M Totoh Gunawan Dituntut 6 Tahun Bui, Penasehat Hukum Sebut Jaksa KPK Tidak Cermat Dan Lakukan Skenario 

Sidang Korupsi Bansos Kabupaten Bandung Barat

BANDUNG, Jarrakposjabar.comSidang lanjutan Bupati Bandung Barat (Non Aktif) Aa Umbara yang juga menyeret anaknya sendiri yakni Andri Wibawa dan seorang pengusaha M Totoh Gunawan dalam kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19, adapun agenda kali ini terkait pembacaan tuntutan kepada terdakwa M Totoh Gunawan.

Dalam sidang kali ini, terdakwa M Totoh Gunawan mengungkapkan bahwa dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak tepat.

Bahkan menurut Penasehat Hukum M Totoh Gunawan, Abidin mengatakan bahwa tuntutan yang diberikan selama enam tahun penjara juga dianggap sebagai skenario dalam menutupi kelemahan dakwaan.

BACA JUGA: Akibat Bermain Bansos, Aa Umbara  Dituntut 7 Tahun Bui Dan Harus Membayar Uang Pengganti Sebesar 2 Miliar

“Kami sampaikan bahwa dalam pemeriksaan persidangan ini, penuntut umum telah melakukan ‘skenario’ untuk menutupi ketidakcermatan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan kelemahan-kelemahan dalam dakwaan,” kata Abidin dalam nota pembelaan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada, Senin 1 November 2021. .

Adapun dakwaan lainnya, Abidin menuturkan bahwa penerapan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah(Pemda), Ia menilai Undang-undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak sah.


Banner Iklan Sariksa

“Jadi jika dalam dakwaan itu, penuntut umum seorang pelaku tindak pidana dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ini merupakan bentuk ketidakcermatan penuntut umum,” jelasnya.


Banner Iklan Sariksa

BACA JUGA: Menjadi Saksi Terdakwa M Totoh Gunawan, Aa Umbara Berdalih Tidak Terima Fee 6 Persen Dari Pengadaan Bansos 

“Namun dalam praktiknya, penuntut umum untuk menutupi ketidakcermatan surat dakwaan yang dibuatnya, telah membuat surat tuntutan yang tidak bersandar pada surat dakwaan tersebut. Melainkan telah mengubah pasal-pasal. Sehingga seolah-olah penuntut umum telah berhasil membuktikan dakwaannya,” tambahnya

Bahkan, ia juga menyoroti terkait dengan tindakan kliennya yang diduga melakukan pidana penyertaan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Aa Umbara.

Dalam surat tuntutannya, Abidin menjelaskan bahwa Jaksa justru melakukan pembuktian perbuatan Aa Umbara bukan kliennya.

“Sehingga jelas terjadi ketidaksesuaian antara surat dakwaan dan surat tuntutan,” tegasnya

Berkaitan dengan perbuatan dalam perkara tersebut, Abidin mengatakan bahwa proses pengadaan hingga pembayaran sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa dalam penanganan kedaruratan. Sebab lanjut dia, proses atau tahapan ini sudah sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

BACA JUGA: Korupsi Bansos Covid-19, Jaksa KPK Sebut Bupati Bandung Barat Dan Keluarganya Cari Keuntungan

“Bahwa keseluruhan kegiatan bansos pengadaan sembako di Bandung Barat telah dilakukan pengawasan melekat oleh Aa Umbara selaku Bupati Bandung Barat yang dibuktikan dengan adanya post audit yang dilakukan internal yang hasil auditnya dilaporkan ke Aa Umbara. Sehingga telah memenuhi ketentuan pada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa dalam penanganan keadaan darurat. Bahwa dengan demikian, tidaklah ada perbuatan Aa Umbara yang melanggar ketentuan. Sehingga penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat membuktikan,” ungkapnya.

“Atas hal tersebut, penuntut umum telah tidak cermat mendakwa terdakwa M Totoh Gunawan dan gagal melakukan pembuktian atas dakwaan terdakwa M Totoh Gunawan. Sehingga terdakwa M Totoh Gunawan dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas dari dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum,” sambungnya

Lebih jauh, kata Abidin, bahwa berdasarkan uraian yang telah dibacakan, pihaknya menyebut tidak ada kesalahan pada diri kliennya. Sehingga, dia meminta agar kliennya dibebaskan dari segala tuduhan.

BACA JUGA: Bermodal Meminjam Bendera Perusahaan, Aa Umbara Kantongi Keuntungan Dari Pengadaan Bansos.

“Oleh karenanya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP maka pengadilan negeri Bandung haruslah membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum serta memulihkan harkat dan martabat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,” paparnya.

Sebelumnya, terdakwa M Totoh Gunawan telah dituntut oleh JPU KPK selama 6 tahun penjara. Adapun tuntutan tersebut, menyebutkan terdakwa M Totoh Gunawan mendapatkan pekerjaan tersebut karena Totoh merupakan teman dekat sekaligus bagian tim sukses Aa Umbara

Editor: Deni Supriatna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: