BeritaDaerah

BPI KPNPA RI : Tidak Etis Elit Bangsa Mulai, Profesor, Doktor , Purnawirawan Jadi Provokator di Era Pandemi Covid-19.

Jakarta.Jarrakposjabar.com. Tubagus Rahmad Sukendar selaku Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI), mengatakan, sangat tidak etis para elit bangsa anggota masyarakat yang berasal dari purnawirawan jenderal, profesor dan doctor kerjanya tukang nyinyir atau tukang provokator atas pemerintahan Presiden Indonesia, Joko Widodo di era pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19).

Tb Rahmad Sukendar mengingatkan, para elit bangsa dan sesepuh purnawirawan jenderal, profesor dan doctor, untuk jadi figure yang menyejukkan di tengah masyarakat, setelah pensiun dan para pihak berlatar belakang gelar profesor dan doctor yang tidak lagi menjabat di lingkungan pemerintahan.

“Kita sekarang dalam situasi sulit. Pemerintahan sekarang memang sudah bekerja maksimal, tapi tidak bisa tercapai dengan baik, tanpa dukungan semua pihak,” kata Tb Rahmad Sukendar dalam Kesempatan diwawancarai awak media di Tower BPI KPNPA RI 24 Juli 2021, situasi sedang dalam keadaan susah semua dan kepada elit bangsa janganlah sembarangan dalam mengeluarkan statemen yang akan membuat emosi masyarakat, kita semua sebagai anak bangsa bagaimana juga harus dapat membuat suasana di NKRI ini kondusif dan sejuk agar tidak ada lagi ajakan provokatif terkait Pemerintah yang telah bekerja keras dalam menangani wabah pandemi covid 19 ini

Tb Rahmad Sukendar yang juga Ketua Garda Nasional Paguron Jalak Banten Nusantara ( PJBN ) mengingatkan para elit bangsa mulai dari jajaran pensiunan jenderal, untuk memegang teguh disiplin, hayati Sapta Marga hingga akhir hayat. Karena waktu aktif di TNI, disiplin selalu ditegakkan untuk anak buah mengapa setelah pensiun malah tidak memberi contoh baik kepada bawahan nya dan para Yunior yang saat ini masih aktif menjabat.

“Tapi setelah pensiunan dengan pangkat terakhir jenderal, malah menjadi tukang provokator. Ini sudah tidak benar. Karena bagi TNI, kendatipun sudah pensiun, hingga akhir hayat, disiplin merupakan harga mati. Jangan karena sakit hati, kemudian melanggar disiplin dan sumpah Sapta Marga,” kata Tb Rahmad Sukendar

Dikatakan Tb Rahmad Sukendar,langkah pemerintah sudah berupaya secara maksimal didalam menangani pandemi Covid 19, dan Pemerintah juga menggunakan hasil analisis dan data didalam membuatkan kebijakan dalam menangani pandemi Covid -19, dan Pemerintah sudah juga membatasi kegiatan masyarakat serta telah melakukan Vaksinasi Covid 19 secara masif dari Sisi pencegahan dan penularan Covid 19 serta juga menerapkan Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021, dan akan dievaluasi ulang kemudian, sudah merupakan keputusan terbaik, untuk mengeliminir sekecil mungkin penularan wabah Covid-19.

“Cuma perlu diterjemahkan kebijakan para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Polisi Daerah, Panglima Daerah Militer, dan pimpinan instansi TNI lainnya, di tingkat bawah, dengan menyesuaikan kebijakan, didasarkan kultur masyarakat setempat,” memang kebijakan pembatasan yang terlalu ketat akan berbenturan dengan aspirasi masyarakat jadi buah “SIMALAKAMA BERBUAT BAIK TETAP TIDAK DIANGGAP BAIK” Artinya pemerintah berbuat apapun sudah di anggap kurang tepat ” kata Tb Rahmad Sukendar

Diungkapkan Tb Rahmad Sukendar, para Kepala Daerah, Pimpinan Polri dan Pimpinan TNi di tiap daerah, mesti memastikan pelaksanaan PPKM Darurat, tidak membuat masyarakat kekurangan pangan dan obat-obatan .

“Aktifkan peran Rukun Tetangga, dan juga Forum Warga di tiap kelurahan di masing-masing wilayah, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik,” dan serahkan kepada Pemerintah untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat, ujar Tb Rahmad Sukendar.

 

 

Sumber : BPI KPNPA RI
Editor :Kurnia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: