BeritaNasionalPolitik
Trending

Menko Polhukam Mahfud MD Sebut Judicial Review Tidak Ada Gunanya, Yusril Beri Jawaban Menohok

JAKARTA. JARRAKPOSJABAR.COMMenko Polhukam Mahfud MD menilai judicial review tidak berguna, hal itu terkait AD/ART Partai Demokrat yang dilakukan pengacara papan atas yakni Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung (MA)

“Kalaupun gugatan tersebut menang di MA, hal itu tidak akan mengubah kepengurusan Partai Demokrat yang ada saat ini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” ujarnya.

BACA JUGA: KPK : Kab. Cirebon Daerah Yang Masuk Dalam Kasus Korupsi Jual Beli Jabatan.

BACA JUGA: Kirim Surat ke Jokowi, Kapolri Ingin Tarik 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK jadi ASN di Bareskrim

Menurutnya, saat diskusi virtual melalui live Twitter bertema Politik Kebangsaan, Pembangunan Daerah dan Kampung Halaman bersama Didik Junaidi Rachbini, pada Rabu (29/9/2021), malam.

“Begini ya kalau secara hukum. Gugatan Yusril ini ndak akan ada gunanya. Karena, kalaupun dia menang, tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang. Kalaupun dia menang menurut hukum, kemenangan di Judicial Review itu hanya berlaku ke depan,” kata Mahfud.

BACA JUGA: IPI Umumkan Hasil Survey Tingkat Kepercayaan KPK Merosot, Febri: Inikah KPK Para Hamba Demokrasi

Menanggapi hal itu, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ucapan Mahfud itu harus dilihat dari sudut mana beliau berada.

“Kalau beliau seorang politisi yang pikirannya bagaimana merebut kekuasaan dan jatuh-menjatuhkan orang yg sedang berkuasa, ucapan Pak Mahfud mungkin ada benarnya. Karena itu, beliau menganggap uji formil dan materi ke MA itu tidak ada gunanya,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat  (1/10/2021).

“Namun jika beliau berpikir sebagai seorang negarawan, tentu akan beda pandangannya. UUD 45 maupun UU secara normatif memerintahkan agar kita membangun kehidupan bangsa yang sehat dan demokratis,” ujar Yusril.

Yusril menilai, Partai memainkan peranan besar dalam penyelenggaraan negara. Bagaimana negara akan sehat dan demokratis kalau partai-partai itu sendiri monolitik, oligarkis dan nepotis.

Yusril menjelaskan, keputusan-keputusan partai didominasi oleh seorang tokoh saja atau keputusan didominasi oleh elit tertentu melalui lembaga yang tidak demokratis di dalam partai itu.

“Kalau JR ini dikabulkan MA, di masa depan tidak akan ada lagi partai yang sesuka hatinya meligitimasi kemauan tokoh2nya melalui AD/ART partai yang bertentangan dengan UU dan UUD 45,” jelasnya.

Kalau dilihat dari perspektif ini, Tegas Yusril, JR ini bukan tidak ada gunanya, malah sangat besar manfaatnya. Jadi, dimana posisi Pak Mahfud: politisi atau negarawan?

“Kesan saya membaca statemen Pak Mahfud, nampak beliau belum membaca dengan seksama Permohonan Uji Formil dan Materil AD ART Partai Demokrat ke MA itu, sehingga komentar beliau seperti di luar konteks. Corcern beliau fokus pada upaya untuk menjatuhkan AHY,” tegasnya.

“Sebagai advokat, saya tidak berurusan dengan hal itu. Bahwa ada para politisi yang akan memanfaatkan Putusan MA nanti jika sekiranya dikabulkan untuk kepentingan politik mereka, saya tidak ikut campur. Saya bekerja profesional sebagai advokat,” sambung Yusril.

BACA JUGA: Bupati Probolinggo Bersama Suaminya Jadi Sasaran OTT Oleh KPK, Ternyata Penyelidikan Dipimpin Sang Raja OTT Tidak Lulus TWK.

Dibalik semua itu, pinta Yusril, sebaiknya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam tidak banyak berkomentar terhadap sebuah perkara yang dalam proses diperiksa oleh Mahkamah Agung.

“Pemerintah sebaiknya bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara itu kepada Mahkamah Agung. Apapun putusan MA nanti, semua pihak termasuk Pemerintah, wajib menghormati putusan lembaga yudikatif tertinggi itu,” kata Yusril menegaskan.

Editor: Deni Supriatna 

Deni

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: