BeritaHukum

Putusan MA Diabaikan, LQ Akan Mensomasi Menkumham Dan Gugat Ditjenpas

JAKARTA Jarrakposjabar.com- Mahkamah Agung (MA) mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, atau yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor.

Dalam PP 99 itu, koruptor bisa mendapatkan remisi dengan syarat lebih ketat dibandingkan dengan narapidana lainnya dan ini menjadi polemik saat ini.

Menanggapi polemik mengenai remisi WBP Tipikor, LQ Indonesia Lawfirm menjawab pernyataan Rika selaku Humas DitjenPAS. Menurut Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA dari LQ Indonesia Lawfirm, putusan 28P sudah jelas isinya bahwa pasal-pasal yang dibatalkan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga berlaku seketika setelah dibacakan harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Menkumham cq DitjenPAS.

BACA JUGA: Praktisi Hukum LQ Sentil Ditjenpas, Jhon Kelly: Tidak Ada Alasan Kemenkumham Menunda Keputusan MA Atas PP 99 Tahun 2012 Pasal 34 A

BACA JUGA: MA Cabut PP 99 Tentang Remisi Napi, LSM Jarrak Jhon Kelly Sebut Kemenkumham Tak Bernyali Dan Ragu Ambil Tindakan

“90 hari, itu pada pasal 8 Perma No 1 Tahun 2011, bukan batas waktu Pihak Termohon untuk melaksanakan, namun apabila pihak termohon tidak melaksanakan maka peraturan perundangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Alvin Lim dalam pesan singkat yang diterima Jarrakposjabar.com pada Kamis 25 November 2021.

” Tapi pemerintah itu punya kewajiban menjaga hak asasi setiap orang apalagi warga binaan yang sedang dirampas kemerdekaannya. Jadi tindakan lambat-lambat dan sengaja mengulur ini perlu diselidiki para pihak, ada apakah?,” tambahnya.

BACA JUGA: Kemenkumham Dianggap Ciut Tak Bernyali Saat Putusan Pencabutan Beberapa Pasal Di PP 99/2012 Dikabulkan MA

Sugi selaku Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm menambahkan, LQ menerima kuasa dari para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mengambil langkah hukum, pihaknya akan mulai dengan somasi ke kementerian, lalu mengambil langkah pidana pasal 421 KUH pidana terhadap Ditjenpas dan menteri Hukum dan HAM apabila tidak ada tindakan nyata.

“Bagi warga binaan tipikor harap segera memberikan kuasa kepada LQ Indonesia Lawfirm di 0818-0489-0999 apabila ingin remisinya dapat diurus. Tanpa tekanan dan upaya hukum, kami pastikan Ditjenpas akan ulur-ulur waktu. Dengan memberikan kuasa secara berjamaah, bisa ada Class Action dan lebih kuat dorongan agar segera memberikan hak warga binaan melalui Upaya Hukum yang dilakukan LQ Indonesia Lawfirm.” tegasnya.

Ditjenpas Tanggapi Keberatan LQ Indonesia Lawfirm

Sementara itu, Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menanggapi serius pernyataan LQ Indonesia Lawfirm, dan segera membentuk tim untuk menindaklanjuti putusan MA Nomor 28 P/HUM / 2021 tanggal 28 Oktober 2021.

Dalam Amar putusannya MA RI mengabulkan sebagian dari permohonan selengkapnya ada dalam Putusan MA tersebut terkait remisi koruptor.

BACA JUGA: VIRAL. Wanita Yang Hina Ibunda Arteria Dahlan Mengaku Anak Jendral Bintang Tiga Dijemput Mobil Plat TNI

Dirjenpas Reyhard P Silitonga seperti yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjenpas sudah membentuk tim dan sedang mempelajari Amar putusan dimaksud, dan selanjutnya akan menyusun Perubahan peraturan Menteri sebagai aturan pelaksanaan pemenuhan Hak Remisi, asimilasi maupun integrasi.

Editor: Deni Supriatna

Deni

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: