Diduga Ada Anggaran Tapi Bukti Barang Tidak Ada, Di Dinas Pendidikan Indramayu

Indramayu.Jarrakposjabar.com. Di era keterbukaan informasi ini seharusnya pemerintah daerah Indramayu khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Indramayu ada penggunaan dana angggaran tetapi barang bukti yang dibeli tidak ada.

Hal ini terjadi dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 di unit organisasi Dinas Pendidikan, kegiatan Penyenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama(SMP) Negeri dengan pengguna anggaran H.Caridin S Pd, MSi dengan Kode Rekening S 2 3 27 05 uraian Pingger Print senilai RP.189.000.000,00.

Karena pada tahun 2019 saja penggunaan anggaran untuk Pingger Print saja bermasalah selain itu menurut himbauan Plt. Bupati Indramayu Taufik Hidayat SH, untuk absensi sesuai dengan edaran dari Satgas Covid 19 hanya menggunakan hp anderoid saja bukan pake Pingger Print!!.

Saat ditemui di ruangan Kepala Bidang SMP H.Supardo Spd.MPd mengatakan,” pihaknya tidak tahu menahu dengan adanya anggaran DPPA tahun 2020 itu karena bukan ranahnya dipersilakkan tanya ke bagian PE atau Plt. Kadis Pendidikan saja,” tegasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Kasie Sapras SMP Riyanto yang ditemui diruang kerjanya mengatakan,” bahwa pihaknya tidak pernah diajak rundingan tentang anggaran tersebut begitu juga Kabid jadi semua itu adalah urusan di gedung satu (1) yaitu PE dan Kadis, kami hanya wong cilik mas, tidak tahu apa apa tentang masalah ini dan tujuannya buat apa uang sebesar Rp.189.000.000 itu sekali lagi kami tidak tahu.

Sementara saat diminta konfirmasi kepada Plt. Kadis Dinas Pendidikan Indramayu yang juga pengguna anggaran H.Caridin SPd. MSi mengarakan,” dari nana dapat dokumen itu? Jarrak Pos jawab dari teman. Caridin pun menjelaskan dipersilakan bertanya pada yang memberi dokumen apa dan bagaimana maksud dari pengadaan pingger Print ini,” tegasnya dengan nada sinis.

Menurut keterangan salah satu karyawan Dinas Pendidikan Indramayu bagian PE Iman menjelaskan bahwa benar ada dana sebesar RP.189.000.000,00, yang ada di data DPPA tahun 2020 untuk Piingger Print dan itu didapat dari sekolah SMP yang mengajukan pembayaran Pingger Print masuk kedalam dana Bos sekolah serta tidak semua sekolah mengajukan pembayaran Pingger Print tahun 2019 melalui dana bos, hal ini saya bisa menjelaskan karena saya yang menyusun dan mengelola anggaran Bos pada tahun 2020,” tegasnya.

Bila memang itu dilakukan timbul pertanyaan apakah pemerintah memperbolehkan dana Bos untuk digunakan membayar pingger print? Jelas bila kita membaca juklak dan juklisnya hal tersebut bertentangan dengan undang undang tentang penggunaan dana Bos, dan sekali lagi masalah Pingger Print tahun 2019 saja belum selesai ini muncul lagi di tahun angggaran 2020 ,keledai saja tidak mau masuk kelubang untuk yang kedua kali masa manusia mau terseret kedalam kasus yang sama?, Jelas ini bentuk penyelewengan penggunaan anggaran dan aparat hukum harus mengusut tuntas tentang masalah ini, jangan pernah bermain hukum!!!.

 

 

 

Sumber : Jarrakpos Official
Laporan : Wahyu Jarrak Pos Indramayu

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: