BeritaNasional

Melalui Kebijakan Zona Bebas, Pemerintah Jamin Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak Dari Praktik Pekerja Anak

JAKARTA. JARRAKPOSJABAR.COM. Pemerintah menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui kebijakan zona bebas pekerja anak agar terbebas dari praktik pekerja anak di tahun 2022.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si juga dikenal sebagai Bintang Puspayoga mengatakan Penghapusan pekerja anak di Indonesia merupakan salah satu dari lima arahan prioritas Presiden Joko widodo kepada Kementerian PPPA.


BACA JUGA: Polemik Pembongkaran 196 Makam di TPU Cikadut, LPB Sebut Pemkot Bandung Mafia Covid-19

“Untuk itu kami menargetkan jumlah pekerja anak usia 10-17 tahun yang bekerja, bisa terus kita turunkan angkanya sampai serendah-rendahnya. Hasil Sakernas 2020 mencatat sekitar 9 dari 100 anak usia 10-17 tahun bekerja, di mana sebagian besar di sektor informal sebesar 88,77% dan 3 dari 4 anak yang bekerja merupakan pekerja yang tidak dibayar/pekerja keluarga,” ujar Bintang Puspayoga melalui keterangan resmi yang diterima, Rabu(23/6).

Sektor terbesar penyumbang pekerja anak di Indonesia berasal dari pertanian. Berdasarkan data penilaian pekerja anak di Indonesia terdapat lebih dari 4 juta pekerja anak di Indonesia dan 20,7%. diantaranya terjebak menjalani Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA).

BACA JUGA: DPRD Jabar Tinjau Proses PPDB di SMKN 1 Cimahi

Selain itu, kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak nyatanya juga makin meningkat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem perlindungan terhadap anak masih perlu diperkuat.

“Maraknya eksploitasi tersebut membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan Zona Bebas Pekerja Anak menggandeng pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media untuk mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak,” ujarnya.

“Sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui skema Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) diterapkan sejak tahun 2006. Dan, sudah 435 kabupaten/kota mendeklarasikan diri menuju KLA,” katanya menambahkan.

BACA JUGA: Pansus II : TPA Sarimukti Over Kapasitas, TPPAS Regional Legok Nangka Harus Segera Terealisasi

Disamping itu juga, sejumlah strategi yang akan diterapkan antara lain mengembangkan basis data pekerja anak, memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait pekerja anak, dan mainstreaming isu pekerja anak dalam kebijakan dan program perlindungan khusus anak di kabupaten/kota.

BACA JUGA: Kabar Gembira Loh! Yuk ikuti Job Fair Online Kota Bandung, 30 Perusahaan Buka Lowongan Pekerjaan.

“Selanjutnya mengembangkan model desa ramah perempuan dan peduli anak sebagai pendekatan untuk pencegahan pekerja anak, mengembangkan pemantauan dan remidiasi pekerja anak, serta mengoordinasikan untuk penanggulangan pekerja anak pada 4 sektor prioritas yakni pertanian, perikanan, jasa, dan pariwisata,” tutupnya.

Deni Supriatna

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: