BeritaHukum

Meski Telah Mengembalikan Uang Yang Disinyalir Hasil Korupsi, Tidak Akan Menghentikan Proses Hukum Kades Nagasari CM

Bekasi, Jarrakposjabar.com-Proses Hukum Mantan Kades Nagasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi CM bergulir dipersidangan dan mendekati tahapan penuntutan.

Dalam prosesnya terungkap beberapa fakta selama persidanngan, Menurut Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Bekasi Hatmoko dilansir dari Radar Nusantara bahwa Mantan Kades CM didakwa menyalahgunakan tanah kas desa seluas 6000 meter persegi untuk pasar Pasir Kupang baru yang pengelolaanya dikerjasamakan dengan CV Persada dan CV Blue Sistem sebesar 300 juta untuk 20 tahun. Terungkap uang sewa tidak masuk dalam kas penerimaan APBDes namun masuk kedalam kantong pribadi.

Kades CM berkilah uang sewa tersebut digunakan untuk kegiatan operasional desa namun dalam persidangan kades CM tidak mampu membuktikanya.

Keanehan dan kejanggalan muncul tatkala dalam kesaksian Mantan Kades CM dalam persidangan Mantan Kades Nagasari sebelumnya Martam diketahui bahwa yang bersangkutan telah mengakui menerima pembayaran sebesar 295 juta yang dibayarkan dua kali dari pihak pengelola pasar namun berdasar perhitungan dari BPKP hanya ditemukan kerugian sebesar 265 juta. Publik harus jeli dalam mencermati perbedaan angka ini antara kesaksian CM didepan persidangan dibawah sumpah dan perhitungan BPKP.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi telah menerimapengembalian uang senilai Rp 225 juta, yang menjadi kerugian negara atas kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan tanah kas desa di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat .

Kejari Kabupaten Bekasi Ricky Setiawan Anas memastikan penyerahan uang kerugian negara itu tidak menghapuskan proses hukum yang kini sedang berjalan, sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Terdakwa Camin akan dituntut Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahu 2001 serta subsidair Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. ( Red )

Editor : Kurnia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: