BeritaNasional
Trending

Terbukti Melanggar Kode Etik, Wakil Pimpinan KPK Dijatuhi Sanksi Pemotongan Gaji 40 Persen Selama 12 bulan.

Sidang Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi

JAKARTA.JARRAKPOSJABAR.COM. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sidang terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar. Dalam persidangan terungkap terungkap Wakil Pimpinan KPK tersebut  pernah menghubungi Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial dan menyatakan telah membuat malu karena terlibat kasus dugaan penerimaan suap senilai Rp200 juta.

Terungkap pada Juli 2020, setelah terjadi pertemuan dan perkenalan dengan M Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai dalam perjalanan dari Kualanamu ke Jakarta, terperiksa menghubungi M Syahrial melalui telepon dan mengatakan ‘Ini ada namamu di mejaku, bikin malu Rp200 juta masih kau ambil’,” kata anggota majelis etik Albertina Ho di gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK Jakarta, Senin (30/8). Seperti dilansir dari Merdeka.com.


BACA JUGA: Bupati Probolinggo Bersama Suaminya Jadi Sasaran OTT Oleh KPK, Ternyata Penyelidikan Dipimpin Sang Raja OTT Tidak Lulus TWK.

BACA JUGA: Jadi Saksi Dalam Kasus Aa Umbara, Hengky: Saya Tidak Pernah Dilibatkan Dalam Penanganan Covid-19 Dan Bansos.


Dalam pernyataan tersebut, Walikota Tanjungbalai M Syahrial mengatakan “Itu perkara lama Bu, tolong dibantu”, lalu Lili menjawab “Banyak berdoalah kau”.

Diketahui sebelumnya, M Syahrial dipanggil pada september 2019 oleh KPK untuk dilakukan pemeriksaan, adapun KPK menetapkan telah cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan.

“Terperiksa di persidangan tidak dapat menjelaskan berkas atau surat atau catatan apa yang ada di mejanya sehingga terperiksa menghubungi M Syahrial dan mengatakan ‘Ini ada namamu di mejaku, bikin malu Rp200 juta masih kau ambil’,” ucap Albertina.

BACA JUGA: Bupati Jember Terima Dana Pemakaman Covid-19, Ini Pernyataan KPK.

Dalam persidangan etik, menurut Albertina, beberapa saksi di antaranya Sylvianne Rose selaku sekretaris Lili, Heni Rosmawati selaku Kepala Sekretariat Pimpinan, Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango selaku pimpinan KPK, Firli Bahuri selaku Ketua KPK, semua saksi yang dihadirkan mengatakan tidak pernah ada berkas atau catatan apapun yang beredar di pimpinan KPK pada tahun 2020 yang berhubungan dengan kasus korupsi jual beli jabatan yang menyangkut M Syahrial selaku Wali Kota Tanjung Balai.

“Bahkan melalui penelusuran surat-surat yang beredar di pimpinan KPK juga tidak ditemukan,” sambung Albertina.

Diketahui, Pada 15 April 2021 lalu terbit surat perintah penyidikan (sprindik) yang menetapkan Syahrial sebagai tersangka penerima suap dan Yusmada selaku Sekretaris Daerah kota Tanjung Balai sebagai pemberi suap dalam kasus suap jual beli kota Tanjungbalai yaitu sprin.dik/28/DIK00/01/04/2021.

BACA JUGA: Dituntut 7 Tahun Penjara Oleh JPU KPK, Majelis Hakim Jatuhkan Vonis 2 Tahun Kepada Ajay M Priatna. 

Dalam pembelaannya, Wakil Pimpinan KPK Lili menjelaskan dirinya  secara pribadi tidak memperoleh keuntungan apapun dari permintaan bantuan ke M Syahrial, tetapi sebaliknya majelis etik berpendapat adanya suatu keuntungan yang diperoleh Lili bukan hal yang dipersyaratkan dalam ketentuan kode etik dan pedoman perilaku melainkan cukup bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi.

“Apa yang dilakukan terperiksa adalah memperjuangkan agar uang jasa pengabdian saudaranya dibayarkan maka menurut pendapat majelis hal tersebut adalah juga masuk ke dalam pengertian kepentingan peribadi,” tegas Albertina.

Dalam sidang diputuskan Lili Pintauli terbukti melakukan pelanggaran etik sehingga dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.


Editor: Deni Supriatna.

Deni

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: