MA Cabut PP 99 Tentang Remisi Napi, LSM Jarrak Jhon Kelly Sebut Kemenkumham Tak Bernyali Dan Ragu Ambil Tindakan

JAKARTA, Jarrakposjabar.comPro dan kontra terkait polemik putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 atau yang dikenal dengan PP pengetatan remisi koruptor. Pada Rabu (28/10/2021) lalu.

Direktur LSM Jarrak, Jhon Kelly Nahadin menilai kementrian yang membidangi hukum diperlukan keseriusan-nya dalam mempedomani putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah final dan mengikat ke semua warga Negara.

“Sangatlah berbahaya bagi ketatanegaraan kita seandainya Kemenkumham ragu-ragu mengambil langkah hanya karena tekanan pihak -pihak yang tidak berkopenten dan tidak memahami aturan hukum yang berlaku bagi semua pihak,” kata Jhon Kelly pada Kamis 6 November 2021.

BACA JUGA: Kemenkumham Dianggap Ciut Tak Bernyali Saat Putusan Pencabutan Beberapa Pasal Di PP 99/2012 Dikabulkan MA

Tidak hanya itu, Jhon Kelly menilai bahwa pepercayaan publik kepada Kementerian yang dipimpin Yassona akan turun ketika Jajarannya hanya diam tidak melakukan langkah apapun. Setiap pro kontra dalam menyikapi aturan merupakan dinamika masyarakat Demokrasi adalah hal yang biasa, namun bukan justru menghilangkan ketegasan dari Fungsi Pemerintah itu sendiri.

“Pemerintah harus berjalan berdasarkan aturan hukum, sangat ironis ketika masih ada keraguan dalam mengambil kebijakan tatkala sudah ada aturan hukum yang jelas” ujarnya.

“Banyak pihak menilai bahwa Putusan MA tentang PP 99/2012 dapat menjadi alternatif peyelesaian over capacity dalam Lapas dan Rutan yang telah terbukti menimbulkan berbagai masalah,” tambahnya.

BACA JUGA: Hentikan Ceramah Sang Ustadz Karena Mengkritik Pemerintah, Kades Cimuncang Dipersekusi Sejumlah Orang

Adapun hal tersebut juga dikeluhkan Menteri Yassona Laoly terkait beberapa berita yang muncul dimedia menyebutkan bahwa remisi bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi lapas yang kelebihan kapasitas.

“Sebagai gambaran, saat ini pemerintah telah menggelontorkan Rp 1,7 triliun per hari untuk anggaran makanan seluruh tahanan di Indonesia,” ujar Yasonna.

Sementara itu, Yassona menyampaikan bahwa selama ini pemerintah selalu dikritik setiap memberikan remisi. Padahal, menurutnya ada konsep hukuman lainnya yang tidak harus kurungan penjara.

“Hukum tak hanya masukan ke penjara,”tandasnya.

BACA JUGA: Nasib Bupati Bandung Barat Tamat, PN Bandung Jatuhkan Vonis 5 Tahun Bui Kepada Aa Umbara

Diketahui sebelumnya, peneliti ICW Kurnia Ramadhana angkat bicara bahkan ia menilai bahwa putusan itu sangat menguntungkan narapidana korupsi.

’’Akibat putusan MA ini, narapidana korupsi akan semakin mudah mendapatkan pengurangan hukuman,’’ ujarnya. Sabtu 30 Oktober 2021. dilansir dari Kompas.com.

Menurut Kurnia, norma pada PP 99/2012 sebetulnya sudah cukup baik dalam mengatur pengetatan syarat pemberian remisi bagi koruptor.

“Dalam pasal 34A ayat (1) disebutkan, syarat terpidana korupsi mendapatkan remisi harus memenuhi dua hal. Yakni, bersedia menjadi justice collaborator dan membayar lunas denda serta uang pengganti,”paparnya.

BACA JUGA: Fit And Proper Test Calon Panglima TNI, Husein Ahmad Sebut Jenderal Andika Perkasa Diduga Terlibat Pelanggaran HAM Di Papua

Iapun menegaskan, Pengetatan yang diatur dalam PP sudah mempertimbangkan pemaknaan korupsi sebagai extraordinary crime.

’’Sehingga membutuhkan cara-cara luar biasa juga dalam penanganannya, salah satunya memperketat pemberian remisi,’’tutupnya.

Editor: Deni Supriatna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: