakukan Dinkes Jabar adalah Rp125.500,,- per pcs, dalam pengadaan Rapid Tes merk LIVZON, Dinkes Jabar mengadakan 65.000 (enam puluh lima ribu) pcs dengan nilai Rp7.842.500.000,- Bilamana kita hitung dengan harga hasil survei Rp115.000 X 65000 pcs = Rp7.200.000.000,- dan kalau harga survei kami tepat Rp7.842.000.000 – Rp7.200.000.000 = Rp642.500.000,-

Rapid Tes merek PCI kami tidak mendapatkan harga survei di lapangan yang kami temukan dengan kata PCI adalah Prosedur intervensi non bedah dengan menggunakan kateter untuk melebarkan atau membuka pembuluh darah koroner yang menyempit dengan balon atau stent tetapi Dinkes Jabar untuk merek PCI memberikan harga Rp280.00,- per pcs, pengadaan Rapid Tes merek PCI, Dinkes Jabar mengadakan berjumlah 50000 (Lima puluh ribu) pcs dengan nilai Rp14.000.000.000,-“.

Dari kelima merek Rapid Tes yang diadakan Dinkes Jabar sudah ditentukan kepada 10 perusahaan penyedia Rapid Tes diantaranya :

1. PT Genbody mendapatkan kontrak senilai Rp10.945.000.000 rupiah dengan jumlah 50.000 Rapid Tes;

2. PT Medis Metropolitan mendapatkan kontrak senilai Rp7.425.000.000 dengan jumlah 45.000 Rapid Tes;

3. PT Tawada Health Care mendapatkan kontrak senilai Rp1.650.000.000 dengan
jumlah 10000 Rapid Tes;

4. CV Prasetya Utama mendapatkan kontrak senilai Rp1.650.000.000 dengan jumlah 10.000 Rapid Tes. Dalam hal ini CV Prasetya Utama tidak terdaftar sebagai usulan penyedia;

5 PT Pesona Scientific, mendapatkan kontrak senilai Rp1.320.000.000 dengan jumlah
10.000 Rapid Tes;

6. PT Tahta Jaga Internasional, mendapatkan kontrak senilai Rp5.940.000.000
dengan jumlah 45.000 pcs Rapid Tes;

7. PT Mignon Soeta Internasional, mendapatkan kontrak senilai Rp1.320.000.000
dengan jumlah 1.000 pcs Rapid Tes. (PT Mignon Soeta Internasional tidak terdaftar sebagai usulan penyedia);

8. PT Surgica Alkesindo, mendapatkan kontrak senilai Rp6.627.500.000 dengan jumlah 55.000 pcs Rapid Tes. (PT Surgica Alkesindo tidak terdaftar sebagai perusahaan usulan penyedia);

9. PT Intergastra Nusantara mendapatkan kontrak Rp1.205.000.000 dengan jumlah 10.000 pcs Rapid Tes;

10. PT Multi Guna Cipta Pesona, mendapatkan nilai kontrak Rp14.000.000.000 dengan jumlah 50.000 pcs Rapid Tes,” papar Agus Satria.

“Dalam hal ini, Dinkes Provinsi Jabar diduga melakukan pengkondisian pengadaan Rapid Test demi kepentingan perorangan ataupun kelompok dengan cara mengatur pengkondisian pengadaan Rapid Tes dengan pihak perusahaan penyedia untuk mendapatkan Cash Back dengan cara Mark Up harga atau dengan cara lainnya. Untuk itu sudah sewajarnya Kejati Jabar mengusut sampai tuntas kasus dugaan korupsi tersebut,” tegas Agus.

Di sela aksi Manggala Garuda putih Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Dody Gozali Emil, SH., MH yang menyambut unjuk rasa Ormas MGP menyampaikan, “pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan- rekan Manggala Garuda Putih telah menyampaikan aspirasi kepada kejati.

Lanjut Kasi Penkum, “laporan Manggala sudah kami tangani dari tahap dipelajari, saat ini sudah dilakukan penyelidikan, nanti juga kami akan panggil pihak pelapor untuk dimintai keterangan,” terang Dody Gazali Emil.

Di lokasi aksi berbeda unjuk rasa Ormas MGP diterima perwakilan Anggota DPRD Provinsi Jabar, dari Komisi I, Sadar Muslihat dari Fraksi PKS, menyampaikan, “saya pribadi mendukung dan menerima aspirasi Manggala Garuda putih, pada dasarnya siapapun punya hak untuk melaporkan bila ditemukan tindak pidana korupsi,” sambutnya.

Hal senada disampaikan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jabar ibu Imas mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan Ormas MGP.

“Apa yang menjadi aspirasi Manggala itu satu bentuk tanggung jawab masyarakat kepada pemerintahan. Kami tentunya apresiasi dengan apa yang dilakukan Manggala Garuda putih tentang rapid tes,” pungkasnya. (Sumber Indofakta).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: