Trending

Perkara Anggaran Hingga Desak Presiden Jokowi, Sri Mulyani Langsung Skakmat MPR RI

JAKARTA, Jarrakposjabar.comWakil Ketua MPR Fadel Muhammad mendesak Presiden Jokowi agar mencopot jabatan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan.

Fadel menilai, menteri keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

BACA JUGA: Sebanyak 104 Notaris Resmi Dilantik, Kakanwil Sudjonggo: Notaris Wajib Bertindak Objektif Dan Tidak Memihak

“Kami atas nama pimpinan MPR RI mengusulkan kepada Presiden RI untuk memberhentikan saudari menteri keuangan, karena kami anggap menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan,” kata Fadel kepada wartawan, dikutip Rabu 1 Desember 2021.

Menanggapi pernyataan Wakil ketua MPR RI, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR dapat dijelaskan sebagai berikut.

BACA JUGA: Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo Tuntut Jokowi Cabut UU Cipta Kerja Dan Sebut Pendemo Yang Ditangkap Aparat Bentuk Arogansi Pemerintah

“Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda, ” tulis Sri Mulyani dikutip jarrakposjabar.com di akun Instagram @smindrawati, Rabu 1 Desember 2021.

Iapun menegaskan, Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

BACA JUGA: Serukan Reuni 212, Nicho Silalahi: Jika Hanya Karena Ijin Dari Kepolisian Membuat Kau Takut Ganti Bajumu Dengan Kain Kafan 

“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4,” tegasnya.

Kendati demikian, kata Sri Mulyani, anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN.

BACA JUGA: Dibalik Jeruji Penjara Habib Rizieq Meminta Umat Islam Banjiri Reuni 212, Novel Bamukmin: Yang Tak Suka Reuni 212 Adalah Penista Agama

“Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan,”ujarnya.

” Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian,” tandasnya.

Editor: Deni Supriatna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: