Photo: Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Republik Indonesia.

BANDUNG,jarrakposjabar.com-Kasus ruang terbuka hijau (RTH) yang menyeret dua mantan Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi Demokrat periode 2009-2014 yaitu Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet, dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Awalnya, Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan hukuman kepada Tomtom selama 6 tahun penjara dan Kadar selama 5 tahun penjara. Hukuman keduanya kemudian diperberat menjadi pidana penjara selama 8 tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 400 juta oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.”Senin (8 /2/21)

BACA JUGA: Kembali ke home. Base Kapal ADRI-L Kembali Dari Misi Kemanusiaan di Kalimantan Selatan

BACA JUGA: Korupsi RTH !! Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Berikan Mimpi buruk bagi dua mantan Anggota DPRD Kota Bandung.

Mantan Komisi Pengawas Partai Demokrat DPD Jawa Barat Yan Rizal Usman angkat bicara terkait kadernya yang sudah menjadi korban dan dijatuhi hukuman oleh PT Bandung.

Saya mengikuti kasus RTH ini dari awal, sekarang persidangan yang sudah berjalan dimana yang tadinya diharapkan akan membongkar semuanya karna kasus seperti RTH ini sudah menjadi pembicaraan publik.

“Warung Kopi saja sudah tau siapa yang terlibat didalamnya” kata Yan Rizal Usman yang akrab disapa Caca. saat ditemui wartawan Jarrakposjabar.com dikediamanya. “Rabu (10/2/21)

BACA JUGA: Jokowi: Masyarakat tidak boleh menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan publik. 

Caca mengatakan, dalam persidangan kali ini kayak dagelan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini tebang pilih, dalam persidangan pertama Tomtom dan Kadar sudah ada dua tahun lamanya mereka ditetapkan jadi tersangka tapi tidak ditahan hal itu jadi pertanyaan “kenapa disaat ketua KPK baru dan seminggu kemudian dipanggil baru ditahan.

” Saya mengikuti persidangan dari awal dimana sebelum disidangkan, KPK memanggil dan memeriksa 25 orang saksi Anggota Banggar bahkan nama saksi yang akan diperiksa itu sudah di sebutkan namanya jadi disitu kelihatan bahwa KPK sudah mengetahui bahwa ini yang menjadi saksi akan menjadi tersangka.”ungkap Caca.

BACA JUGA: Temukan barang dan Sajam saat Pimpin penggeledahan razia di kamar hunian. Y Waskito: Semua barang akan kita musnahkan. 

Kenapa KPK sudah memanggil nama lengkap biasanya memanggil saksi itu cukup hanya menggunakan inisal bukan disebutkan nama lengkap itu akan berakibat kepada UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1),

“Dengan menyebutkan nama lengkap bukan inisial KPK sudah melakukan pelanggaran dalam hal ini” tegas Caca.

Lebih jauh, dan ingat bahwa setiap orang dewasa apalagi seorang pejabat publik itu tidak bisa terlepas dari hukum atas ketidaktahuannya dan sekarang publik lagi menunggu itu.

“Disini KPK harus membuktikan bahwa semua yang dipanggil menjadi saksi itu harus dihadirkan dan KPK harus membuktikan keseluruhannya dan bongkar semua jangan sampai tebang pilih.”ujarnya.

Sementara itu, yang mempunyai kewenangan dalam kasus ini adalah pembuat kebijakan seperti Walikota dan anggotanya” Ya executive dan legislative
tidak mungkin executive  berjalan sendiri sedangkan penyetujuan anggaran itu berada di Legislative dan hal itu biasa dan tidak mungkin sampai tidak tahu.”tambahnya.

Terakhir, KPK jangan tebang pilih dalam kasus ini sudah terang benderang terlihat dari persidangan dan harus bongkar semua dan  harus bisa membuktikan  siapa saja yang yang terlibat kasus RTH.

” Saya rasa kalau KPK masuk angin dalam kasus ini  dan tebang pilih ya stop kasus ini dan dua kader kami menjadi korban.”tandasnya.

Sumber Berita: Yan Rizal Usman Mantan Komisi DPD Fraksi Demokrat Jawa Barat.

Editor/Penulis: Deni Supriatna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here