BeritaDaerah

Diduga Fiktif Dan Palsukan Ijazah, BPI KPNPA RI Laporkan Paud Nida Desa Sei Raja.

SUMUT. JARRAKPOSJABAR.COM. Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia ( BPI KPNPA RI ) lakukan Investigasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Sei Raja periode Tahun 2016 – 2018 (16/06/2021).

Sekretaris Desa Sei Raja Wahyu mengungkapkan bahwa sepengetahuan dirinya tidak pernah mengetahui ada paud di desanya.

” Setau saya selama menjabat sekdes, saya gapernah menemukan dokumen atau aset paud desa atau paud PKK. Apalagi paud NIDA. Bisa ditanyakan sama pak Pasidi aja bang kades lamanya bang ” Ungkapnya.


BACA JUGA: BPI KPNPA RI Meminta Kapolri Copot Kapolda Dan Kapolres Nakal.

Melalui Direktur Investigasi & Intelijen BPI KPNPA RI Sari Darma Sembiring, SE mengungkapkan informasi dugaan temuan Paud Fiktif dan Laporan Penggunaan Anggaran Dana Desa Fiktif terkait paud NIDA berawal pengembangan dari desa Indrayaman yang sudah dilaporkan Sebelumnya ke Polres Batu Bara.

” Sebelumnya kita sudah menemukan sampling data dugaan laporan fiktif penggunaan paud milik desa Indrayaman. Lalu saya monitoring di paud-paud milik desa yang lain dan saya temukan dugaan di desa sei raja.

Saya sudah melakukan Investigasi ke kantor desa Sei Raja dan meminta keterangan dari Aparatur desanya terkait dokumen Akte atau Surat keterangan Paud Nida. Melalui Sekretaris Desa nya mengatakan Bahwa di desa Sei Raja tidak pernah diketahui memiliki Paud Desa atau Paud PKK ” Ungkapnya.

BACA JUGA: BPI KPNPA RI Desak KPK, Polri Dan Kejagung Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana Otsus Papua.

Menurut Pria Yang sering disapa Angling Darma mengungkapkan bahwa dirinya menemukan informasi bahwa paud NIDA sudah lama ditutup.

” Kami sudah melakukan klarifikasi dan meminta keterangan dari Staff bidang Paud dinas pendidikan kabupaten Batu Bara. Dan menemukan Bahwa paud NIDA sudah tidak aktif lagi. Begitupun Menurut pemilik paud NIDA Mengungkapkan bahwa pasca Desa dimekarkan sudah sejak tahun 2015 ditutupnya.

BACA JUGA: GAWAT. Bandung Raya Siaga 1 Covid-19, Ridwan Kamil Akan Terapkan WFH 75 Persen.

Ketika kami mencoba menanyakan tentang keabsahan Ijazah yang dikeluarkan Paud Nida pada tahun 2017-2018, kami menemukan kejanggalan.

Tidak adanya Stample Paud Nida, tidak adanya Nomor Ijazah yang tercantum dan ditambah keterangan dari Penelusuran di Website adanya Paud Nida itu berada di desa Sei Rakyat dahulunya, bukan paud desa sei raja Seperti yang diketahui masyarakat selama ini, Membuat dugaan kami bahwa paud NIDA yang saat ini berjalan berstatus Fiktif dengan Izajah yang diduga juga palsu.

Yang pasti kami akan Laporkan ke lembaga Penindakan hukum untuk diusut tuntas dugaan tindak pidana Korupsi penggunaan dana desa oleh paud NIDA dan dugaan Izajah Palsunya ” Imbuhnya.

BACA JUGA: Walikota Cimahi Non Aktif Ajay M Priatna Optimis Hadapi Sidang Lanjutan 23 Juni Nanti.

Hasil investigasi BPI KPNPA RI menemukan fakta keterangan bahwa Paud NIDA adalah paud Swasta yang dulu berdomisili di Desa Sei Rakyat bukan paud PKK atau paud milik desa Sei raja. Itu sesuai pengakuan Miss Azizah pemilik paud NIDA.

” Pasca pemekaran Paud NIDA sudah saya tutup pada tahun 2015 disebabkan pemekaran desa. Itulah terakhir kali menerima BOP.

Saya tanyakan bagaimana kelanjutannya kepada kepala desa pak Pasidi tidak ada kepastian. Kemudian istri kades ini pun susah untuk diajak komunikasi, makanya kami tutup ajalah pak. Payah ngomong sama ibu itu suka ga nyambung. Kita ngomong kemana, dia nangkapnya kemana ” Ujarnya menceritakan kepada Angling Darma.

Sementara di tempat terpisah, ketua BPD Hotma Limbong ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui persoalan paud NIDA.

” Saya belum ketua bpd sat itu, baru 2019 saya ketua bpd jadi maaf ya sm saya gak ada datanya.tks ” Jawab Limbong.

Ketika ditanyakan apakah memiliki data LPJ dari Ketua BPD sebelumnya ketika serah terima jabatan, dirinya menjawab tanya saja ke inspektorat.

” Lucu saya liat Pak Limbong ketua BPD Desa Sei Raja. Saya tanyakan biasanya setiap serah terima jabatan ketua BPD lama dengan ketua BPD baru Kan ada serah terima data LPJ yang sebelumnya. Dia malah jawab Tanya aja ke inspektorat. Seperti nya dia gapaham apa tupoksi nya sebagai ketua BPD di desa ” Ungkap Angling Darma.

BACA JUGA: Sidang Lanjutan Eks Wali Kota Cimahi, Ajay Sebut Pembelian Tanah Didago Pakar Tidak Ada Hubungan Suap Izin Dan Revisi IMB.

Kepala Desa Sei Raja, Wahid Iskandar Barus Spdi mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah menerima laporan terkait Paud desa.

” Saya sewaktu serah terima Jabatan saat itu tidak pernah mengetahui ada aset paud desa ataupun paud PKK di desa sei Raja bang. Jadi ya coba nanti kami minta jawaban dari Pak Pasidi dan Ketua PKK saat itu sebagai paud desa ya istrinya yang mengetahui ” Ucapnya.


Editor: Deni Supriatna
Sumber: BPI KPNPA RI

Deni Supriatna

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: