Trending

Kemenkumham Dianggap Ciut Tak Bernyali Saat Putusan Pencabutan Beberapa Pasal Di PP 99/2012 Dikabulkan MA

JAKARTA, Jarrakposjabar.comKementrian Hukum dan HAM harus cepat memberi ketegasan tentang pelaksanaan tindaklanjut Putusan MA yang mengabulkan beberapa pasal dalam PP 99 tahun 2012.

Direktur LSM Jarrak, Jhon Kelly Nahadin mengatakan sebagai kementrian yang membidangi hukum sangatlah diperlukan keseriusan dalam mempedomani putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah final dan mengikat ke semua warga Negara.

BACA JUGA: Fit And Proper Test Calon Panglima TNI, Husein Ahmad Sebut Jenderal Andika Perkasa Diduga Terlibat Pelanggaran HAM Di Papua

“Sangatlah berbahaya bagi ketatanegaraan kita seandainya Kemenkumham ragu-ragu mengambil langkah hanya karena tekanan pihak -pihak yang tidak berkopenten dan tidak memahami aturan hukum yang berlaku bagi semua pihak,” kata Jhon Kelly pada Kamis 6 November 2021.

Tidak hanya itu, Jhon Kelly menilai bahwa pepercayaan publik kepada Kementerian yang dipimpin Yassona akan turun ketika Jajarannya hanya diam tidak melakukan langkah apapun. Setiap pro kontra dalam menyikapi aturan merupakan dinamika masyarakat Demokrasi adalah hal yang biasa, namun bukan justru menghilangkan ketegasan dari Fungsi Pemerintah itu sendiri.

BACA JUGA: Fadli Zon Keras Kritik Pemerintah Tapi Ciut Kritik Prabowo, DS: Gampang Ngunci Bibir FZ ini.

“Pemerintah harus berjalan berdasarkan aturan hukum, sangat ironis ketika masih ada keraguan dalam mengambil kebijakan tatkala sudah ada aturan hukum yang jelas” ujarnya.

“Banyak pihak menilai bahwa Putusan MA tentang PP 99/2012 dapat menjadi alternatif peyelesaian over capacity dalam Lapas dan Rutan yang telah terbukti menimbulkan berbagai masalah,” tambahnya.

BACA JUGA: Nasib Bupati Bandung Barat Tamat, PN Bandung Jatuhkan Vonis 5 Tahun Bui Kepada Aa Umbara

Hal tersebut pun dikeluhkan Menteri Yassona Laoly terkait beberapa berita yang muncul dimedia menyebutkan bahwa remisi bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi lapas yang kelebihan kapasitas.

“Sebagai gambaran, saat ini pemerintah telah menggelontorkan Rp 1,7 triliun per hari untuk anggaran makanan seluruh tahanan di Indonesia,” ujar Yasonna.

BACA JUGA: Jodoh Sehidup Semati, Jenazah Vanessa Angel dan Bibi Dimakamkan Dalam Satu Liang Lahad

Namun demikian, Yassona menyampaikan bahwa selama ini pemerintah selalu dikritik setiap memberikan remisi. Padahal, menurutnya ada konsep hukuman lainnya yang tidak harus kurungan penjara.

“Hukum tak hanya masukan ke penjara,”tandasnya.

Editor: Deni Supriatna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: