BeritaDaerahKota Bandung

Kejari Kota Bandung Diminta Menginvestigasi Keberadaan Oknum Yang Bermain Pajak Reklame di DPMPTSP & BPPD Kota Bandung

BANDUNG, Jarrakposjabar.com-Pemkot Bandung mendapat predikat buruk dalam kurun waktu tahun anggaran 2020 melalui LHP BPK RI dengan ditemukanya catatan yang sangat memprihatinkan terhadap kondisi penerimaan pajak reklame . Catatan buruknya pengelolaan reklame  meliputi Kesalahan Perhitungan atas SKPD pajak reklame yang telah terbit, Pemasangan Reklame yang tidak disertai dengan masa berlaku dan tidak adanya database induk atas reklame yang terpasang.

Keadaan ini menimbulkan keprihatinan LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara ( LSM BAN) yang telah melakukan telaahan atas laporan BPK RI tersebut dan menyimpulkan adanya dugaan dan indikasi kerugian keuangan daerah atas permasalahan Pajak Reklame tersebut dan tentunya jelas ada pembiaran hingga timbul dugaan potensi Kerugian Negara senilai Rp. 1.478.922.922,- yang disebut oleh BPK RI sebagai potensi kekurangan penerimaan pajak reklame atas reklame yang terpasang yang telah habis masa pajaknya dan belum didaftarkan/dilaporkan. Hal ini diutarakan oleh Yunan selaku Ketua Umum LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara kepada Pewarta Jarrakposjabar.Senin (25/10 )

“Kami yakin bahwa Nilai yang disampaikan dalam laporan BPK RI tersebut menurut kami masih sangat kecil, kami menduga  potensinya kehilangan pajak reklame bisa mencapai Puluhan Milyar dan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya pembiaran dari Pejabat yang bertanggung Jawab. Kondisi konkritnya bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak mempunyai data potensi pajak reklame yang Valid dan Mutakhir. Pendapat ini juga berdasar dari  uji petik yang dilakukan oleh BPK RI tersebut hanya sebagian kecil reklame yang ada di Kota Bandung dan tidak menyeluruh terhadap ratusan reklame yang berada diseluruh Kota Bandung” Tandas Yunan

Lebih parahya lagi  Bidang Pengendalian belum pernah mengeluarkan surat paksa penagihan pajak reklame dan terkesan melakukan pembiaran ketentuan Perwal No. 005 Tahun 2019 tentang petunjuk penyelenggaraan reklame pasal 11 sehingga wajar masyarakat menilai adanya carut marutnya sektor penerimaan Pajak Reklame yang diduga merupakan  “mainan” oknum terkait didalam lingkaran pajak reklame.

Atas permasalahan  tersebut diatas  LSM BAN meminta kepada Walikota Bandung untuk menegur Keras Kepala DPMPTSP ( Dinas Penanaman Modal  Pelayanan Terpadu Satu Atap) dan BPPD ( Badan Pengelola Pendapatan Daerah) tekait ketidak mampuan mereka dalam mengatasi potensi kebocoran pajak Reklame di Kota Bandung yang demikian besar nilainya.

Adanya dugaan Indikasi Korupsi maka  Kejaksaan Negeri Kota Bandung diminta untuk tidak tinggal diam dan meng-investigasi permasalahan pajak reklame tersebut,  tandas Yunan. ( Red )

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: