Sosialisasikan Pendaftaran Perseroan, Kakanwil Kemenkumham Jabar: itu bersifat one-tier

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

JARRAKPOSJABAR.COM.BANDUNG. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat secara massive dan continue melakukan sosialisasi mudahnya pembentukan perseroan perorangan setelah disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. 

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Heriyanto dalam laporannya menyampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha terkait pentingnya pendaftaran perseroan perorangan bagi UMK serta membangun kesadaran.

BACA JUGA: Omnibus Law UU Cipta Kerja Di Sahkan Pemerintah, Kanwil Kemenkumham Jabar Sosialisasikan Pendaftaran Perseroan Lebih Mudah.

BACA JUGA: Cegah Potensi Kebakaran Di Lapas Cibinong, Kakanwil Sudjonggo Perintahkan Kerjasama Dengan Damkar Segera Dibentuk

“Para pelaku usaha UMK untuk melakukan pendaftaran perseroan perorangan agar dapat membantu para pelaku usaha UMK dan mendorong perekonomian nasional,” kata Heriyanto. Selasa (21/9/21).

Ditempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Sudjonggo menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini terus berupaya melakukan terobosan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang terdampak Covid-19 melalui UU Cipta Kerja terkait dengan pendirian Perseroan Perorangan yang mudah dan ‘khas’ Indonesia.

BACA JUGA: Gubernur Anis Baswedan Diperiksa KPK Dan Sebut Nama SBY

“Perseroan Perorangan ini merupakan sebuah terobosan regulasi yang memiliki ciri khas Indonesia dengan berbagai kelebihan dan tidak sama dengan perseroan perorangan yang diterapkan oleh negara lain, “ujar Sudjonggo.

Menurut Sudjonggo, Kelebihan tersebut antara lain konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.

BACA JUGA: Wakapolda Jabar Tinjau Gebyar Vaksin Presisi TNI-POLRI Dan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

“UU Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan ini. Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran. Pelaku usaha yang mendirikan perseroan perorangan juga dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, “imbuhnya.

Sudjonggo menyebut bahwa Perseroan perorangan ini bersifat one-tier, artinya pemilik perseroan perorangan akan menjalankan sekaligus mengawasi perseroan sehingga melatih pelaku usaha untuk lebih prudent. Adapun, Berbagai kelebihan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada sektor UMK dan angkatan kerja Indonesia yang berjumlah lebih dari 138 juta jiwa.

BACA JUGA: Sudjonggo Tegaskan Notaris Harus Patuhi Aturan Dan Kode Etik Agar PMPJ Mudah Dilakukan.

“Dengan hadirnya perseroan perorangan, angkatan kerja Indonesia diharapkan dapat mengubah mindset dan lebih percaya diri untuk memilih menjadi pelaku usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain,” tutup Sudjonggo selaku Kakanwil Kemenkumham Jabar.

Editor: Deni Supriatna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: