BeritaDaerah

“Raperda Tentang Penyelenggaraan Drainase dan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu”.

Indramayu.Jarrakposjabar.com. Dalam rangka membentuk tatanan pemerintahan daerah yang lebih baik,serta pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan atas hukum serta perundangan yang berlaku maka perlunya diciptakan payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan sendiri, lembaga, intansi, maupun masyarakat.

Bertempat di ruang sidang DPRD Indramayu,Jum’at (25/06/21) berlangsung Rapat Paripurna dengan agenda” penyampaian laporan hasil kajian badan pembentukan peraturan Daerah Indramayu”.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Indramayu H.Syaefudin SH di dampingi oleh Wakil Ketua H.Sirojuddin SH, Amroni S.I.P, Turah, dan dihadiri oleh Jajaran Muspida Indramayu ( Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim,Perwakilan Polres, Perwakilan Kejaksaan, Perwakilan Kodim 0616 Indramayu, Perwakilan Kemenag Indramayu) jajaran Kepala SKPD Indramayu dan para Anggota DPRD Indramayu.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan,” pemerintah daerah Indramayu selalu akan bekerja sama dengan DPRD Indramayu untuk menciptakan peraturan daerah dalam rangka membentuk tatanan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan akuntabel dan dapat melindungi seluruh kepentingan daerah dan masyarakat Indramayu.

Oleh dasar itu maka pemerintah daerah Indramayu selalu berkordinasi dengan DPRD mengenai Raperda yang akan di ajukan untuk meminta, saran, kritik dan masukannya serta pengesahan sebelum nanti menjadi peraturan daerah. Sesuai dengan nota kesepahaman nomor 188.342/PB.14-HUK/2020/ Nomor 170./07.PB/DPRD/2020.

Tanggal 19 November 2020, dan Keputusan DPRD Nomor 170/11/KEP/DPRD/2020 Tentang penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMDA), telah ditetapkan sejumlah 11 Raperda yang akan dibahas selama tahun 2021.

Ini semoga semua sesuai dengan rencana dan ucapan terimakasih atas segala perhatian semua unsur yang terkait serta semua anggota DPRD Indramayu,tegasnya.


Sementara itu Wakil ketua DPRD Indramayu H.Sirojuddin SH mengatakan,” Sesuai dengan surat bupati Indramayu nomor 188.342/1331/HUK, tanggal 10 Juni 2021 perihal permohonan pembahan Raperda. Berdasarkan hasil kajian pada Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMDa) DPRD Kabupaten Indramayu ada 2(dua) Raperda yaitu:

1.Raperda tentang penyenggaraan sistim Drainase dengan alasan: perlunya penataan Drainase di setiap sektor karena rendahnya kemampuan Drainase perkotaan dan kapasitas sarana,prasarana pengendali banjir.

2.Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu.

Semua Raperda tersebut harus memenuhi aspek Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis semua itu harus di kaji mendalam agar tidak timbul salah tafsir dalam penerapannya di tengah masyarakat.

Oleh karena pentingnya pembahasan Raperda tersebut maka kita harus ektra hati hati dalam pengkajiannya,” papar Sirojuddin.

Sudah sepantasnyalah produk produk peraturan daerah yang sudah tidak sejalan diperbaharui ataupun dicabut peruntukannya agar tidak terjadi salah tafsir dalam pelaksanaannya, dengan demikian penyenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai harapan dan kesejahteraan masyarakat bisa di rasakan oleh segenap lapisan masyarakat Indramayu tanpa memantang ras, suku, agama dan politik yang dianutnya.

Karena pemimpin yang baik bukan perpikiran dari partai politik mana dia di usung karena yang namanya pemimpin daerah itu milik semua lapisan masyarakat.

 

Sumber : Jarrakpos Official
Laporan : Wahyu Jarrak Pos Indramayu
Editor : Kurnia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: