BeritaNasional

Sesuai Keputusan MA. KPK Hentikan Penyidikan Kasus BLBI, Febri: Para Tersangka Harus Berterimakasih. 

JAKARTA, Jarrakposjabar.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas nama Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Samsul Nursalim (ISN) dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN. 

KPK mengeluarkan SP3 alias Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret nama konglomerat, Sjamsul Nursalim (profil Sjamsul Nursalim).

BACA JUGA: KPK Menetapkan Status Aa Umbara Menjadi Tersangka Kasus Bansos Covid-19. 

Mantan Jubir KPK Febri Diansyah angkat bicara terkait penerbitan SP3 tersebut seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya @febridiansyah pada, Kamis (1/4/21).

Akun Twitter @febridiansyah, Mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para tersangka korupsi memang perlu berterimakasih pada pihak-pihak yang telah melakukan revisi UU KPK. hari ini, KPK mengumumkan kasus perdana yg di-SP3. Kasus yg sebelumnya disidik dengan indikasi kerugian negara Rp4,58Trliun.

BACA JUGA: Komisi III Arahkan Bank BJB Pertahankan Pelayanan Prima

Ingat ya, seperti sering diulang Pimpinan KPK saat ini: KPK TIDAK LEMAH! Revisi UU KPK semakin memperkuat KPK,” sindir Febri

Dalam Penerbitan SP3 tersebut, Menurut KPK untuk memberikan kepastian hukum terhadap salah satu terdakwa kasus BLBI yakni Syafruddin Temenggung, telah dinyatakan bebas di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).

BACA JUGA: DPRD Jabar Ajak Lembaga Penyiaran Bantu Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

“Kami mengumumkan penghentian penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka SN selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan ISN bersama-sama dengan SAT selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers, Kamis (1/4/21).

Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU KPK. Sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku.

BACA JUGA: KPK Kampanyekan Awas Bahaya Virus Korupsi Kepada Masyarakat dengan Membagikan Masker. 

Dua tersangka yang dihentikan penyidikannya adalah SJN (Pemegang saham pengendali BDNI) dan ITN (swasta). KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 13 Mei 2019.

Sebelumnya, KPK menetapkan Dua tersangka yakni Sjamsul Nursalim dan Itjih Samsul Nursalim diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp4,8 triliun. Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, SN dan ITN disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Salah satu pertimbangan KPK untuk menghentikan penyidikan ini adalah putusan MA atas pengajuan upaya hukum Kasasi SAT (Kepala BPPN) kepada Mahkamah Agung, adapun, Upaya KPK sampai dengan diajukan Peninjauan Kembali perkara dimaksud telah dilakukan.

Akan tetapi berdasarkan Putusan MA RI atas Kasasi SAT Nomor :1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 09 Juli 2019 dengan terdakwa SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) maka KPK meminta pendapat dan keterangan ahli hukum pidana yang pada pokoknya disimpulkan bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh KPK.

BACA JUGA: Wakil Bupati Karawang Panggil Pihak Pengembang Terkait Aduan Masyarakat Terkait Saluran Air Yang Di Tutup

KPK menghentikan penyidikan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang Undang 19 Tahun 2019. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas Kepastian Hukum”.

 

 

Editor: Deni Supriatna 

 

 

Deni JP Jabar

Kontributor Jarrak Pos Kota Bandung

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: