Nasional

Dibawah Ketua Umum Hariara Tambunan SE.SH.MM, HIPAKAD Satu Komando Di Sahkan Oleh Menkumham RI.

Medan.Jarrakposjabar.com. Dewan
Pimpinan Pusat Himpunan Putra Putri
Keluarga Angkatan Darat (DPP
HIPAPAKAD) menegaskan, organsisasinya
tidak ada dualisme kepengurusan dan
tetap satu komando dibawah
kepemimpinan Ketua Umum Hariara
Tambunan SE, SH, MM priodeisasi 2017-
2022.

Begitu juga di Provinsi Sumatera Utara,
Dewan Pimpinan Daerah HIPAKAD yang
sah, tetap di bawah komando Ketua
Tajuddin Hasan SE bersama Sekretaris
Dermawan Purba S.Sos dan Bendahara Luh
Tjandrasasi SH untuk masa bakti 2021-
2026, sesuai SK DPP HIPAKAD No
SKEP/030/DPO/HIPAKAD/I/ 2020.

Ketua DPD HIPAKAD Sumut Tajuddin
Hasan SE didampingi Sekretaris kepada
wartawan di Medan Club Jalan Kartini
Medan,Selasa (06/07/2021) mengatakan,
terkait pernegasan itu, DPP HIPAKAD
melalui suratnya Nomor 344/ SPP/ DPP-
HIPAKAD/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021
yang ditandatangani Ketua Umum Hariara
Tambunarn dan Wakil Sekretaris Jenderal M. Agus Miftah, telah menyampaikan
pemberitahuannya kepada Pangdam /BB
Hassanudin SIP, MM.

Dalam suratnya, selain menegaskan
tentang tak adanya dualisme dan
kepemimpinan tetap dibawah komando
Hariara Tambunan, DPP HIPAKAD juga
menyampaikan bahwa pembina/ PP-PPAD
menolak hasil Munaslub 2021 karena cacat
hukum tanpa adanya ijin restu dari pembina serta melanggar konstitusi dan
AD/ART HIPAKAD sesuai BABV Pasal 300
ayat (2) huruf b dan d.

“DPP juga menjelaskan, bahwa surat hasil
Munaslub (SK) Menteri Hukum dan HAM
Nomor AHU-0000408.AH.01.08 Tahun
2021 tanggal 13 Maret 2021 tentang
persetujuan perubahan badan hukum
perkumpulan HIPAKAD, telah dibatalkan
atau dicabut Menkumham melalui Dirjen
AHU pada tanggal 21 Juni 2021, sehingga
keberadaan SK tersebut sudah batal demi
hukum dan tak terdaftar lagi di
Kemenkumham RI” ujar Tajuddin.

Karena itu, sambung tokoh pemuda Sumut
ini, berdasarkan SK Menkumham RI Nomor
AHU-0000402.AH.01.08 Tahun 2018
Tanggal 16 Mei 2018 tentang perubahan
badan hukum perkumpulan perkumpulan
putra putri keluarga angkatan darat dengan
ketua umumnya Hariara Tambunan SE SH
MM tetap sah dan berlaku.

“Dengan uraian tersebut, secara de jure
maupun de facto, produk yang dihasilkan
oleh Munaslub 2021 tidak mempunyai legal
standing lagi sejak pencabutan SK nya
untuk membawa bawa nama HIPAKAD
dalam kegiatan organisasi maupun KBT,
selain HIPAKAD konstitusi dibawah
kepemimpinan yang sah Hariara Tambunan
SE SH MM.” sebut Tajuddin Hasan SE.

Tajuddin juga menghimbau, agar jajaran
pengurus HIPAKAD cabang cabang
kabupaten/ kota se Sumut untuk
membantu sepenuhnya tugas pembina di
daerahnya masing masing.
“Apalagi dimasa pandemi Covid 19
sekarang ini, kader kader HIPAKD, tanpa
perlu dipanggil, harus merapat untuk terus
berbuat dengan ikhlas dan tanpa pamrih,
guna mendukung program TNI AD di
daerahnya masing masing. Ingat, jaga
nama baik keluarga besar TNI Angkatan
Darat, ” tandas Tajuddin.

 

Sumber : Kemenkumham
Editor : Kurnia

 

 

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: