BeritaNasional

BREAKING NEWS. Kemenkumham Jamin Bantuan Hukum Bagi Petugas LP Penanganan Napi Teroris.

Photo: Humas Kemenkumham

PURWOKERTO. Jarrakposjabar.comKementerian Hukum dan HAM menjanjikan perlindungan hukum bagi seluruh petugas pemasyarakatan yang menangani narapidana (napi) tindak pidana terorisme.

Jaminan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas Hukum, dan kerja sama Kementerian Hukum dan HAM Heni Susila Wardoyo pada rapat koordinasi fasilitasi pengamanan petugas pemasyarakatan dalam penanganan tindak pidana terorisme dalam rapat koordinasi ini diprakarsai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator kementerian/ lembaga dalam penanganan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan di
Hotel Java Heritage, Rabu (2/6/21) Siang.

“Bapak Ibu petugas pemasyarakatan tidak usah takut dengan pelanggaran HAM selama menjalankan tugas sesuai aturan yang ada,” ujar Heni.

Rapat koordinasi fasilitasi pengamanan petugas pemasyarakatan dalam penanganan tindak pidana terorisme dalam rapat koordinasi ini diprakarsai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator kementerian/ lembaga dalam penanganan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan di
Hotel Java Heritage, Rabu (2/6/21) Siang.

BACA JUGA: Kemenkumham Buka Penerimaan CPNS, Sekjen: Hati-hati informasi itu berpotensi penipuan.

Menurut Heni, justru ketika Bapak Ibu menjalankan tugas itu artinya sedang menjalankan HAM,” lanjutnya.

Heni juga mengatakan kerja sama tersebut berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Orta) dimana pada Pasal 104 disebutkan bahwa bagian Layanan Advokasi Hukum (LAH) memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan advokasi hukum kementerian.

“Aturan tersebut diperkuat lagi dengan terbitnya Permenkumham Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,” jelasnya.

BACA JUGA: Sudjonggo Menjabat Kakanwil Kemenkumham Jabar, Imam Suyudi: Saya bangga berada di Jabar. 

Lebih jauh, kata Heni, dengan kedua aturan tersebut, seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM berhak mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum kementerian termasuk petugas pemasyarakatan yang menangani tindak pidana terorisme.

“Semua petugas yang bertugas dalam  menangani tidak pindana terorisme akan menadapat jaminan bantuan hukum dari Kemenkumham, “paparnya.

Selain itu, Heni menegaskan bantuan hukum secara internal dari Kementerian Hukum dan HAM, perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

BACA JUGA: Pemindahan 6 Narapidana, Kalapas Meminta Pengamanan ketat Kepada Kapolres Sukabumi.

“PP tersebut merupakan turunan dari UU nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. “imbuhnya.

Diketahui dalam rapat koordinasi ini turut hadir sebagai narasumber Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Batu Jalu Yuswa Panjang, Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas IIA Purwokerto yang diwakili oleh Pembimbing Kemasyarakatan Madya Hadi Prasetyo, dan Kepala Bapas Kelas IIA Nusakambangan yang diwakili oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Raden Adhi Hindarto, dengan dimoderatori Direktur Penegakan Hukum BNPT Brigjen Edy Hartono.

Sementara itu, Kalapas kelas I Batu Jalu Yuswa Panjang dalam rapat mengungkapkan bahwa petugas pemasyarakatan kerap mendapatkan ancaman bukan hanya di kantor, melainkan juga di rumah.Alhasil, petugas pemasyarakatan membutuhkan dukungan lebih pada segi komumikasi dan keamanan.

BACA JUGA: Pemberian Remisi Di Hari Raya Idul Fitri, Kalapas Shalat Idul Fitri Bersama Jamaah Di Lapas Sukamiskin.

“Nusa Kambangan terkenal sebagai daerah yang hilang sinyal (telepon seluler) karena itu, kami membutuhkan alat komunikasi yang sangat tidak terbatas dan saat ini yang dimanfaatkan hanya handy talkie (HT),” kata Jalu.

Jalu menambahkan bahwa petugas pemasyarakatan juga membutuhkan senjata yang bersifat melumpuhkan dalam menjaga keselamatan diri mereka dan kalau pun saat ini ada yang punya, itu karena beli sendiri.

“Kami sudah meminta kepada Ditjen Pemasyarakatan namun belum dipenuhi,” ucapnya.

Selain faktor komunikasi dan keamanan, Kepala Lapas Kelas IIA Pasir Putih Fajar Nur Cahyono pada sesi diskusi menekankan bahwa pada penanganan tindak pidana terorisme yang juga dibutuhkan adalah koordinasi yang kuat.

BACA JUGA: Panen Ayam Pedaging 12.000 Ekor. Kalapas: Warga Binaan Harus Menjadi Manusia Bermanfaat.

“Secara teknis, kami membutuhkan contact person yang bisa kami hubungi serta harapan dalam hal ini negara benar-benar hadir dalam penanganan tindak pidana terorisme ini melalui BNPT.” harap Nur Cahyono.

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pendapat Kepala Polsek Nusa Kambangan  Widyantoro yang juga meminta koordinasi agar lebih mudah, tidak hanya itu, Widyantoro juga menyatakan bahwa instansinya memiliki peran dalam penanganan tindak pidana terorisme namun seakan-akan tidak pernah jelas harus berperan seperti apa dan bagaimana.

“Selama ini tidak ada koordinasi yang jelas. Kami juga meminta contact person dalam penanganan terorisme ini,” jelasnya.

Menutup rapat koordinator tersebut, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama menekankan kembali kepada seluruh peserta rapat koordinasi bahwa sebagai aparatur pemerintah sudah seharusnya untuk saling mendukung.

BACA JUGA: Sebanyak 105 Pegawai Lapas Indramayu Menerima Valsinisasi

“Pemerintah harus solid. Jangan sampai ada kementerian/ lembaga yang saling mencibir. Ketika suatu kementerian/ lembaga yang sudah diamanatkan suatu tugas namun tidak dijalankan, yang salah bukan instansinya, namun pimpinannya,” tegas Heni.


Sumber: Humas Kemenkumham/ Editor: Deni Supriatna 

Deni

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: