BeritaCIMAHIHukum
Trending

Tidak Puas Dengan Putusan Majelis Hakim PN Bandung, Kasus Eks Walikota Cimahi Bergulir Ketingkat Banding

Kasus sidang Suap dan Gratifikasi

JARRAKPOSJABAR.COM. BANDUNG. Kuasa hukum eks Walikota Cimahi Ajay Mochamad Priatna resmi mengajukan banding dan menyerahkan berkas perkara banding ke Pengadilan Negeri Bandung Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu (15/9/21) Jl.L.L.R.E. Martadinata. Kota Bandung.

Diketahui sebelumnya, Majelis Hakim Sulistyono menjatuhkan putusan vonis 2 tahun penjara kepada eks Walikota Cimahi Ajay Mochamad Priatna terkait perkara suap dan Gratifikasi, putusan vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut hukuman 7 tahun penjara pada sidang amar putusan yang digelar di Pengadilan Negri Bandung pada, Rabu (25/8/21).

BACA JUGA: Polda Jabar Berhasil Menangkap Pelaku Sindikat Pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu

BACA JUGA: Eks Walikota Cimahi Ajay M Priatna Dijatuhi 2 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Ajukan Banding, Ini Alesannya.

“Hari ini kami selaku penasehat hukum Ajay M Priatna mengajukan banding yang sebelumnya Ajay merupakan terdakwa sekarang merupakan pembanding terkait putusan vonis 2 tahun dari Majelis Hakim PN Tipikor Bandung,” ujar Fadly Nasution selaku kuasa hukum terdakwa Eks Walikota Cimahi Ajay.

Menurut Fadly, alesan mengajukan banding karena putusan majelis tidak sesuai dengan nota pembalaannya dalam persidangan.

BACA JUGA: Ancam DPRD Jabar Bisa Kisruh, Bappeda Jabar Tunduk Perintah Ade Barkah

“Majelis Hakim memutus dan menerapkan dengan pasal 11 UUD Tipikor, sementara nota pembelaan kami pada saat persidangan adalah memohon kepada majelis untuk membebaskan Ajay, karena memang sudah jelas dan konstruksi perkara tidak ada unsur suap dalam perkara ini,”terangnya.

“Dan memang benar Ajay sendiri sudah menerima uang tetapi uang yang diterimanya merupakan uang fee koordianasi bukan uang suap yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan jabatan maupun kekuasaanya sebagai walikota Cimahi,”sambungnya.

Selain itu Fadly menyebut bahwa perkara yang menjerat klienya dikait-kaitkan dengan perizinan di Cimahi.

BACA JUGA: Majelis Hakim Menjatuhkan Vonis 2 Tahun Kepada Ajay M Priatna, Fadly: JPU KPK Pasti Akan Ajukan Banding.

“Perizinan itu merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan bukan kewenangan Ajay selaku Walikota Cimahi.

Fadly menilai setelah pihaknya membaca dalam putusan Majelis Hakim PN Bandung memang cukup jelas dengan pertimbangan-pertimbangan bahkan penilaian dari Majelis dalam persidangan juga sama dengan pihaknya selaku kuasa hukum terdakwa dalam melihat fakta dipersidangan memang tidak terbukti adanya transaksi suap antara pemberi dari Dr. Hutama dengan Ajay selaku Walikota Cimahi, tidak adanya pembicaraan terkait perizinan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda(RSUKB) Cimahi.

” Perizinan tersebut diurus Seni yang merupakan staf dari Rumah Sakit Kasih Bunda yang berproses di Dinas Perizinan dan tidak pernah ada urusan dengan Walikota, adapun terkait jumlah uang semuanya ada di kontrak perjanjian kerjasama antara RS Kasih Bunda dengan Dominikus Djoni Hendarto selaku Direktur PT. Ledino Mandiri Perkasa,”jelas Fadly.

BACA JUGA: Jadi Narasumber, Aa Umbara Kantongi Puluhan Juta Dari Kepala BPKAD Agustina Piryanti.

Lebih jauh, kata Fadly, pihaknya berharap di tingkat banding nanti Majelis Hakim bisa melihat dan menilai secara jernih apakah penerapan pasal 11 yang diputuskan tesebut sudah sesuai dengan fakta- fakta hukum yang disajikan dipersidangan.

“Hari ini sudah masuk memory bandingnya dan berharap berselang 2 sampe 3 bulan sudah ada putusan,”harapnya.

Disinggung terkait Walikota Cimahi nonaktif Ajay M Priatna menyuap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nernama Stepanus Robin Pattuju, Fadly mengatakan disekitar bulan Oktober 2020, klienya didatangi oleh temanya yang mengaku mengenal dengan penyidik KPK yang bernama Roni, adapun kemudian bertemu di hotel Geulis dalam pertemuan tersebut penyidik KPK yang bernama Robin mengenalkan diri sebagai Roni dan mengaku sebagai petugas KPK bukan penyidik KPK.

“Robin bercerita adanya penyidikan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di 19 daerah di Bandung Raya termasuk Cimahi,” kata Fadly menirukan pernyataan Robin kepada Ajay.

Selanjutnya , kata Fadly, Roni alias Robin menawarkan bantuan supaya Cimahi tidak termasuk dalam daftar penyidikan KPK terkait kasus Covid-19 tersebut dan melakukan lagi pertemuan di Tre House di daerah kuningan Jakarta dan disitu penyidik Robin meminta uang pertama sebesar 5 Milyar dan turun menjadi 3 Milyar sampai 1 Milyar.

Permintaan Roni alias Robin ditanyakan oleh Ajay terkait uang tersebut untuk apa,

Penyidik KPK itupun berdalih uang tersebut untuk menutup perkara penyidik Bansos Covid-19 di Cimahi.

“Saya Cuma ada uang 100 juta,” ucap Fadly menirukan pernyataan Ajay.

Kemudian Robin menakut-nakuti Ajay dengan mengancam akan disidik terkait kasus Bansos Covid-19, padahal sepengetahuan ajay tidak pernah ada pemeriksaan tentang Bansos Covid-19 di Cimahi.

BACA JUGA: Jadi Saksi Dalam Kasus Aa Umbara, Hengky: Saya Tidak Pernah Dilibatkan Dalam Penanganan Covid-19 Dan Bansos.

“Karena di takut-takuti dan di desak serta diancam Ajay pun menyerahkan uang lagi sebesar 400 juta setelah itu habis tidak ada pertemuan dan tidak ada pembicaraan lagi,
akhirnya totalnya 500 juta, tapi sedikitpun tidak ada kaitannya dengan perkara yang dihadapi Ajay karena waktu Oprasi Tangkap Tangan (OTT) perkaranya terkait RS Kasih Bunda dan jelas ini murni penipuan dan kita akan melaporkan balik penyidik tersebut, “tandasnya.

Editor: Deni Supriatna

Deni

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: