Sebanyak 202 Resmi Menjadi PNS Di Kemenkumham Jabar, Kakanwil Sudjonggo: Ingat Sumpah Yang Anda Ucapkan

Kemenkumham Jawa Barat

BANDUNG, Jarrakposjabar.com Menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS/ASN adalah cita-cita hampir sebagian besar masyarakat Indonesia, tetapi menjadi seorang ASN/Abdi Negara di masa sekarang pada kenyataannya tidaklah semudah dahulu, hal itu membuat mereka dihadapkan pada serangkaian tes yang mengasah pola pikir dan berkompetisi untuk jadi yang terbaik karena yang terbaiklah yang layak mendapatkannya seperti kata pepatah ‘Usaha yang keras tidak akan mengkhianati hasil’.

Hal ini juga berlaku bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat ada sebanyak 202 orang calon PNS  resmi dilantik dan diambil sumpah menjadi PNS. Dengan begitu, mereka layak mendapatkan 100 persen gaji dari yang sebelumnya hanya 80 persen diterima selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya selama menjadi CPNS.

Selain itu, Pengambilan sumpah kepada PNS  dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Sudjonggo dan disaksikan langsung oleh seluruh pempinan tinggi pratama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Selasa 28 Desember 2021.

BACA JUGA: Antisipasi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban, Kakanwil Lakukan Insfeksi Nataru Diwilayahnya

Kepala Divisi Pemasyarakatan Taufiqurrakhman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hariyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Heru Tjondro, Plt. Kepala Divisi Administrasi Eva Gantini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi se- Jawa Barat, dan Pejabat Struktural Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Ini adalah suatu bentuk Komitmen yang dimiliki jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang secara bersama memajukan organisasi dan bekerja diatas kepentingan pribadi dan golongan. Kehadiran Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Jawa Barat nantinya akan memberikan gambaran awal serta mengenalkan kepada seluruh PNS yang baru saja dilantik mengenai sosok yang kelak akan menjadi Pimpinannya di Satuan Kerja masing-masing.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Sudjonggo menyampaikan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil merupakan amanat Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dari 213 CPNS di lingkungan Kanwil Jawa Barat.

BACA JUGA: Kemenkumham Jabar Gelar Apel Nataru 2021, Kakanwil: Jaga Sinergitas Dan Tingkatkan Kewaspadaan

“Baru 202 orang yang telah memenuhi syarat diangkat sebagai PNS dan diambil sumpah, adapun yang sisanya 11 orang belum memenuhi persyaratan,” kata Kakanwil Sudjonggo dalam sambutannya.

Tidah hanya itu, Sudjonggo menegaskan kepada para PNS yang baru saja diangkat agar ‘Ingat..!!, Sumpah/Janji PNS jangan hanya diucapkan dibibir saja atau jangan hanya sekedar pelengkap administrasi kepegawaian, tetapi sumpah/janji PNS, harus dipatuhi dan dilaksanakan, karena sumpah/janji itu akan dimintai pertanggungjawaban, baik oleh negara, masyarakat maupun oleh Tuhan Yang Maha Esa.

“Apabila sumpah yang diucapkan tidak dilaksanakan dan ditaati, maka ada empat komponen yang Saudara bohongi yaitu diri sendiri, masyarakat dan negara atau serta Tuhannya, artinya ada empat norma atau kaidah yang dilanggar yakni Norma Etika, Adat, Hukum dan Agama,” tegas Sudjonggo.

” Saya minta kepada saudara-saudara yang baru telah diangkat dari CPNS menjadi PNS untuk senantiasa mencari, membaca, mempelajari, mendalami, memahami dan mengamalkan peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi,”ujarnya.

Lebih jauh, Sudjonggo menambahkan, adapun hal Ini  merupakan upaya dan tekad pemerintah untuk membentuk sosok aparatur yang mampu mewujudkan komitmen pemerintah dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya guna mewujudkan tujuan negara dan amanah bangsa serta semangat reformasi, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

“PNS harus mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, negara dan pembangunan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, sehingga tercipta pemerintah yang bersih, bebas KKN dan mampu menyediakan public good service, “imbuhnya.

BACA JUGA: Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor Resmi Berganti, Ini Harapan Kakanwil Jabar..

“Saudara-Saudara adalah bagian dari Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM, harus mampu melaksanakan Tata Nilai yang berlaku, yaitu PASTI, bagaimana Saudara bersikap, Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif,” sambungnya.

Sudjonggo meminta agar PNS di jajaran Kemenkumham Jabar senantiasa selalu melakukan yang terbaik bagi organisasi.

” Berubahnya status saudara dari CPNS menjadi PNS, harus diimbangi dengan perubahan dalam berbagai aspek, sikap, perilaku, disiplin maupun kemampuan dalam pelaksanaan tugas’. tutup Sudjonggo.

Editor: Deni Supriatna
Sumber: Humas Kemenkumham Jabar

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: