BeritaHukumNasionalPolri

BPI KPNPA RI : Minta Polri Sikat Habis Mafia Tanah di Sumut ,Jabar Dan Banten Yang Makin Menggila.

JAWA BARAT. JARRAKPOSJABAR.COM. Tubagus Rahmad Sukendar selaku Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara&Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ) menyampaikan bahwa praktik para Mafia Tanah sudah semakin merajalela di Sumatra Utara, Kawasan Pantura Banten, dan Kawasan Pantura Jawa Barat mulai dari Wilayah Kabupaten Bekasi sampai ke Kabupaten Bandung. Sabtu (24/7/21).

TB Rahmad Sukendar menjelaskan terkait banyaknya aduan masyarakat yang di sampaikan kepada dirinya melalui beberapa Ketua Satgas Sikat Mafia Tanah.

“BPI KPNPA RI yang dibentuk berdasarkan instruksi dari Ketua Dewan Pembina BPI KPNPA RI Drs Erwin Charara Rusmana sosok Pati Polri yang ditugaskan Kapolri di Kemenkopolhukam dan menjabat salah satu Asisten Deputi V/ Kemenkopolhukam.”kata Ketum BPI KPNPA RI saat dimintai keterangan oleh awak media terkait Mengungkap Praktik Dan Akal Bulus Mafia Tanah Di Indonesia.

BACA JUGA: Profil Windy Cantika Aisah Peraih Medali Pertama Di Olimpiade Tokyo.

Menurutnya, Gagasan ini untuk membentuk Satgas Sikat Mafia Tanah di sikapi ketua umum BPI KPNPA RI dengan bergerak Cepat Satgas Sikat Mafia Tanah BPI KPNPA RI langsung bekerja menindaklanjuti adanya aduan masyarakat korban praktik mafia tanah dengan menangani beberapa kasus tanah yang masuk di BPI KPNPA RI melibatkan Mafia Tanah.

“Dalam menindak lanjuti banyaknya aduan masyarkat tersebut dari Kasatgas Sikat Mafia Tanah BPI KPNPA RI telah berkoordinasi melakukan pertemuan dengan Kabareskrim Polri dan Kementrian ATR BPN Pertanahan Nasional beberapa waktu lalu terkait kesiapan dari Satgas Sikat Mafia Tanah BPI KPNPA RI bekerjasama membackup data dan informasi kepada Polri dan Kementrian ATR BPN terkait adanya praktik praktik Mafia Tanah yang banyak terjadi di Daerah, “tambahnya.

BACA JUGA: Windy Cantika Aisah Asal Bandung Raih Medali Pertama Untuk Indonesia di Olimpiade Tokyo, Ini Respon Jokowi.

Iapun mengatakan bahwa Reforma Agraria yang dicita-citakan untuk memberantas ‘tuan-tuan tanah’ belum terlaksana dengan baik. Bahkan menurut Tb Rahmad Sukendar semakin tahun praktik mafia tanah di Indonesia, tak terkecuali di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang dan kabupaten Bekasi malah semakin menggila untuk melanggengkan kekuasaan para mafia tanah tersebut.

“Sudah lebih dari 16 tahun saya berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia dan saya melihat walau sudah ada Reforma Agraria para tuan-tuan tanah bukannya menghilang justru praktik mafia tanah di Indonesia sudah sangat menggila. Bahkan ada tuan tanah yang menguasai lahan hingga ribuan hektar,” tukasnya.

Selain itu, Tb Rahmad Sukendar yang juga menjabat Ketua Peradin Kota Tangerang Selatan ,makin maraknya praktik mafia tanah ini karena mereka telah berkolaborasi dengan oknum-oknum penegak hukum di kepolisian, oknum pejabat kejaksaaan dan pengadilan serta oknum-oknum pejabat penting yang memegang kebijakan di pemerintahan dan pertanahan. Oleh sebab itu menurut Tb Rahmad Sukendar dalam memberantas mafia tanah ini tidaklah gampang perlu adanya sinergitas dan komitmen bersama antara pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pemerintah.

BACA JUGA: Peringati Hari Anak Nasional 2021, Simak Pesan Jokowi Untuk Anak Indonesia.

“Mafia tanah itu tidak terlihat namun dia ada. Mereka berkolaborasi dengan berbagai oknum-oknum pejabat karena praktik mafia tanah ini tentunya tidak bisa berjalan sendiri,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Sikat Mafia Tanah BPI KPNPA RI ini.

Sementara, Ketua Satgas Sikat Mafia Tanah BPI KPNPA RI Wilayah Sumatra Utara Mayor Purn Johnson Sitimorang SH , menyampaikan bahwa banyak sudah Korban Mafia Tanah diwilayah Sumatra Utara dan dari Satgas Sikat Mafia Tanah BPI KPNPA RI Sumatra Utara banyak menerima aduan masyarakat Sumatra Utara , Mayor Purn Jonhson Situmorang SH menyampaikan bahwa dari data yang dimilikinya, seluruh luas daratan di Indonesia yang mencapai 1.919.440 km² lebih dari 80 persennya telah dikuasai oleh korporasi. Bahkan 13 persen lahan dari 80 persen tersebut telah dikuasai oleh pihak asing.

BACA JUGA: Jokowi Umumkan PPKM Darurat Diperpanjang Dan Dibuka Secara Bertahap pada 26 Juli 2021.

“Dengan kondisi banyaknya lahan yang telah dikuasai oleh korporasi bahkan pihak asing tersebut maka bisa saya tegaskan tidak ada lagi kedaulatan Indonesia atas lahannya,” tegas pria kelahiran tanah batak dari Pulau Samosir yang akrab disapa dengan Bang Jon

Lebih jauh, Bang Jon menyampaikan saat ini banyak warga yang harus kehilangan aset tanah miliknya praktik-praktik mafia tanah ini yang telah mendapat bantuan dari para oknum pejabat. Bahkan menurut Bang Jon dengan dukungan oknum-oknum pejabat tidak sedikit warga yang telah memiliki sertifikat tanah harus kehilangan hak atas lahanya karena dirampas oleh mafia tanah. Maka dengan kondisi tersebut, dirinya menyebut para pejabat yang berkolaborasi untuk melancarkan praktik mafia adalah mereka yang anti Pancasila yang harus mendapatkan hukuman seberat-beratnya karena telah merampas lahan milik masyarakat Indonesia.

“Para pejabat yang membantu praktik mafia tanah ini lah para penghianat bangsa sesungguhnya yang layak dihukum mati,” tegas Jonhson Situmorang SH berapi-api.

BACA JUGA: Ketum BPI KPNPA RI Meminta Masyarakat Tenang Dan Tidak Tervropokasi Dimasa Pandemi

Dalam kesempatan yang sama, Satgas Sikat Mafia Tanah BPI KPNPA RI Propinsi Jawa Barat Raden Deni Romli yang saat ini sedang menangani masalah warga korban mafia tanah di dekat Lanud Sulaiman Bandung ,dimana tanah milik warga masyarakat langsung main pagar dan dibacking oleh oknum anggota TNI dari Angkatan Udara dari Lanud Sulaiman Bandung dan Satgas Reaksi Cepat Sikat Mafia Tanah BPI KPNPA RI Propinsi Jawa Barat Raden Deni Romli bergerak cepat dengan turun langsung ke lapangan , Raden Deni Romli menyarankan agar para korban mafia tanah ini bersatu dalam memperjuangkan hak atas lahanya. Bahkan menurut Raden Deni Romli jika perlu mereka melakukan gugatan kepada Badan Pusat Pertanahan (BPN) yang telah mengeluarkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) bahkan sertifikat di atas lahan milik warga.

“Patut pertanyakan apakah keluarnya NIB bahkan sertifikat di atas lahan milik warga ini unsur ketidaksengajaan atau memang pesanan dari para mafia tanah,” ujarnya.

Ditemui ditempat yang sama, Raden Deni Romli juga mempertanyakan kinerja BPN dengan adanya penguasaan lahan yang sangat besar oleh seseorang. Padahal jelas dalam UU Agraria ada batasannya terlebih di lokasi-loksi yang pada penduduk.

“Terlepas itu hasil merampas atau membeli, bagaimana bisa di wilayah kecamatan Pantura Kabupaten Tangerang dan Bekasi ada beberapa nama yang mampu menguasai hingga ratusan hektar lahan. Dan itu muncul di website resmi BPN.Ini yang harus kita pertanyakan kepada BPN terkait adanya pemilik tanah warga negara asing,”imbuhnya.

BACA JUGA: Demo Tolak PPKM Darurat Dengan Membawa Bom Molotov Dan Merusak Fasilitas Publik 150 Pemuda Diamankan Polisi.

Deni Romli juga meminta kepada warga masyarakat apabila ada bermasalah dengan Mafia Tanah agar jangan segan segan melaporkan kepada pihak yang berwajib atau bisa juga mengadukan kepada Satgas Reaksi Cepat Sikat Mafia Tanah BPI KPNPA RI dengan No telp Hotline 0812 8239 8999 dan 0821 2127 3789. 

“Masyarakat bisa melaporkan ke no yang kami cantumkan dan nanti akan ditindaklanjuti langsung turun ke lokasi sekaligus menindaklanjuti kepada Bareskrim dan Deputi V Kemenkopolhukam bidang Konflik Trans Keamanan Nasional , kita akan sikat habis praktik Mafia tanah di Indonesia .Tegas Raden Deni Romli

Deni

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: