BeritaHukum

MA Batalkan Pasal Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Koruptor, KPK: Jangan Terlalu Obral

JAKARTA, Jarrakposjabar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly agar tidak mengobral pemberian remisi kepada para koruptor usai putusan Mahkamah Agung (MA).

Pasalnya dalam putusan itu, Juru bicara pelaksana tugas (Jubir Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Ali Fikri menjelaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan sejumlah pasal terkait remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kejahatan luar biasa, seperti kasusĀ  korupsi, narkoba, dan terorisme yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.

“Kami berharap pemberian remisi bagi para pelaku extra ordinary crime (termasuk korupsi) tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan masukan dari aparat penegak hukumnya,” kata Ali pada Jumat 29 Oktober 2021, Seperti dilansir dari Cakaplah.com.

Adapun, Pemberian remisi tersebut diberikan kepada para narapidana, termasuk kasus korupsi hal itu diputuskan oleh Yasonna berdasarkan penilaian yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Menurut Ali, keberhasilan pemberantasan korupsi butuh komitmen dan ikhtiar bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, para pembuat kebijakan, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat.

“Korupsi sebagai kejahatan yang memberikan dampak buruk luas, seyogianya penegakan hukumnya selain memberi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat, juga penting tetap mempertimbangkan efek jera yang ditimbulkan dari hukuman tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan uji materi sejumlah Pasal yang mengatur remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor dalam PP 99/2012.

PP 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan itu diketahui memperketat pemberian remisi kepada narapidana tiga jenis kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan terorisme.

“Putusan: Kabul HUM (Hak Uji Materiil),” demikian bunyi putusan yang telah dibenarkan oleh Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro.

Putusan itu menindaklanjuti uji materi yang dilayangkan oleh Subowo dan empat orang lainnya yang merupakan kepala desa serta warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung.

Perkara nomor: 28 P/HUM/2021 itu diputus pada 28 Oktober 2021. Adapun susunan majelis yang menangani uji materi yaitu hakim ketua Supandi dengan hakim anggota masing-masing Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono. ( Deni )

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: