BeritaDaerah

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Indramayu Memberikan” Saran dan Masukkan” Atas Temuan BPK Kepada Pemda Indramayu Terkait Anggaran APBD 2020.

Indramayu Jarrakposjabar.com.
Berdasarkan temuan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) terkait penggunaan APBD tahun 2020, Badan Anggaran DPRD Indramayu yang di bacakan oleh H.Sirojjudin SH pada rapaat Paripurna Jum’at (30/07/21) yang dilaksanakan secara Virtual dan dipimpin oleh ketua DPRD Indramayu H.Syaffudin SH, wakil ketua Amroni S.I.P (PKB), wakil ketua H. Sirojjudin SH (PDI-P), H.Turah (Gerindra) dan di hadiiri oleh Sekda Indramayu Rinto Waluyo.

Adapun catatan dan saran dari banggar DPRD Indramayu adalah:
1. Optimalisasi dalam melakukan monitoring dalam menggali potensi PAD secara maksimal.
2. Badan Anggaran mendorong kepada Pemda Indramayu agar melakukan langkah persuatif, kiranya sumber pendapatan Transfer dari Pemprof tealisasinya dapat di maksimalkan.
3. Pendapatan dari parkir khusus sebesar 188,1 juta segera diselesaikan.
4. Bidang Aset pada keuangan daerah harus melacak dan menarik aset kendaraan bermotor Roda 2 dan 4 yang masih tercecer.
5. Dalam hal pinjam pakai kendaraan sejumlah 169 agar segera menarik atau memperbaiki perjanjian pinjam pakainya.
6. Melacak aset daerah yang belum jelas pencatatan dan keberadaannya.
7. Masih tingginya kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan pada beberapa perangkat daerah.
8. Untuk mengurangi peluang serapan yang rendah, maka pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi serta dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran.
9. Dinas ketahanan pangan agar selalu monitoring harga dilapangan sebagai bahan untuk pengadaan Bansos Covid.
10. Kurangnya pengawasan pada OPD, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pekerjaan dan tanggungjawab.
11. Insentif Nakes (tenaga kesehatan)yang belum dibayar dalam penanganan covid-19 agar segera di bayarkan!!.
12. Tidak sesuai modal disetor pada PD.BPR/PK dengan catatan laporan pertanggungjawaban APBD 2020 masih belum sinkron.
13. Tingginya nilai Silpa yang diperoleh pada tahun anggaran 2020, hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
14. Segera menyelesaikan temuan BPK terkait dana yang belum dikembalikan oleh OPD sebesar Rp.4.460.511.784,78- dan segera ditindak lanjuti.

Dalam pada rapat Paripurna juga di bahas penundaan pansus 9 dan 10 yang membahas tentang penyenggaraan pemerintah daerah dan sistim Drainase karena situasi PPKM dimasa pandemi covid-19 ini.

Menurut H. A Rohman SE dari ketua Fraksi PDI-P mengatakan”, penundaan itu beralasan karena kendala PPKM darurat ini, dan pihak pimpinan DPRD Indramayu sudah tepat untuk melakukan penundaan ini, karena pembahasan dengan pihak SKPD tidak bisa dilakukan serta tidak maksimal Perda yang di buatnya nanti.

Di mana Perda ini dibuat dalam rangka menguatkan tata kelola pemerintah daerah Indramayu sendiri. Mengenai temuan BPK, Bupati Indramayu kan dalam rangka transisi dari pemerintah daerah sebelumnya pihak fraksi PDI-P meminta bentuk tata kelola anggaran dan tagih uang negara yang ada di SKPD yang belum mengembalikan sesuai temuan!!,” tegasnya.

Memang benar bila beberapa temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak ditindak lanjuti maka akan terus berulang kejadian di pemerintahan sebelumnya dan berdampak SKPD yang ada selalu berhubungan dengan pejaban hukum karena kelalaian dan kebiasaannya dalam memanfaatkan anggaran demi kepentingan pribadi dan golongan!!.

 

 

Sumber : Jarrakpos Official
Laporan : Wahyu Jarrak Pos Indramayu
Editor : Kurnia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: