BeritaDaerah

Aktor Ganteng Hengky Kurniawan Yang Kini Menjabat Plt Bupati Bandung Barat Ini, Dalam Masalah Besar.

Jarrakposjabar.com. Saat ini, mantan aktor kelahiran Blitar, 21 Oktober 1982 menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung Barat periode 2018-2021 sekaligus plt. Bupati Bandung Barat untuk periode 2021-2023.

Masih ingat dengan cerita Hengky merantau ke Jakarta.Ia kemudian berkarier lewat jasa Contoh Management Artist pimpinan Benny Contoh.

Beberapa sinetron yang pernah dibintangi Hengky antara lain Pelangi di Matamu, Bintang Dilangit, Senandung Masa Puber, ABG, Kepala Keluarga, Doiku Beken, Karunia-Mu, Langkahku, Cintailah Aku, Gadis, dan Biar Cinta Bicara.

Hengky juga bermain dalam film layar lebar Buruan Cium Gue produksi Tripar Multivision Plus bersama aktris Masayu Anastasia yang kemudian menjadi pacarnya, meski kemudian akhirnya berpisah.

Mantan pacar Bunga Citra Lestari ini juga main dalam film Me Versus High Heels sebagai Arnold, yang menjadi rebutan para cewek

Kini fraksi di DPRD Bandung Barat mengajukan Hak Interpelasi kepada Hengky Kurniawan.

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003).

Tapi, dia sudah mulai bernafas lega.

Sebab, satu per satu Anggota DPRD Bandung Barat menarik dukungan Hak Interpelasi soal rotasi-mutasi yang dilakukan Hengky Kurniawan.

Dari 17 anggota dewan yang mengusulkan, sebanyak 8 orang telah menarik dukungan.

Penarikan usulan tersebut dilakukan oleh fraksi Golkar, Gerindra, PPP, dan Perindo.

Otomatis jumlah anggota dewan yang mengusulkan tinggal 9 orang dari dua fraksi yaitu, PKB dan Nasdem. Berdasarkan aturan, jumlah itu masih memenuhi syarat untuk mengusulkan hak interpelasi.

“Betul ada 8 orang anggota DPRD yang menarik dukungan. Jadi tinggal 9 orang dari dua fraksi. Tetapi komposisi ini masih bisa mengusulkan, karena sesuai tatib dan perundang-undang, persyaratan cukup 2 fraksi dan lebih dari 7 tanda tangan, artinya masih tetap harus diagendakan di paripurna,” kata Inisiator hak interpelasi yang juga Ketua Komisi I Wendi Sukmajaya, Senin (9/8/2021).

Adapun terkait jadwal paripurna hak interpelasi digeser menjadi tanggal 23 Agustus 2021.

Ia berharap rapat itu digelar secara langsung agar saat terjadi voting bisa lebih representatif.

Fraksi PKB menghormati keputusan sejumlah anggota dewan yang menarik dukungan hak interpelasi.

Meski begitu, Wendi yakin meski tak ikut dalam pengajuan, bisa saja saat rapat paripurna justru mendukung.

“Sah-sah saja itu kan karena mungkin ada kebijakan partai atau hal lain yang kita juga belum tahu.

Tapi secara prinsip mungkin di awal mereka ikut mengajukan belum tentu juga nanti di paripurna penentuan setuju atau tidak.

Setujunya digunakan belum tentu juga memilih tidak setuju,” paparnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PPP, Hilman mengatakan memilih mencabut dukungan hak interpelasi karena dirinya punya cara lain dalam mengingatkan pemerintah daerah.

Selain itu, PPP lebih memilih fokus mengurus kader didaerah.

“Kita punya cara lain dari pada hak interpelasi. Oleh karenanya kita cabut. Selain itu, kita juga lebih fokus tangani covid di dapil masing-masing,” katanya.

 

 

Sumber : Jarrakpos Official
Editor : Kurnia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: