BeritaJawa Barat
Trending

Merasa Dizolimi Penyidik Kejaksaan Negeri Bandung, Tatan Sudjana Ajukan Perlindungan Hukum Ke Menko Polhukam.

Ketua Kadin Jawa Barat periode 2019-2024 Tatan Pria Sudjana.

BANDUNG. JARRAKPOSJABAR.COM. Ketua Kadin Jawa Barat periode 2019-2024 Tatan Pria Sudjana mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Menko Polhukam dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaann Agung. Permohonan diajukan masing-masing melalui surat tertanggal 10 dan 23 Agustus 2021.

Tatan mengatakan, permohonan perlindungan hukum itu diajukan karena merasa didzolimi dan diperlakukan secara sewenang-wenang oleh petugas di Kejaksaan Negeri Bandung terkait penetapan dirinya sebagai tersangka penyalahgunaan dana bantuan hibah Provinsi Jawa Barat kepada Kadin Jabar sebesar Rp 1,7 miliar.


BACA JUGA: Korupsi Dana Banprov Jabar, Berkas Kasus Ade Barkah Dan Siti Aisyah Sudah Dilimpahkan Ke PN Bandung.

BACA JUGA: Kapolda Jabar : Butuh Kerjasama Semua Pihak Untuk Penanganan Covid-19

“Selain memohon perlindungan hukum, saya juga minta dilaksakan gelar pekara atas kasus yang disangkakan. Saya harus menempuh upaya ini karena saya merasa telah didzolimi dan diperlakukan sewenang-wenang oleh petugas penyidik Kejaksaan Negeri Bandung,” kata Tatan, Rabu (24/8/2021).

Tatan menegaskan, dirinya akan menghormati  hukum, sepanjang prosesnya benar-benar sesuai ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tanpa dilatarbelakangi kepentingan lain di luar hukum.

BACA JUGA: Plt. Wali Kota Cimahi Hadiri Peringatan Puncak Kesatuan Gerak PKK KE 49 Tingkat Kota Kota Cimahi Tahun 2021.

” Sebagai warga negara yang baik jelas saya sangat menghormati kaidah-kaidah hukum,” tegasnya.

Selain itu, Kata Tatan, Pemilik 15 perusahaan property ini pun mempertanyakan terkait dua alat bukti yang digunakan sebagai dasar penetapannya sebagai tersangka oleh oknum jaksa tersebut.

BACA JUGA: BREAKING NEWS. Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Bui Dan Membayar Uang Pengganti Sebesar 14 Milyar.

“Oknum APH tersebut menganggap seluruh kegiatan dan pertanggung jawaban dana hibah yang telah dilaksanakan dianggap fiktif baik secara formil dan materil. Ini kan premature,” jelas Tatan yang sedang menempuh pendidikan doktoral bidang hukum ini.


Editor: Deni Supriatna

Deni

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: