BeritaDaerah

Rapat Paripurna DPRD Indramayu “Dalam Rangka Penyampaian Hasil Kerja Banggar dan Laporan Pansus 9 dan 10 tentang Raperda”.

Indramayu.Jarrakposjabar.com. Dalam rangka menunjang kinerja Pemerintah Daerah Indramayu dalam melaksanakan seluruh program kerjanya, di butuhkan anggaran dana dan pijakan hukum yang jelas untuk memayunginya.

Bertempat di Aula pertemuan DPRD Indramayu diadakan “Rapat Paripurna DPRD Indramayu” Dalam rangka penyampaian hasil kerja badan anggaran DPRD Indramayu mengenai pembahasan kebijakan umum anggaran dan flapon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2021 dan laporan Pansus tentang Raperda serta persetujuan DPRD Indranayu.

 

Penyenggaraan Rapat Paripurna sendiri dilaksanakan secara Virtual dan di hadiri oleh 15 anggota DPRD Indramayu yang hadir langsung mengikuti Rapat Paripurna tersebut, di pimpin oleh ketua DPRD Indramayu H.Syaefudin SH, wakil ketua Amroni S.I.P (F PKB), wakil Ketua H.Turah (F. Gerindra) dan wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim yang mewakili Bupati karena ada acara di Kuningan
Dalam pembacaan laporan Hasil Kerja Badan Anggaran yang dibacakan anggota badan anggaran Amroni S.I.P dibacakan target pencapaian kinerja, program program prioritas yang akan dilaksamakan , proyeksi pendapatan dan belanja daerah, proyeksi sumber dan penggunaan pembiayan daerah dibahas dengan hasil sebagai berikut:
1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Indramayu yaitu: meningkatkan perekonomian rakyat dengan peningkatan kemampuan daya saing .
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah, dengan alokasi sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, restribusi daerah,, dan hasil pengololaan kekayaan daerah serta lain lain.
II. Kebijakan Pendapatan Dan Belanja
A. Kebijakan Pendapatan.
Target pendapatan daerah serta pengalokasian dana yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Pendapatan yang semula sebesar Rp.3.394.002.817.000 menjadi sebesar Rp.3.536.958.799.423 terjadi kenaikan sebesar Rp. 142.955.982.423.

B. Belamja Daerah
Rencana total belanja daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 semula ditetapkan sebesar Rp.3.485.002.817.000 berubah menjadi sebesar Rp. 3. 670.959.170.628 terjadi kenaikan sebesar Rp. 185.956.353.628.

III. Kebijakan Pembiyaan Daerah.
1. Kebijakan Penerimaan Daerah
Penerimaan pembiayaan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp.143.000.371.205
2. Pengeluaran Pembiayaan.
Pengeluaran pembiayaan disepakati untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.9.000.000.000 tidak ada perubahan. Pembiayaan netto sebesar Rp.134.000.371.205

Setelah pembacaan rencana anggaran maka akan ditetapkan menjadi ketetapan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Indramayu selanjutnya akan dilaporkan ke Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia serta di daftarkan ke Gubernur Jawa Barat sebagai laporan untuk segera didaftarkan dan ditetapkan.

Dilanjutkan dengan laporan hasil kerja Panitia Khusu 9(sembilan ) tentang Raperda perampingan SKPD yang ada di Indramayu dan Pansus 10 (Panitia Khusus) tentang Raperda penyenggaraan sistim drainase yang di bacakan oleh ali akbar sebagai ketua pansus 10. Dengan adanya pelaporan pansus 9 dan 10 yang telah di setujui oleh DPRD Indramayu maka secara otomotis tugas,wewenang serta kerja Pansus 9 dan 10 ini berakhir dan resmi dibubarkan.

 

 

 

Sumber : Jarrakpos Official
Laporan : Wahyu Jarrak Pos Indramayu
Editor : Kurnia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: