Webinar Diseminasi Publik Yang Digelar FH Unpar (Kamis, 11/02/2021) diisi oleh Akademisi, Pejabat Dan Lintas Budayawan

Bandung, Jarrakposjabar.com – Proses validasi dan verifikasi penetapan Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kuningan sehingga menghasilkan penolakan oleh Bupati Kuningan mendapat sorotan dan menuai kritikan hingga mengundang kritk dan pertanyaan sejumlah kalangan.

Banyak pertanyaan dan saran kritik yang dilontarkan peserta kepada para pemateri webinar diseminasi Publik Hasil Verifikasi dan Validasi Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan Cigugur yang diseleggarakan Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan (Kamis, 11/02/2021). Nampaknya peserta begitu memanfaatkan momen ini untuk mengungkapkan isi pikiran dan hati nurani terkait ditolaknya pengakuan AKUR Sunda Wiwitan sebagai Masyarakat Hukum Adat oleh Bupati Kuningan.

Pada sesi kedua webinar, pemateri didatangkan dari pusat hingga daerah notabene pejabat yang terkait langsung dengan kebijakan ini antara lain Bupati Kuningan dalam hal ini diwakili Sekda Kuningan beserta Tim Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten Kuningan, Direktorat Kepercayaan Masyarakat Adat Kemendikbud RI, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, dan Deputi pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Abdul Halim salah satu peserta, melihat persolan hasil keputusan Masyarakat Hukum Adat lebih pada persoalan politis dari pada persoalan teknis. Secara teknis tidak ada yang perlu disangsikan lagi keberadaan Cigugur sebagai masyarakat adat. Kalaupun masih ada kelemahan dalam masyarakat adat itu tugas Pemerintah untuk menguatkannya, karena masyarakat adat selama ini banyak yang ditindas dan dideskrimikasikan

Peserta lainnya Ira Indrawardana dan Yunita Soemarno menilai pertimbangan pemda Kuningan dengan membandingkan kampung adat KUTA tidak pas, perbedaanya jauh. Masyarakat AKUR Sunda Witan memiliki keyakinan menganut agama Sunda Wiwitan yang berbeda dengan warga kampung adat KUTA yang menganut keyakinan Islam. Sistem kepercayaan merupakan dasar patokan hukum adat dari setiap masyarakat adat, sehingga akan memunculkan perbedaan dalam  impelementasi kebudayaannya.

Materi webinar Diseminasi Publik yang disampaikan oleh PMHA Kabupaten Kuningan

Tidak ketinggalan Djuwita Jatikusumah Putri menyoroti proses kinerja Panitia MHA Kuningan. Pemda Kuningan lebih senang membuat kebijakan berdasarkan asumsi belaka. AKUR Sunda Wiwitan sudah sering mengalami penindasan dan fitnah, berbicara pengakuan dan perlindungan itu apa harus selalu melihat jumlah kwantitas, apa ada kajian secara jumlah masyarakat hukum adat makin berkurang. Lalu apakah jika terus berkurang haruskah  dianggap benar2 dianggap tidak ada, dan tidak perlu di lindungi dan diakui.

Dalam pemilihan narasumber untuk verifikasi dan validasi yang dilakukan PMHA Kuningan dianggap salah sasaran, pemiihan pribadi non adat seperti Jaka Rumantaka disesali semua pihak padahal keturunan Madrais yang bagian dari Masyarakat Adat masih banyak. Masyarakat AKUR Sunda Wiwiitan  tidak menggganggu, justru menjaga bhinekaan, dan memiliki kantong kantong adat di tiap wilayah jawa barat.

“ Sudah banyak prestasi adat budaya dan  pengakuan baik dari BPIP, Kemdikbud RI  serta  tokoh tokoh Nasional, namun semua tidak dilihat oleh Pemda Kuningan, malah terpatahkan oleh seorang Jaka Rumantaka. Proses validasi kemarin dilakukan hanya 1 jam selanjutnya ke rumah Jaka Rumantaka yang lebih lama. Sebetulnya masih banyak keluarga paseban yang layak dijadikan narasumber” Ungkap Djuwita dengan kesal

Okky Satrio Djati, menilai parameter proses Verifikasi dan Validasi masih belum Transparan dan tidak partisipatif, dirinya mengusulkan sebaiknya menentukan dan duduk bersama. Seharusnya tahapan Verifikasi dan Validasi hanya melakukan re-checking atas keberadaan masyarakat Adat AKUR secara langsung, (masyarakat, tradisi budaya) masih eksist atau tidak.

Pertanyaan kepada Ditjen Kepercayàn dan Masyarakat Adat Kemdikbud muncul dari peserta dengan nama Kons Danggur, bagaimana ekosistem kebudayaan tidak saling mengungguli satu sama lainnya, lalu bagaimana upaya Dirjen kalau terjadi seperti itu. Apakah Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan terdaftar secara legal di Direktorat Ibu sebagai Masyarakat Adat ?

Selain itu pertanyaan kepada BPIP pun kebagian, yakni Apakah penolakan pemda Kuningan terhadap keberadaan masarakat adat AKUR Sunda Wiwitan merupakan pelanggaran terhadap Ideologi Pancasila? sementara nilai Pancasila itu berasal dan digali dari nilai luhur budaya bangsa termasuk kebudayaan masyarakat adat nusantara termasuk AKUR SW.

Kiritikan kepada Pemateri dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI oleh Maman yaitu selama frame yang Dipakai Undang-undang tentang Desa Adat atau Masyarakat Hukum Adat, sulit bagi AKUR bisa mendapat pengakuan. Tetapi kalau yang dipakai Undang-undang No. 5 Tahun 2007 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka seharusnya tidak ada hal yang perlu dijadikan keberadan untuk memberi pengakuan. Unsur pengakuan ini jauh lebih penting dibandingkan dengan berbagai fasilitasi yang ditawarkan negara.

Tim PMHA Kabupaten Kuningan kompak berikan paparan dalam webinar Diseminasi Publik

Dalam paparannya, Sekda Kabupaten Kuningan Dr. Dian Rahmat Yanuar selaku Ketua PMHA menjelaskan proses detail panitia MHA yang ditunjuk Bupati Kuningan sesuai pedoman Permendagri No 52 tahun 2014. Panitia MHA kabupaten Kuningan menjalankan tugas sesuai tupoksi. Merujuk pasal 5 ayat 2 Pemendagri  No 52/2014  bahwa identifikasi dan verifikasi PMHA antara lain meliputi Sejarah Masyarakat Hukum Adat, wilayah Adat, hukum Adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

“ Hasil Diseminasi in akan disampaikan kepada Pimpinan. Berdasarkan fakta fakta di lapangan sesuai pedoman Permendagri No 52 tahun 2014, kami berikan rekomendasi kepada pimpinan bahwa belum bisa ditetapkan menjadi Masyarakat Hukum Adat. Namun apabila dikemudian hari terdapat fakta dan bukti baru (novum) sesuai persyaratan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum tentu keputusan ini akan dikaji ulang, dan akan diverifikasi dan validasi kembali” Jelas Sekda Dian.

Sekda Dian menanggapi rumor yang ditujukan kepada panitia atas proses kinerja PMHA, bahwa panitia bekerja profesional tidak ada hidden agenda tertentu. Tentang pengakuan atas adat budaya dan prestasi yang diraih AKUR Sunda Wiwitan tentu Pemda Kuningan mengakuinya, sumbangsih atas budaya sangat nyata dan terasa oleh masyarakat. Namun menjadi hal berbeda ketika ingin ditetapkan melaui Perda Bupati, ada klausul dan unsur teknis yang harus dipenuhi sesuai Permendagri No 52 Tahun 2014.

Wirahman Bahri dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI menjelaskan Peran Kemendagri dalam memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat., banyak upaya yang sudah dilakukan antara lain dengan adanya Permendagri Nomor 52 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu ada Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, terdapat Surat Edaran perihal Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan Nomor 189/2059/BPD pada tanggal 16 April 2018, sebagai upaya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi terkait keberadaan masyarakat hukum adat di wilayahnya.

Wirahman Bahri dari Ditjen Pembinaan Desa Kemendagri RI saat berikan materi

Upaya lainnya dengan diiterbitkan Surat Edaran perihal Penetapan Desa dan Desa Adat Dalam Rangka Menata Kembali Status Desa dan Desa Adat dengan Nomor 145/7778/BPD pada tanggal 11 November 2019, sebagai upaya fasilitasi Masyarakat Hukum Adat untuk ditata menjadi Desa Adat (memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus) sebagai wujud Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Masyarakat Hukum Adat oleh Negara

Wirahman melaporkan tentang fasilitasi Masyarakat Hukum Adat menjadi Desa Adat terdapat permasalahan yakni minimnya fasilitasi pemerintah daerah terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, berdasarkan jumlah laporan dan SK kepala daerah yang masuk ke Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Masalah lainnya yakni sulitnya masyarakat hukum adat menjadi desa adat karena faktor jumlah penduduk apabila melalui proses perubahan status desa menjadi desa adat. Wilayah adat yang mengampuh lebih dari satu kabupaten sehingga susah untuk menjadi desa adat, dengan satu tatanan kepala pemerintahan desa adat. Peta wilayah adat secara titik koordinat masih sangat minim terlaporkan ke kemendagri sebagai dasar pelaksanaan kewenangan masyarakat hukum adat ketika menjadi pemerintah desa adat

“ Kami siap menerima masukan dan saran. Sudah banyak upaya Pemerintah Pusat dalam upaya fasilitasi masyarakat hukum adat, terkait AKUR Sunda Wiwitan menyarankan bila merasa ada yang kurang sempurna, silahkan bersurat ke Setneg/KSP dengan tembusan ke Kemendagri. Insa Allah pimpinan akan merespon” Tutur Wirahman

Adapun pemateri dari Direktorat Kepercayaan Masyarakat Adat Kemendikbud RI, Lita Rahmiati menerangkan dalam pemajuan kebudayaaan harus selaras dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang selalu diingat. Konsep keberagaman dan toleransi terus dibangun masyarakat, Kemendikbud RI senantiasa terus mendukung upaya legalisasi masyarakat adat.

Menurut Lita, dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, peran Kemdikbud RI tertuang dalam UU NOMOR 5 TAHUN 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kemdikbud melakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan OPK dan Ekosistem Kebudayaaan (Organisasi Kepercayaan, Masyarakat Adat, Keraton, Lembaga Adat, Organisasi Kemasyarakatan di bidang Kebudayaan), berpijak pada konstitusi yang berlaku dan realitas (bentuk, status) eksosistem kebudayaan di masyarakat

Kaitan dengan kasus masyarakat AKUR Sunda Wiwitan, Lita memastikan Kemdikbud mendukung upaya Pemda Kuningan untuk memfasilitasi legalitas eksistensi kelompok AKUR Sunda Wiwitan. Proses hendaknya dilaksanakan secara partisipatif, obyektif, terbuka dan independen. Adapun mengenai keputusan dan implikasi (hukum, akademis, politik, sosial, vertikal, horisontal) terkait dengan upaya dan/atau penetapan AKUR oleh Pemda selain sebagai Organisasi Kepercayaan, secara konstitusional diluar tanggung jawab Kemdikbud

“  Dalam kasus AKUR Sunda Wiwitan Cigugur, terdapat dua hal yang secara mendasar, sangat berbeda, terdapat mediasi dan legalitas bertujuan satu yaitu Mediasi pada penyelesaian konflik horisontal-vertikal terhadap permasalahan AKUR dan Legalitas AKUR sebagai kelompok masyarakat yang memiliki potensi dan aktivitas kebudayaan di Kuningan” Ucap Lita

Diakhir acara dalam closing statement, Prof FX Adjie Samekto Deputi pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengatakan bahwa lembaga dan kelembagaan BPIP terhitung baru 3 tahun dengan tugas menjaga dan mengawal ruh kebangsaan dan Pancasila. Adjie menilai sudah itikad baik dari Kemendagri dan Sekda untuk duduk bersama dan merangkul AKUR Sunda Wiwitan menari solusi terbaik.

Acara Seren Taun yang rutin dilakukan AKUR Sunda Wiwitan Cigugur sudah diakui semua kalangan

Sementara sohibul hajat Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna SH, M.Hum meyakini ada komunikasi tersumbat antar kedua pihak, dengan komunikasi sebagai jembatan mencari solusi terbaik. Nanang berharap ini menjadi tahap awal mencari jalan keluar dan fakultas hukum Universitas Katolik Parahiyangan sangat siap dan terbuka untuk dimintai saran masukan, disini terdapat berbagai ahli disiplin ilmu. Menurut Nanang harus ada penyelesaian tidak mungkin dibiarkan, tidak ada yang keliru dan alah sesuai norma substantif semua diuntungkan mencari hal positif untuk NKRI,.

“ Apakah aturan itu sangat saklek, kami siap berdiskusi dan berikan solusi tentang masyarakat adat. AKUR Sunda Wiwitan penjaga budaya cipta karsa nenek moyang yang budayanya diakui nasional dan internasional. Hanya saja merasa belum diakui syarat formal, reugreug kalau sudah diakui sebagai masyarakat adat. “ Ucap Dekan Liona Nanang yang juga putra pituin Cigugur.  (AS)

Editor : LIe

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here