BeritaHukumKab. Bandung barat
Trending

Akibat Bermain Bansos, Aa Umbara  Dituntut 7 Tahun Bui Dan Harus Membayar Uang Pengganti Sebesar 2 Miliar

Kasus Sidang Korupsi Bansos KBB

BANDUNG, Jarrakposjabar.comSidang lanjutan Bupati Bandung Barat (Non Aktif) Aa Umbara Sutisna dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum(JPU) Komisi Pemberantasan (KPK) dengan hukuman 7 tahun penjara, denda 300 juta dan subsider kurungan 6 bulan.

Dalam tuntutan tersebut, JPU KPK menilai bahwa Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna terbukti korupsi terkait pengadaan barang bantuan sosial Covid-19 di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat.

BACA JUGA: Menjadi Saksi Terdakwa M Totoh Gunawan, Aa Umbara Berdalih Tidak Terima Fee 6 Persen Dari Pengadaan Bansos 

Terbukti bersalah dalam kasus Korupsi Bansos Covid-19, karena itu, Menuntut, agar majelis hakim menjatuhkan pidana selama tujuh tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan denda Rp 300 juta dan subsider 6 bulan kurungan,” kata JPU KPK Budi Nugraha dalam bacaan tuntutan untuk terdakwa Aa Umbara Sutisna, di Pengadilan Negri (PN) Bandung pada, Senin 25 Oktober 2021,

Selanjutnya, Kata Budi, didalam Undang-undang sudah jelas dilarang, tetapi faktanya Aa Umbara selaku kepala daerah ikut terlibat dan terbukti melakukan korupsi pengadaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.

BACA JUGA: Bermodal Meminjam Bendera Perusahaan, Aa Umbara Kantongi Keuntungan Dari Pengadaan Bansos.

Menurut JPU KPK, Aa Umbara melakukan korupsi Bansos di KBB melalui perusahaan yang dimiliki terdakwa M. Totoh Gunawan, selain itu, terdakwa Andri Wibawa yang tak lain Putra Aa Umbara itupun ikut menyiapkan perusahaan melalui Denny Indra Mulyawan, Hardy Febrian Sobana, dan Diane Yuliandari.

Lebih jauh, JPU KPK menegaskan, Aa Umbara didakwa telah menerima gratifikasi senilai Rp 2,4 miliar, bahkan dua tahun dimasa jabatannya selaku Bupati KBB, banyak aliran dana yang masuk kekantong pribadinya dimana uang tersebut berasal dari sejumlah pejabat di KBB dengan tujuan yang berbeda-beda, dan terungkap dipersidangan mulai dari mutasi hingga berbagai proyek.

BACA JUGA: Jadi Narasumber, Aa Umbara Kantongi Puluhan Juta Dari Kepala BPKAD Agustina Piryanti.

Sementara itu, JPU KPK meyakini bahwa kedua dakwaan sudah jelas terbukti. Dakwaan pertama dinilai terbukti sebagaimana Pasal 12 huruf i UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Sementara dakwaan kedua dinilai terbukti sebagaimana Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Terakhir, Terdakwa Aa Umbara Sutisna dituntut pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik, yakni tuntutan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun seusai menjalani hukuman.

BACA JUGA: Nasib Aa Umbara Sudah Tamat. Hengky Kurniawan Resmi Jadi Plt Bupati dan Fokuskan KBB Lebih Baik Lagi.

Selain Pencabutan hak politik, Jaksa KPK juga menuntut terdakwa Aa Umbara membayar uang pengganti sebesar Rp 2 miliar lebih dengan ketentuan bila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan maka semua aset harta benda miliknya akan disita untuk dilelang,

Editor: Deni Supriatna

Deni

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: