Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo Tuntut Jokowi Cabut UU Cipta Kerja Dan Sebut Pendemo Yang Ditangkap Aparat Bentuk Arogansi Pemerintah

JAKARTA, Jarrakposjabar.comMantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Gatot Nurmantyo mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Omnibus Law.

Pernyataan itu disampaikan  Gatot Nurmantyo mewakili Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Selasa 30 November 2021.

“UU Cipta Kerja cacat formil dan bersifat inkonstitusional berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020. Karenanya ia mengimbau agar seluruh pihak patuh dan taat terhadap putusan MK itu,” kata Eks Panglima TNI.

BACA JUGA: Nama Baiknya Dicemarkan, Tresna Wijaya Laporkan Ketua Kadin Jabar Cucu Sutara Ke Polres Sukabumi

Gatot Nurmantyo menilai sikap pemerintah tidak aspiratif sejak sebelum UU Cipta Kerja Omnibus Law disahkan sebagai

“Undang-Undang itu merupakan sebuah kekeliruan dan kesalahan besar,” tegas Gatot.

Selain itu, Gatot meminta kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi sebagai upaya menjalankan fungsi check and balances.

BACA JUGA: Rizieq Shihab Lontarkan Kata Tak Pantas Kepada Presiden Jokowi, Kasad Dudung Langsung Naik Darah

“Ini bukanlah acaman bagi kekuasaan pemerintah,” tambahnya.

Iapun menilai, aksi penangkapan para pendemo penolak disahkannya UU Cipta Kerja di berbagai daerah oleh para aparat merupakan salah satu bentuk arogansi pemerintah.

BACA JUGA: MK Sebut UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan UUD, Yusril: Karena Meniru Omnibus Law Di Amerika Dan Kanada

“Para pendemo yang ditangkap merupakan arogansi pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Gotot menuntut Jokowi agar mencabut UU Cipta Kerja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) meski MK memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu.

BACA JUGA: Fadli Zon Sebut UU Ciptaker Bertentangan Dengan Konstitusi, Nicho Silalahi: Bukankah Gerindra Yang Menyetujui

“Meskipun MK menyatakan UU Ciptaker masih berlaku hingga dua tahun ke depan, demi teegaknya konstitusi KAMI menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” tandasnya.

Editor: Deni Supriatna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: