BeritaDaerah

“Banyak Masyarakat Penerima Bamsos, PKH ,UKM Yang Belum di Vaksin”!!!!!.

Jarrakposjabar.com. Pemerintah senantiasa berusaha untuk selalu melindungi warga negaranya dari dampak Pandemi Covid-19 ini, berbagai macam upaya telah di lakukan mulai dari PSBB, lock down , PPKM, PPKM darurat,PPKM 4 hingga sekarang Vaksinisasi semua bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 yang telah merenggut korban jiwa yang tidak sedikit serta lumpuhnya semua segi kehidupan bangsa.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah yang terkena dampak “sosial dan untuk meredam gejolak sosial yang timbul ditengah tengah masyarakat President RI Joko Widodo mengintruksikan kepada seluruh jajaran dan kepala daerah untuk segera menggelontorkan bantuan sosial bagi masyarakat yang berdampak PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Pemerintah pusat dan daerah juga menggenjot program vaksinisasi diseluruh wilayah di Indonesia dalam rangka meningkatkan Imunitas warga negara.
pemerintah daerah Indramayu melalui Bupati Nina Agustina dan jajaran Muspida tidak henti hentinya melakukan gebrakkan vaksinisasi di semua dinas, Instansi dan Lembaga baik pemerintah maupun pihak swasta.

Seiring dengan dikeluarkannya Bansos, PKH, UKM dan Lain sebagainya banyak penerima bantuan tersebut yang belum di vaksin dengan beberapa alasan. Seperti pernyataan salah satu penyalur PKH atau E warung di desa Percantilan Pagirikan dan desa Totoran.

Menurut Yuli salah satu e.Warung di percantilan Pagirikan mengatakan ,” bahwa setiap pencairan bantuan PKH yang kebetulan sudah 3x dalam bulan Juli ini telah dikeluarkan itu mewajibkan melampirkan surat keterangan telah divaksin tetapi itu hanya 5% dari jumlah penerima sebesar 250 orang selebihnya hanya melampirkan keterangan dari TKSK bantuan saja bukan berdasarkan surat dari kepala puskesmas,” paparnya.

Lain lagi penjelasan e warung di desa Totoran menurut Dian pemilik e warung dengan jumlah anggota 270 orang mengatakan,” dirinya sudah menjelaskan bahwa penerima bantuan itu wajib di vaksin dan vaksin itu aman karena sebelum di vaksin ditanya dulu ada riwayat penyakit tidak dan yang memeriksa itu dokter yang bertanggungjawab buktinya Dian dam Ibunya sudah Lansia di vaksin tetap sehat jadi jangan melihat atau mendengar berita di medsos yang belum tentu kebenarannya.
Namun masyarakat yang tidak punya surat keterangan vaksin mengakalinya dengan surat keterangan dari TKSK Syarif saja lagi lagi bukan keterangan dari dinas atau instansi yang berwenang jelas ini sebuah keanehan,” tuturnya.

Sementara itu lain cerita dengan e warung yang ada di jalan Tembaga tepatnya di gang Cimang kelurahan LemahAbang dimana kordinator dan kader Pos yandu yang menerima bantuan PKH tidak mau di vaksin malah penerima manfaat PKH yang sudah di vaksin dan melampirkan ” surat keterangan telah di vaksin” wajib menandatangi surat pernyataan ini kan lucu dan terbalik dan ini fakta terjadi dilapangan!
Ketika dihubungi melalui HP TKSK Indramayu Tayudi mengatakan,” akan mengecek dilapangan dan membenarkan bahwa masih banyak penerima PKH yang masih belum di vaksin pihaknya akan segera mendorong semua orang yang menerima bantuan untuk divaksin,” tegasnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Puskesmas Pasekan Hj. Warcitem dan Kapus Babadan H.Karnoto yang mengatakan,” banyak penerima bansos dan PKH yang belum di vaksin hal ini berkaitan dengan anggapan dan keyakinan mereka yang enggan di vaksin takut mengalami seperti cerita di medsos dan pihak puskesmas juga sepakat tidak memberikan surat keterangan sebelum yang bersangkutan di periksa oleh tenaga medis jadi bukan berdasar asumsi sendiri,”

 

Jelas hal ini tidak sesuai dengan Kepres no 14 tahun 2021 di mana setiap warga negara wajib mengikuti vaksinisasi kecuali mereka yang punya riwayat khusus berdasarkan pemeriksaan dokter atau tenaga medis terkait. Jadi jelas di sini bukan surat keterangan atau pernyataan dari TKSK memangnya yang mengeluarkan bantuan itu TKSK!!

Seyogyanya TKSK itu berkordinasi dengan instansi dan dinas terkait terutama Muspika agar program pemerintah dalam usaha memutus penyebaran Covid-19 dengan vaksinisasi itu bisa berjalan dan memenuhi target yang di harapkan bukan hanya berdasarkan surat pernyataan atau keterangan dari TKSK sendiri!!,karena bantuan itu juga dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal mencegah efek sosial dari penerapan PPKM darurat dan PPKM 4 ini !!

 

 

Sumber : Jarrakpos Official
Laporan : Wahyu Jarrak Pos Indramayu
Editor : Kurnia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: