BeritaCIMAHIHukum
Trending

Nota Pembelaan Sidang Eks Walikota Cimahi  Dilanjutkan Tanggal 16 Agustus 2021, Fadly: Kita Meminta Pembebasan Terdakwa.

CIMAHI. JARRAKPOSJABAR.COM. Fadly Nasution. SH, MH, Penasehat hukum Eks Walikota Cimahi Ajay Mochamad Priatna akan meminta pembebasan terdakwa kepada majelis hakim di agenda nota pembelaan yang akan di gelar kembali pada, Senin (16/8/21).

Di ketahui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa Walikota Cimahi (Non-aktif) Ajay Mochamad Priatna dengan hukuman 7 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 7 miliar.


BACA JUGA: Dituntut 7 Tahun Penjara Oleh JPU KPK, Ajay Berharap Majelis Hakim Memberi Keputusan Yang Adil.

JPU KPK Budi Nugraha mengatakan jumlah uang pengganti Rp 7 miliar tersebut diketahui merupakan hasil dari Ajay menerima suap dan gratifikasi yang diterima secara bertahap.

“Pembayaran tersebut merupakan uang pengganti dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa Ajay Mochamad Priatna selaku Walikota Cimahi, “ujar JPU KPK Budi Nugraha saat membacakan tuntutan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan L.RE. Martadinata, Kota Bandung pada, Kamis (12/8/21).

BACA JUGA: Viral, Mahmudin Jalan Kaki Dari Wonosobo Ke Istana Negara Sejauh 470KM, Hanya Ingin Menyambut HUT-RI

Sementara itu, Menurut Keterangan dari Fadly Nasution S.H., M.H Penasehat Hukum Ajay M Priatna menyampaikan bahwa sejak 4 bulan yang lalu di lakukan persidangan keterangan saksi fakta yang di hadirkan sebanyak 35 saksi dan selama persidangan tidak di jadikan pertimbangan.

“JPU KPK terkesan apa yang di dakwakan itu yang di tuntut, karena itu kita akan melakukan nota pembelaan (Pledoi) semua bukti juga akan kita siapkan,” kata Fadly.

BACA JUGA: Kejaksaan Negeri Indramayu Suplai Vaksin untuk Warga Binaan Lapas Kelas 2B Indramayu.

“Kita akan meminta untuk pembebasan terdakwa kepada majelis hakim karna majelis hakim yang melihat fakta-fakta di persidangan berharap majelis hakim bisa menilai seobjektif mungkin dan mempertimbangkan fakta-fakta yang sebenar-benarnya terhadap perkara ini,” tambahnya.

BACA JUGA: Jubir KPK Ali Fikri: Berkas Kasus Aa Umbara Dan Anaknya Sudah Dilimpahkan Ke PN Tipikor Bandung.

Menurut Fadly,  tuntutan dari JPU KPK harus benar yang di dasarkan oleh fakta didalam persidangan dan harus bisa menilai dengan hati nurani bagaimana melihat perkara secara utuh.

“Suatu perkara harus dilihat secara utuh dan tidak memaksakan keputusan, adapun dalam agenda nota pembelaan nanti hasil sepenuhnya kita serahkan kepada majelis hakim,” tandasnya.


Penulis: Dwi Amelia Lestari
Editor: Deni Supriatna

Deni

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: