BeritaHukum

MIRIS! Banyak Pungli Di Pengurusan Administrasi Samsat Dan BPN, BPI KPNPA RI: Satgas Saber Pungli Kebanyakan Tidur.

JARRAKPOSJABAR.COM. JAKARTA. Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran RI Tubagus Rahmad Sukendar memberikan komentarnya terkait keberadaan Satgas Saber Pungli jika setiap ada praktek pungutan liar harus di sertakan data terlebih dahulu baru akan ada penindakkan, sedangkan Satgas Saber Pungli sudah ada ditiap-tiap Polres dan Kejaksaan namun tetap saja Pungli masih tidak bisa di hilangkan.

“Kita tidak menutup mata bahwa masih melihat ada nya praktek pungli dalam pelayanan terhadap masyarakat dan masyarakat pun sudah jenuh melaporkan adanya pungli dipengurusan administrasi baik di Samsat, BPN, dan Pelayanan Publik lainnya,” ujar Ketum BPI KPNPA RI.

BACA JUGA: Hukuman Mati Pantas Bagi Koruptor, Ketum BPI KPNPA RI Usulkan Kepada Presiden.

Kata Ketum BPI KPNPA RI yang akrab disapa TB Rahmad menuturkan bahwa Pemerintah sudah membentuk yang namanya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di komandoi Kemenkopolhukam dengan perangkat nya mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Kemenko Polhukam namun fungsi dari Satgas Saber Pungli tidak ada karena tetap saja praktek pungli masih ada tetap berjalan.

“Seharusnya itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Satgas Saber Pungli bentukan dari Menkopolhukam bila memang Satgas Saber Pungli nya tidur ya sebaiknya dibubarkan saja Satgas Saber Pungli karena baru bertindak bekerja bila ada data masuk,” ujar TB Rahmad, pada Senin (6/9/21).

Menurut TB Rahmad, seperti yang diketahui Menkopolhukam Mahfud MD dalam menanggapi masih ada praktik pungli di instansi pemerintah. Terbaru, ada kasus pungli diduga terjadi kantor Samsat Kebon Nanas Jakarta Timur.

BACA JUGA: Jampidum Janji Akan Menindak Tegas Jaksa Nakal Yang Memainkan Perkara, Ketum BPI KPNPA RI Beri Dukungan.

“Praktik pemungutan uang tidak resmi itu ditemukan oleh Emerson Yuntho, seorang advokat,” jelasnya.

Menyikapi itu, Mahfud menegaskan masih ada tim Satgas Saberpungli.

“Masih ada Saberpungli,” tulis Mahfud dalam akun Twitternya dikutip Minggu (5/9).

Selain itu Mahfud juga meminta data lengkap terkait pungli itu. Ia mengimbau masyarakat tidak sungkan melapor langsung jika mempunyai bukti terkait praktik pungli.

BACA JUGA: Viral Dimedia Sosial.Tanto Diundang Kapolda Banten Sebagai Tamu Kehormatan, Ketum BPI KPNPA RI Ucapkan Terimakasih.

“Samsat mana saja itu? Saya minta datanya (bisa disampaikan langsung ke saya, bisa juga lewat Twitter). Ke kantor saya juga boleh,” tutup dia.

Sebelumnya, Emerson bercerita bagaimana pungli dilakukan di Samsat Kebon Nanas Jakarta Timur. Ia mengungkapkan tujuan awal datang ke Samsat ialah mendampingi istrinya bayar pajak kendaraan. STNK mobilnya perlu perpanjangan 5 tahunan. Selain itu, juga perpanjangan tahunan bagi sepeda motornya.

Emerson mengaku, selain mendampingi istrinya, ia tertarik datang ke Samsat untuk melihat langsung proses pelayanan publik di sana. Selama observasi, ia menemukan

“Praktik pungli tidak hanya terjadi di satu titik. Nominal pungutannya sebesar Rp 20 ribu” kata Emerson.

Sementara lokasi kedua terjadinya pungli ialah proses legalisir hasil cek fisik, baik untuk mobil maupun motor. Menurut Emerson, proses itu harusnya gratis, tapi ada petugas yang justru memungut biaya.

“Proses yang seharusnya gratis, namun di loket oknum petugas meminta uang Rp 20 ribu untuk setiap dokumen yang masuk,” tulis Emerson.

Tidak hanya itu, pungli juga terjadi saat pendaftaran perpanjangan STNK. Mereka yang dimintai uang adalah yang tidak membawa surat kuasa dari pemohon.

Emerson menduga selain ketiga titik tersebut masih ada lokasi pungli lainnya di lingkungan Samsat.

“Jika lihat nominal pungli tentu kecil,tapi jangan lupa pemohon tiap hari berjumlah ratusan. Artinya jumlah pungli terjadi sangat besar setiap harinya. Ini tentu merusak citra Samsat Kebon Nanas,” tulis mantan peneliti ICW ini.

BACA JUGA: BPI KPNPA RI : Minta Polri Sikat Habis Mafia Tanah di Sumut ,Jabar Dan Banten Yang Makin Menggila.

Emerson berharap dengan adanya aduan tersebut, kepolisian bisa melakukan koreksi. Sehingga praktik pungli yang memberatkan warga tidak lagi ada.

“Pungli tidak akan hilang bila dalam pelayanan masih ada oknum yang masih menggunakan kesempatan dalam praktek suap dan pungutan liar,” tegasnya.

Editor: Deni Supriatna

Deni

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: