Omnibus Law UU Cipta Kerja Di Sahkan Pemerintah, Kanwil Kemenkumham Jabar Sosialisasikan Pendaftaran Perseroan Lebih Mudah.

Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat

JARRAKPOSJABAR.COM.BANDUNG –  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat secara massive dan continue melakukan sosialisasi mudahnya pembentukan perseroan perorangan setelah disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Sudjonggo dan didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Ahmad Kapi Sutisna, Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Deden Firmansyah dengan Narasumber Nurial Anggraini dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji serta diikuti sebanyak 425 peserta, yang terdiri dari pelaku usaha UMK dan Notaris perwakilan Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah se-Jawa Barat, adapun kegiatan dilaksanakan secara Virtual melalui Aplikasi Zoom. Selasa (21/9/21).

BACA JUGA: Sudjonggo: SPPT TI Mempermudah Proses Penanganan Perkara Secara Akuntabel Dan Transparan

BACA JUGA: Cegah Potensi Kebakaran Di Lapas Cibinong, Kakanwil Sudjonggo Perintahkan Kerjasama Dengan Damkar Segera Dibentuk

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Sudjonggo mengatakan hal ini dimaksudkan untuk setiap pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) serta masyarakat umum memiliki usaha, menurutnya pembentukan perseroan perorangan merupakan hal yang baru, setelah disahkannya UU Cipta Kerja, guna melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) serta masyarakat umum yang memiliki usaha khususnya di Jawa Barat, oleh karena itu Kantor Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM harus mampu mensosialisasikannya kepada masyarakat.

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebagai Instansi Vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah yang berada di wilayah, dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat diantaranya memfasilitasi pembentukan Perseroan Perseorangan ini melalui Portal Website ahu.go.id, ” ujar Sudjonggo.

BACA JUGA: Sudjonggo Turun Langsung Tinjau Kesiapan WBK Di LP Purwakarta Dan Pembangunan LP bekasi.

Ia pun menjelaskan Pemerintah terus berupaya melakukan terobosan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang terdampak Covid-19 melalui UU Cipta Kerja terkait dengan pendirian Perseroan Perorangan yang mudah dan ‘khas’ Indonesia.

“Perseroan Perorangan ini merupakan sebuah terobosan regulasi yang memiliki ciri khas Indonesia dengan berbagai kelebihan dan tidak sama dengan perseroan perorangan yang diterapkan oleh negara lain. Kelebihan tersebut antara lain konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan, “ungkapnya.

BACA JUGA: Youtuber Mr Kece Babak Belur, Napoleon Bonaparte: Silahkan Hina Saya, Tapi Tidak Terhadap Allahku

Menurut Sudjonggo, pengesahan UU Cipta Kerja mengubah rezim menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan ini. Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran.

“Pelaku usaha yang mendirikan perseroan perorangan juga dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi,” sambungnya

Selanjutnya, kata Sudjonggo, Masyarakat dapat mengakses secara mudah terkait syarat, ketentuan, dan pendaftaran Perseroan Perseorangan yakni dengan dasar peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BACA JUGA: Tinjau Serbuan Vaksinasi AKABRI 1998, Kapolri: Wujud Sinergitas TNI-Polri Tekan Pertumbuhan Covid-19

” Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, serta Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PBHPT) guna menjadi pedoman setiap individu untuk membuat perseroan perseorangan, “paparnya.

Editor: Deni Supriatna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: