BeritaNasional

Nur Alam : Masyarakat Bebas Berpendapat Namun Semua Ada Mekanisme dan Ketentuannya.

BANDUNG.Jarrakposjabar.com-Kemunculan sosok mantan gubernur Sultra Nur Alam dalam Persidangan Akuisisi PT Tonia Mitra Sejahtera menimbulkan efek yang beragam di masyarakat baik yang pro maupun yang kontra.

Menanggapi hal tersebut Nur Alam melalui putranya Radan dan Pengacara Nur Alam menyampaikan bahwa permasalahan hukumnya sudah selesai ditangani oleh Aparat Penegak hukum dengan bukti Inkrach sedangkan untuk selanjutnya Pembinaan di Lapas merupakan kewenangan Kemenkumham.

BACA JUGA: Sesuai Keputusan MA. KPK Hentikan Penyidikan Kasus BLBI, Febri: Para Tersangka Harus Berterimakasih. 

Masyarakat harus bisa memahami bahwa dalam pelaksanaan pembinaan Warga Binaan, Pihak Kemenkumham selalu berpedoman pada ketentuan SOP maupun Regulasi lainya dengan melampirkan syarat syarat baku yang harus dipenuhi .

Warga binaan juga merupakan warga negara yang mempunyai hak hak lain seperti izin berobat karena sakit, izin menengok anak sakit, menjadi wali nikah serta alasan lain yang diperbolehkan oleh Undang-undang.

BACA JUGA: KPK Menetapkan Status Aa Umbara Menjadi Tersangka Kasus Bansos Covid-19. 

Pro maupun kontra kaitan munculnya kesaksian Nur Alam dalam persidangan merupakan hak bagi setiap orang namun ada mekanisme yang telah diatur oleh Negara melalui Kementrian Hukum dan HAM RI untuk penyampaian pendapatnya.

BACA JUGA: KPK Menahan RJ Lino  Sampai 13 April 2021 di Rutan Rumah Tahanan Negara Klas I Cabang KPK.

Pihak Kemenkumham sebagai Pihak yang melakukan pembinaan dalam Lapas menyampaikan bahwa fungsi Lapas adalah bukan penjara seperti anggapan masyarakat awan namun sudah berubah menjadi pemasyarakatan yang lebih mengedepankan sisi kemanusiaan hak hak warga binaan pemasyarakatan.

 

Sumber : Redaksi 
Editor : kurnia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: