BeritaKota Bandung

Yan Rizal Kritik Kinerja KPK Masih Tebang Pilih Mengungkap Dalang Kasus RTH. Taring KPK Yang Tajam Lagi Sakit Gigi.

BANDUNG, Jarrakposjabar.comMantan Komisi Pengawas Daerah (Komwasda) Partai Demokrat DPD Jawa Barat Yan Rizal Usman menilai kasus ruang terbuka hijau (RTH) yang menyeret nama Heri Nuhayat, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet, Kasusnya terus bergulir sampai saat ini menjadi perbicangan para tokoh dan obrolan warung kopi.

Yan Rizal Usman yang akrab disapa Kang Caca angkat bicara dan mengkritik terkait kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tebang pilih dalam mengunkap kasus ini.

BACA JUGA:Selain Ade Barkah Surahman. KPK Juga Menangkap Kakak Ipar Ridwan Kamil, ada apa ini Kang Emil.

Dalam kasus ini sudah jelas terang benderang terlihat dari beberapa kali persidangan. KPK harus bisa membongkar semua dan membuktikan siapa saja yang yang terlibat kasus RTH, jangan hanya Kader kami yang menjadi korban “kata Caca saat ditemui dikediamanya pada, Rabu (21/4/21).

Caca mengatakan, Saya mengikuti kasus RTH ini dari awal, sekarang persidangan yang sudah berjalan dimana yang tadinya diharapkan akan membongkar semuanya karna kasus seperti RTH ini sudah menjadi pembicaraan publik.

BACA JUGA: DPO Samin Tan Berhasil Ditangkap KPK Disebuah Cafe, Febri Diansyah: Kapan Harun Masiku Dibawa KPK?

“Kasus RTH sudah menjadi pembicaraan publik dan sudah terang benderang, Warung Kopi saja sudah tau siapa yang terlibat didalamnya” ujar Caca.

Photo: Deskjabar.com/Pikiran Rakyat.

Diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan hukuman kepada Heri Nuhayat dengan kurungan penjara selama 4 tahun, berbeda dengan eks anggota DPRD Kota Bandung yakni Tomtom Daabul Qamar dan Kadar Slamet hukuman keduanya diperberat menjadi pidana penjara selama 8 tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 400 juta oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.”Senin (8 /2/21).

BACA JUGA: Sesuai Keputusan MA. KPK Hentikan Penyidikan Kasus BLBI, Febri: Para Tersangka Harus Berterimakasih.

Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Dadang Suganda sebagai tersangka karena diduga menjadi makelar tanah untuk pengadaan RTH Kota Bandung.

Sebelumnya, pada, Rabu (2/9/2020).
ada14 orang yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh KPK, ini daftar namanya:

1. Erwan Setiawan (mantan Ketua DPRD Kota Bandung 2009-2014)
2. Teddy Setiadi (anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014)
3. Isa Subagja (anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014)
4. Asep Dedi Supriyadi (anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014)
5. Entin Kartini (anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014)
6. Teten Gumilar (anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014)
7. Agus Gunawan (anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014)
8. Ani Sumarni (anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014)
9. Antaria Pulwan Aprianto (anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014)
10. Entang Suryaman (anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014)
11. Haru Suhandaru (anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014)
12. Tedy Rusmawan (anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014)
13. Oded Mohamad Danial (anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014)
14. Rieke Suryaningsih (anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014).

Selanjutnya,Dalam dakwaan yang dibacakan, ‎saat proses pengadaan lahan RTH di Kecamatan Mandalajati dan Cibiru Kota Bandung, Herry Nurhayat dinilai memperkaya diri sendiri senilai Rp 8,8 miliar, Tomtom Dabbul Qomar Rp 7,1 miliar, Kadar Slamet Rp 4,7 miliar.

Selain itu, perbuatan ketiga terdakwa dianggap memperkaya orang lain. Yakni memperkaya Edi Siswadi yang merupakan Sekretaris Daerah Kota Bandung sebesar Rp 10‎ miliar.

Lalu, Lia Noer Hambali sebanyak Rp 175 juta, Riantono Rp 175 juta, Joni Hidayat Rp 35 juta, Dedi Setiadi Rp 100 juta, grup Engkus Kusnadi Rp 250 juta, Hadad Iskandar Rp 1,26 miliar, Maryadi Saputra Wijaya Rp 2,2 miliar dan Dadang Suganda Rp 19,1 miliar.dengan total jumlah kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan audit BPK RI mencapai Rp 69,6 miliar lebih. dinukil dari Merdeka.com.

Terakhir, Caca menambahkan, Semua tau yang mempunyai kewenangan dalam kasus ini adalah pembuat kebijakan seperti Walikota Bandung.

“Ya executive dan legislative tidak mungkin executive berjalan sendiri sedangkan penyetujuan anggaran itu berada di Legislative dan hal itu biasa dan tidak mungkin sampai tidak tahu.” tegasnya.

BACA JUGA: KPK Menetapkan Status Aa Umbara Menjadi Tersangka Kasus Bansos Covid-19. 

KPK harus bisa membuktikan bahwa semua yang dipanggil menjadi saksi itu ada keterlibatan kuat dan itu tugas KPK.

” TARING KPK ITU KUAT TAJAM MUNGKIN SAAT INI TARINGNYA LAGI SAKIT GIGI” sindir Caca.

Editor/Penulis: Deni Supriatna
Sumber: Yan Rizal Usman Tokoh Senior PD Jabar mantan Komwasda DPD PD Jabar.

 

Deni JP Jabar

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: