BeritaDaerah

Tidak Ikut Di Libatkan Dalam Pembangunan Gardu Induk, Warga Blender Akan Melakukan Aksi.

Jarrakposjabar.com-Penyelesaian permasalahan dengan masyarakat Desa Blender mengenai rencana Pelaksanaan Proyek Setrategis Nasional (PPSN) yang di Kerjakan oleh PT. Tanjung Jati Power Company yang terletak di sebagian kecil wilayahnya masuk Desa Blender, belum kunjung di selesaikan oleh Pemkab Cirebon.

Rencana Pembangunan Gardu Induk dan Jaringan Transmisi di atas tanah seluas 239.876m2 dalam satu hamparan yang tertulis di dalam papan nama atas nana Desa Kubang Deleg Kec Karang Wareng.

Namun dalam satu hamparan tersebut didalamnya ada Desa Susukan Agung Kec Susukan Lebak, dan Desa Blender Kec Karang Wareng yang terpampang di atas lahan yang sudah di beri tanda oleh Pemda.

Dari rencana pembangunan tersebut masih meninggalkan Persoalan yang dianggap sebagai persoalan biasa, bahkan terkesan dianggap sepele oleh pihak-pihak yang terkait keluarnya Fatwa izin lokasi.

Padahal persoalan ini adalah persoalan serius, mengingat ada dugaan maladministrasi oleh oknum-oknum yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan masyarakat Desa Blender.

Dugaan adanya maladministrasi tersebut terletak pada uji publik yang tidak melibatkan masyarakat Desa Blender.

Dan sangat aneh dalam Dokumen AMDAL Desa Blender tidak masuk ke dalam daftar lokasi pembangunan Gardu Induk, namun dalam Dokumen Fatwa izin lokasi dan pemanfaatan lahan tercantum, padahal masyarakat Desa Blender tidak merasa di ikut sertakan.

Atas dasar inilah masyarakat Desa Blender meminta agar Pemkab dalam hal ini Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M,Ag untuk segera sigap menyelesaikan persoalan ini dengan baik, sebab pada intinya masyarakat Desa Blender menginginkan agar Desa Blender bisa kondusif.

Demikian disampaikan oleh Ketua PW KCBI Jawa Barat Doni Suroto Kusnadi yang di minta mendampingi Masyarakat Desa Blender Rabu 2/6/21.

Doni berharap persoalan ini tidak lagi dinggap sepele, sebab pihaknya berkewajiban untuk mengingatkan Pemerintah Daerah Kab. Cirebon, agar jangan membiasakan kebiasaan buruk di dalam melaksanakan pembangunan yang mempunyai tujuan baik, segala sesuatu ada aturannya dan aturan itu harus ditegakkan agar masyarakat bisa tertib,” ujar Doni.

Di lain pihak, Wela selaku perwakilan Masyarakat Desa Blender mengatakan, pihaknya merasa di rugikan dengan adanya rencana Pembangunan Gardu Induk dan Jaringan Transmisi Listrik sebesar 500kv di Desanya, yang dalam proses uji publik masyarakat Desanya tidak dilibatkan, namun dalam Dokumen Fatwa izin lokasi ada dan tercantum wilayah Desa Blender yang nantinya akan di bangun Gardu Induk.

” Dan jika Bupati tidak segera sigap menyelesaikan persoalan ini, maka pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 elemen Masyarakat Desa Blender akan melakukan aksi menyampaikan pendapat di muka umum.

“Tuntutan Kami agar Bupati segera menyelesaikan persoalan yang tersisa di Desa Kami, dan hari ini kami sudah melayangkan surat pemberitahuan aksi ke Polresta Cirebon

” Jangan sampai persoalan ini menjadi liar yang justru bisa menimbulkan hal-hal yang membuat Daerah tidak kondusif,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, agenda audensi LSM KCBI PW Jawa Barat dengan Pemda Kab. Cirebon di ruang Setda yang rencananya di laksanakan hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 yang terkait dengan tuntutan Warga Masyarakat Desa Blender gagal dilaksanakan.

Kegagalan tersebut disebabkan pihak-pihak yang terkait dan diminta hadir dalam audensi tersebut, termasuk Sekda H. Rahmat Sutrisno tidak bisa hadir, dan hanya dihadiri oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sugeng Raharjo beserta jajaran.

 

 

Sumber : Jarrakpos Official
Pewarta : Hadi Supangat
Editor : Kurnia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: