BeritaDaerah

Audensi Warga Masyarakat Blender dengan PT. Tanjung Jati Power Company Sempat Bersitegang.

CIREBON. Jarrakposjabar.com-KCBI adakan audensi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Cirebon. Lagi-lagi Sekretaris Daerah H. Rahmat Sutrisno tidak bisa hadir, dan hanya di wakili oleh Asisten. Ekbang Erry Achmad, Rabu 9/6/21

Pemda Cirebon menghadirkan semua pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan Gardu Induk dan Jaringan Transmisi (GI&JT) di Kab. Cirebon diantaranya adalah Kadis LH Deni.N, Kadis PMPTSP Sugeng , Kepala Kasat Pol-P, M. Syafrudin, hadir juga PADAL GAK KUM Sugimo mewakili Polresta Cirebon, dan Pihak PT. Tanjung Jati Power Company (TJPC) yang di wakili oleh Masrizal dan M. Maemun.

Dalam acara audensi tersebut, hadir pula beberapa perwakilan Warga Masyarakat Desa Blender yang merasa dirugikan dengan adanya rencana pembangunan (GI&JT) Energi Listrik yang letak tanahnya sebagian berada di wilayah Desa Blender seluas kurang lebih 5 H.

Padahal dalam Dokumen AMDAL Desa Blender tidak masuk ke dalam rencana Pembangunan, namun di dalam dokumen Fatwa izin lokasi Desa Blender tercatat dan masuk ke dalam rencana pembangunan GI&JT Energi listrik sebesar 500kv.

Inilah yang kemudian menimbulkan polemik antara Masyarakat Desa Blender dengan PT. TJPC , lantaran dalam uji publik Masyarakat Desa tersebut tidak dilibatkan, yang kemudian Masyarakat Desa Blender meminta Kepada Ketua LSM KCBI untuk melakukan pendampingan mengenai persoalan ini dan akhirnya di adakan audensi.

Audensi di laksanakan di Ruang Gedung Paseban Setda Kab. Cirebon, dan dalam dialog kedua belah pihak sempat bersitegang, lantaran pihak PT. TJPC mencoba mengalihkan jawaban saat ada pertanyaan dari Ketua KCBI Doni Suroto Kusnadi (Doni) yang kemudian memancing Ketegangan.

Dalam peristiwa ini Pihak Pemkab melalui Asisten Ekbang Erry Achmad mencoba menengahi dan mempertegas, bahwa pihak PT. TJPC mau memasukan Desa Blender ke dalam agenda addendum dengan proses uji publik sebagaimana yang sudah dilakukan di Desa lain.

Addendum ini nantinya akan dibuat perjanjian baru diluar perjanjian yang sudah dibuat, namun secara hukum akan tetap mengikat dengan perjanjian yang sudah ada, sehingga nantinya tidak mengurangi kekuatan hukum, sebab, semua tahapan akan ditempuh termasuk uji publik yang melibatkan Masyarakat Desa Blender.

Dalam wawancara dengan jarrakposjabar.com, Doni mengaku, Pihaknya menerima apa yang di sampaikan oleh Asisten Ekbang yang pada intinya akan memasukan Desa Blender kedalam Addendum melalui uji publik yang melibatkan Masyarakat Desa Blender

“Pada intinya Kami menerima apa yang disampaikan oleh Pa Erry dari Asisten Ekbang, yaitu dengan memasukan Desa Blender ke dalam Addendum dan Kami menunggu tindak lanjutnya, tutur Doni.

Di lain Pihak Mas Agung yang hadir dalam acara audensi beserta rekannya 10 orang dan mengaku mewakili Masyarakat Desa Blender mengatakan, jika Pemda dan PT. TJPC dalam pelaksanaannya tidak melibatkan Masyarakat Desa Blender, pihaknya akan menolak Pembangunan GI&JT di Desanya, dan mengancam akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum secara besar-besaran dengan melibatkan seluruh warga Masyarakat Desa Blender.

“Jika Pemda dan PT. TJPC tidak melibatkan Masyarakat, maka Kami akan menggunakan hak menyampaikan pendapat di muka umum yang telah di atur oleh Undang-Undang” , pungkas Agung.

Mas Agung beserta rekannya berharap, persoalan PT. TJPC dengan Masyarakat Desa Blender, agar di selesaikan secara bijak dan melibatkan Masyarakat Desanya, Pangkasnya.

 

 

Sumber: Jarrakpos Official
Pewarta: Hadi Supangat
Editor:Kurnia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: