BeritaDaerah

Proyek”Aspirasi DPRD Indramayu yang tidak Aspiratif (tidak sesuai Standar Nasional)”.

Indramayu.Jarrakposjabar.com.Sudah bukan rahasia umum lagi setiap gelontoran dana APBD kabupaten, APBD provinsi bahkan APBN ada 20.% nilai bagian proyek untuk para anggota legislatif sebagai dana aspirasi untuk daerah pemilihannya atau proyek bagi bagi untuk pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya.

Untuk anggaran tahun 2021 anggaran dana aspirasi di kabupaten Indramayu keluar pada awal bulan juni 2021 ini, sebanyak kurang lebih 45 paket telah dikeluarkan dengan nilai rata rata paket sebesar Rp.200.000.000,- entah itu paket perbaikan jalan, saluran irigasi ataupun lain sebagainya yang di gunakan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat serta sebagai bentuk keperdulian serta percepatan pembangunan pada daerah pemilihan.

Seperti yang terlihat di wilayah kecamatan Sindang (desa Babadan, Sindang), kecamatan Juntinyuat, kecamatan Lelea (desa Pangauban, taman sari) dan lain lain. Pelaksanaan proyek aspirasi sendiri terkesan asal jadi dan jauh dari kata standar pengerjaan proyek sesuai dengan juklak dan juklis dan Kementrian pekerjaan umum. Niat awal proyek aspirasi ini sebagai percepatan dan wujud keperdulian kepada para konsituen di dapil masing masing menjadi hanya sekedar formalitas belaka.

Seperti di desa Sindang jalan poros samping Ponpes Arribath sepanjang 230 meter proyek aspirasi PDI-P ( H. Sirojuddin) yang dikerjakan oleh Abud, desa Babadan samping SDN 1 Babadan pengecoran Jalan sepanjang 200 meter ( H. Syaefudin – Golkar) ada beberapa kejanggalan dalam pengerjaan proyek aspirasi tersebut sesuai dengan aturan dari kementrian pekerjaan umum yaitu:
1. Proyek pengecoran jalan sebelum di cor itu harus dilakukan storing atau pengerasan/pemadatan terlebih dahulu.
2. Harus memakai besi tulang atau besi cor pada bagian dalam dengan kolom 40cm.
3. Pengecoran jalan untuk tonase 6 ton keatas wajib memakai hotmix 300 keatas.
4. Ketebalan pengecoran minimal 15cm.
5. Pengukuran eset dilakukan oleh pelaksana proyek di dampingi oleh pengawas dari dinas yang bersangkutan.
6. Pengawas proyek dari dinas PUPR wajib ada di lokasi saat sedang melakukan pengawasan.
Dari 6 poin yang penting banyak yang tidak di patuhi atau di laksanakan baik itu oleh pelaksana serta pengawas dari dinas PUPR sendiri. Jangan harap proyek aspirasi akan menghasilkan mutu dan kwalitas yang baik kalau dalam pelaksanaannya tidak sesuai standar proyek Indonesia.

Sementara itu ketika berkunjung ke kantor PUPR Indramayu beberapa kali tidak ditemui oleh para pengawas proyek pengecoran jalan dengan alasan WFH bahkan hanya sempat ditemui kabid Jalan aspal Elly dan menjelaskan secara singkat dan mengatakan hal tersebut bukan bagiannya, mangga datang dan meminta penjelesan pada para pengawas yang bersangkutan,” paparnya.

Sementara menurut pantauan di lapaangan kondisi penggerjaaan pengecoran jalan sendiri mulai terlihat kurang bagus hasil pengerjaannya bahkan jauh dari kata sesuai standar proyek jalan Indonesia yang di keluarkan kementrian pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Kalau sudah begini pada siapa masyakat menuntut dan mengadu tentang pekerjaan proyek infrastruktur yang terkesan asalan ini?
Sudah beranikah kita jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah ini?????

 

Sumber : Jarrakpos Official
Laporan : Wahyu Jarrak Pos Indramayu
Editor : Kurnia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: