BeritaKota Bandung

Kota Bandung Siap Gelar PTM, Tinggal Tunggu Kebijakan Pusat

Doc: Humas Pemkot Kota Bandung

KOTA BANDUNG, Jarrakposjabar.com 

GUNA mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah melakukan berbagai hal. Salah satunya, vaksin bagi tenaga Pendidik dan Pendidikan sebagai salah satu syarat mutlak.

Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota, Yana Mulyana usai meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis 2 untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Wilayah Bandung Wetan di SMP Taruna Bakti, Kota Bandung, Rabu (19 Mei 2021).


BACA JUGA: Panen Ayam Pedaging 12.000 Ekor. Kalapas: Warga Binaan Harus Menjadi Manusia Bermanfaat.

Menurutnya, Pemkot Bandung melalui Dinas Pendidikan (Disdik) juga sudah melakukan simulasi serta Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder pendidikan. “Jadi pada dasarnya Pemerintah Kota Bandung sudah siap. Meskipun kita tetap menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Tapi di sekolah sekolah itu infrastruktur protkesnya sudah disiapkan,” katanya.

Simulasi yang dilakukan terkait jam masuk dan pulang para peserta didik, tiap kelas pun memiliki waktu berbeda, sehingga tidak saling bersinggungan saat masuk dan keluar sekolah. “Misalkan untuk SMP, kelas 1 masuk jam 7 pulang jam 10, kelas 2 masuk jam 7.30 pulang 10.30, kemudian kelas tiganya dari jam 8 sampai 11, sehingga gak ketemu. Kantin juga tidak boleh buka,” katanya.

BACA JUGA: Pemindahan 6 Narapidana, Kalapas Meminta Pengamanan ketat Kepada Kapolres Sukabumi.

PTM diutamakan untuk pelajaran yang memang harus tatap muka atau praktek. Pelajaran yang bisa lewat PJJ, dilakukan secara PJJ.

Sementara itu, Ketua Yayasan Taruna Bakti, Ibramsyah Amir mengatakan, pada pekan lalu sudah melakukan gladi resik untuk mensimulasikan PTM. “Minggu lalu kami melakukan gladi resik, dan akan dilanjutkan dengan gladi resik lainnya sampai persiapannya sangat matang,” ucapnya.

“Kami menilai beberapa aspek yang butuh perbaikan dari sisi teknis kemudian bagaimana layout ruangan. Sehingga bisa mencakup semua murid-murid, baik yang ada di dalam offline ataupun dalam online,” tambahnya.

Menurut Ibramsyah, hal itu bertujuan karena kapasitas yang diperbolehkan untuk PTM adalah 50 persen, sehingga infrastruktur harus dipersiapkan semaksimal mungkin. “Jadi secara penyelenggaraaan pendidikan, kami sudah siap. Tetapi balik lagi kepada orang tua. Jadi sekolah sudah siap, pemerintah mendukung, kalau tidak ada izin dari orang tua, itu juga tidak akan terlaksana,” ucapnya.

BACA JUGA: DPRD Jabar Kecam Kekejian Israel Pada Palestina

Ia menekannya, dalam PTM kuncinya adalah kolaborasi antara stakeholder, baik orang tua penyelenggara pendidikan, dan pemerintah. “Kalau ditanya ketika PTM ini nanti diperbolehkan, ya kami bisa jalan dengan persetujuan orang tua,” lanjutnya.

Ibramsyah pun mengaku sudah menyebarkan angket sesuai edaran dari Disdik ke beberapa unit sekolah di bawah Yayasan Taruna Bakti. “Karena Taruna Bakti mulai dari pendidikan dasar, ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai Akademi Sekretaris, beberapa unit sudah dilakukan penyebaran angket sesuai anjuran disdik, ada juga yang belum seperti SMA, karena belum dapat arahan dari Provinsi,” katanya.

BACA JUGA: Adanya Temuan BPK RI LKPD Ta.2020 Di Beberapa Dinas, Ketum KPK Jabar Temui Ketua DPRD kab Bandung.

Ia mengungkapkan, hasilnya sementara memang tingkat keikutsertaan dalam PTM 60-70 persen setuju. “Jadi tergantung level. Ketika di TK mungkin orangtua belum terlalu membiarkan anaknya bersekolah menyebabkan hanya 40 persen setuju. Kalau SMP itu cukup tinggi. Kita masih tunggu ‘feedback’-nya untuk unit-unit lain,” ucapnya.


Editor: Deni Supriatna
Sumber: Humas Pemkot Kota Bandung

Deni

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: