BeritaDaerah

Sidang Paripurna DPRD Indramayu.

Indramayu.Jarrakposjabar.com.Bertempat di gedung DPRD, Aula sidang Senin(21/06/21) berlangsung sidang Paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari hasil kerja pansus 5, 6,7,dan 8.

Acara Sidang Paripurna di pimpin oleh ketua DPRD Indramayu H.Syaefudin SH , wakil Ketua Amroni S.I.P( PKB), Turah ( Gerindra) dan di hadiri oleh bupati Indramayu Nina Agustina SH. MH.RCA, perwakilan Polres, Perwakilan Kejaksaan Negeri Indramayu, perwakilan Kodim 0616 Indramayu, kepala SKPD se Indramayu , para anggota DPRD Indramayu, Sekertariat DPRD Iding.

Dalam Acara Paripurna di bacakan hasil dari Pansus 5, 6,7 dan 8 DPRD Indramayu yang telah membahas Rancangan Peraturan Daerah yaitu:

1. Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2005 tentang Pendirian Akademi Keperawatan (AKPER) Pemerintah Kabupaten Indramayu.

2. Raperda tentang penyenggaraan keolahragaan.

3. Raperda tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Dalam Paripurna tersebut dibacakan hasil pembahasan dari Pansus tentang pandangan dari Raperda mulai dari pansus 6, 7, dan 8 rata rata semua menyatakan setuju dan tanpa catatan, sehingga pandangan akhir anggota DPRD, ketika Ketua Sidang Paripurna HSyaefudin menanyakan apakah semua anggota dewan yang hadir ini setuju Raperda ini diangkat menjadi undang undang???? semua menjawab setuju, kemudian ketua mengetuk palu bertanda sah.

Dalam sambutannya bupati Indramayu Nina Agustina SH. MH.RCA dalam pidatonya mengatakan,”Bahwa dengan telah bergabungnya AKPER Pemda Indramayu ke Politeknik Indramayu,maka keberadaan peraturan daerah Indramayu no.9 tahun 2005 tentang Pendirian AKPER Indaramayu sudah tidak relevan lagi oleh karena itu, perlu dicabut.

 

Olahraga merupakan aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, semoga dengan adanya Raperda tentang penyenggaraan keolahragaan yang berguna, untuk melindungi aset daerah tentang atlet potensial yang dapat mengharumkan nama daerah Indramayu, serta dalam rangka pembenahan olah raga di Indramayu.

Barang milik daerah merupakan salah satu aset yang dimiliki daerah sebagai penunjang jalannya pemerintahan.

Diharapkan dengan adanya perubahan peraturan daerah tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transfaran, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan, pembuatan, serta pembahasan Raperda ini semoga bermanfaat bagi seluruh rakyat Indramayu.

Selanjutnya terhadap 3 Raperda dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan Registrasi,” paparnya menutup pidato pada sidang Paripurna DPRD Indramayu.

Jika semua saling bahu membahu demi kepentingan masyarakat Indramayu akan saling tercipta keselarasan dan harmonis, dalam tata kelola pemerintahan akan terasa indah, bila semua dilakukan sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku dengan menyingkirkan rasa egois demi kepentingan pribadi dan golongan semata.

 

 

Sumber : Jarrakpos Official
Laporan : Wahyu Jarrak Pos Indramayu
Editor : Kurnia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: