BeritaHukum

Jampidum Janji Akan Menindak Tegas Jaksa Nakal Yang Memainkan Perkara, Ketum BPI KPNPA RI Beri Dukungan.

JAKARTA. JARRAKPOSJABAR.COM. Ketua umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sukendar.SH.S.Sos memberikan dukungan dan apresiasi kepada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Jampidum Kejagung), Fadil Zumhana yang telah memastikan bakal menindak tegas bawahannya bila melakukan penyimpangan pada saat penanganan perkara.

Tb Rahmad Sukendar sangat mendukung gebrakan dan sikap tegas dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang akan menindak tegas terhadap jaksa nakal. Sebab menurutnya bukan rahasia umum masih banyak terjadi Jaksa Nakal bermain perkara baik di Kejaksaan Tinggi, sampai dengan Kejaksaan Negeri.

“Hal ini bisa dilihat dari banyaknya aduan masyarakat yang disampaikan kepada BPI KPNPA RI terkait dengan banyaknya Jaksa Nakal yang masih ada bermain main dengan perkara dan juga sampai berani ancam korbannya hingga ke pihak keluarga. Seperti yang pernah di laporkan oleh Adv Misradi Almaduri SH (Pengacara Muda Terkenal dari Law Firm Misradi Almaduri SH ) selaku kuasa hukum Drelia dalam kasus penipuan dan penggelapan dimana menurut Misradi klien nya tersebut mendapat ancaman dari oknum jaksa,” kata Tb Rahmad Sukendar, pada Kamis (2/9/21).

BACA JUGA: Viral Dimedia Sosial.Tanto Diundang Kapolda Banten Sebagai Tamu Kehormatan, Ketum BPI KPNPA RI Ucapkan Terimakasih.

“BPI KPNPA RI telah Melihat dan mendengar masih adanya aduan masyarakat yang disampaikan warga masyarakat kepada saya selaku Ketua Umum BPI KPNPA RI terkait adanya Jaksa Nakal yang bertugas di Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan melakukan dan mengancam meminta uang ratusan juta rupiah kepada klien Misradi akan menjadi suatu preseden buruk terhadap kinerja Korps Adhyaksa sehingga akibat dari ulah seorang oknum jaksa dapat berakibat buruk terhadap kredibilitas para jaksa yang benar bertugas mengedepankan hati nurani  dengan tidak mau terlibat menerima suap dan meminta suap, dan apalagi Korupsi” sambungnya..

Oleh karenanya, dikatakan Tb Rahmad Sukendar, BPI KPNPA RI berharap penuh kepada Jampidum dan juga pihak Jamwas untuk benar benar berani bertindak tegas dengan melakukan bersih bersih terhadapa para oknum jaksa nakal yang bertugas di Kejaksaan Negeri karena para Jaksa tersebut adalah sebagai ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan nampaknya jauh dari pengawasan internal kejaksaan.

“Dengan adanya Rakernis Pidum Kejaksaan Agung RI bisa dalam waktu dekat ada perubahan yang nyata di jajaran kejaksaan,” tandasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Jampidum Fadil Zumhana menuturkan  telah banyak melakukan perubahan di Pidum dengan melakukan pembenahan juga peningkatan kwalitas jaksa di pidana umum dan Jampidum juga telah menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan seluruh penanganan perkara dengan cepat, tuntas, transparan dan akuntabel. Selain itu, para jaksa di lingkungan Pidana Umum diminta menggunakan hati nurani dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat dengan melakukan aksi transaksional dalam penanganan perkara.

BACA JUGA: 3 Anggota TNI AD Dijatuhi Hukuman Disiplin, Ketum BPI KPNPA RI Apresiasi Ketegasan Pangdam Jaya.

“Jadi, saya tidak akan ragu untuk menindak tegas apabila di antara saudara-saudara sekalian ada yang mencoba-coba bermain dalam penanganan perkara,” kata Fadil.

Fadil menyebut, jaksa harus membuat inovasi atau terobosan baru guna mengoptimalisasi penanganan perkara. Di sisi lain, penanganan perkara dengan restorative justice juga harus dipertimbangkan dengan cermat.

Pada 2020, katanya, terdapat 222 perkara yang dihentikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Lalu, pada periode Januari-Agustus 2021, keadilan restoratif diterapkan untuk 73 tindak pidana terhadap orang dan harta benda (orhada).

“Kemudian, tujuh perkara keamanan negara dan ketertiban umum maupun tindak pidana umum lain. “Karena itu, keberhasilan penerapan ketentuan keadilan restoratif ini sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh integritas jaksa,” ucapnya.

Terakhir, Ketum BPI KPNPA RI menegaskan Restorative justice sendiri tertuang pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun, Aturan itu menegaskan diperlukan nurani dan kepekaan jaksa dalam menyeimbangkan hukum yang ada di masyarakat.

BACA JUGA: BPI KPNPA RI : Minta Polri Sikat Habis Mafia Tanah di Sumut ,Jabar Dan Banten Yang Makin Menggila.

“BPI KPNPA RI  meminta kepada Jajaran Kejari untuk bisa kembali mengingatkan kepada Para Jaksa yang bertugas di jajaran nya untuk tidak bermain perkara, menerima suap dan juga meminta suap apalagi berprilaku koruptif karena tidak akan memberi manpaat terhadap diri dan keluarganya malah akan membuat Mudhorot terhadap dirinya,”tegasnya.

” Dalam waktu dekat BPI KPNPA RI akan memberikan BPI Award kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum sebagai bukti dukungan dari Eleman Masyarakat terhadap Kinerja Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang telah berhasil membawa perubahan terhadap Korps Adhyaksa,” paparnya.


Editor: Deni Supriatna.

Deni

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: