BeritaDaerah

Aktifis Pemerhati Kab. Cirebon, Doni Peci, Pertanyakan Komitmen Gubernur Jabar Prihal Pelantikan Wabup Cirebon

Cirebon, jarrakposjabar.com-Tidak jelasnya pelantikan Wakil Bupati ramai menjadi perbincangan publik di Kab. Cirebon saat ini, pasalnya sejak penetapan melalui paripurna DPRD Wakil Bupati terpilih belum juga dilantik.

Apa lagi jika dihitung sejak paripurna penetapan DPRD yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2020 sampai saat ini tanggal 2 Pebruari 2021 sudah memasuki 4 bulan.

Publik Kab. Cirebon pun bertanya-tanya kepada Gubernur Jawabarat Ridwan Kamil,” ada apa..?

Hal ini mengundang keprihatinan dari aktifis pemerhati Kabupaten Cirebon Doni Suroto Kusnadi yang biasa di sapa Doni Peci, Selasa 2/221.

Pihaknya mempertanyakan keseriusan pelantikan Wakil Bupati Cirebon kapada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Doni Peci mempertanyakan komitmen Gubernur dalam melaksanakan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU Dasar 45 pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan Perpres no 16 th 2016 tentang tata cara pelantikan Bupati/Wakil Bupati.

Pasalnya dalam pelaksanaan pelantikan Wakil Bupati Cirebon tidak ada kejelasan hingga sampai saat ini,

Apa lagi secara de facto Wakil Bupati Cirebon terpilih Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, MSi telah ditetapkan oleh prodak hukum melalui proses demokratisasi di DPRD Kab. Cirebon, dan ini wajib hukumnya bagi pemangku kebijakan dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, untuk melaksanakan pelantikan tersebut karena sudah mempunyai dasar kekuatan hukum,”ujar Doni.

Dengan tidak adanya kepastian mengenai pelantikan ini, menurut Doni khawatir nya bisa menimbulkan suasana Kab. Cirebon kurang kondusif, pasalnya tidak adanya komitmen menjalankan prodak hukum pasti dalam hal pelantikan Wakil Bupati Cirebon pengganti antar waktu (PAW).

“Harusnya sebagai Pemangku kebijakan, Gubernur mempunyai komitmen yang tinggi dalam menjalankan prodak hukum, “tuturnya

Masih menurut Doni, Kab. Cirebon memiliki Wilayah yang sangat luas yaitu 40 Kecamatan 424 Desa dan kelurahan, sehingga Bupati Cirebon tidak bisa melaksanakan tugas pembangunannya secara maksimal, sehingga Cirebon benar-benar membutuhkan Wakil Bupati yang bisa membantu kerja Bupati,”terangnya.

“Jangan sampe dengan kejadian ini yang di rugikan adalah masyarakat,”tegas Doni.

Harusnya para pemangku kebijakan memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya agar pemerintahan Jawa Barat khususnya di Kab. Cirebon pembangunannya bisa mencapai target maksimal sesuai janji kampanyenya, Pungkas Doni.

Di lain pihak pasca penetapan nomer urut Ayu sebagai calon tetap di gedung DPRD, tepatnya tanggal 30 November 2020, Bupati Cirebon H. Imron M.Ag mengutarakan rasa syukurnya di hadapan media, pasalnya Ayu sapaan Wahyu Tjiptaningsih, sudah dinyatakan sebagai calon tetap.

Dengan penetapan tersebut Imron berharap Ayu dengan proses yang di mudahkan bisa segera di lantik, agar pihaknya bisa berbagi tugas, sebab Kab. Cirebon sangat luas yang terdiri dari 40 Kecamatan 424 Desa dan Kelurahan, sehingga pihaknya tidak bisa bekerja sendiri.

” Banyak kunjungan pekerja yang terbengkalai, dengan adanya wakil, saya kan bisa berbagi tugas.

.”Tadi dan kemarin saja ada kunjungan kerja yang dibatalkan karena keterbatasan waktu dan tenaga,” pungkas Imron saat itu.

 

Sumber : jarrakposjabar
Editor : Kurnia
Peliput dan penulis : HD

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: