8 Maret 2021

Semua Kepala Desa (6 Desa) Di kecamatan Pasekan Belum Membuat LPPD (Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Desa)

2 min read

Indramayu.Jarakposjabar.com. Pemerintah melalui Mentri Dalam Negri telah menentujan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada bulan April sesuai dengan masa habis jabatan mulai 15 Januari 2021 dan selanjutnya akan di jabat oleh PJS (Pimpinan Jabatan Sementara) yang telah ditunjuk oleh Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) Indramayu yang direkomendasi kan pihak kecamatan setempat.

Di wilayah kecamatan Pasekan terdapat 6 Desa yang kesemua Kepala Desanya telah habis massa Jabatannya, di kecamatan Sindang terdapat 7 kepala desa yang habis masa jabatannya.

Sesuai dengan Kemendagri no 46 tahun 2016 di mana sebelum habis masa jabatan ada 4 poin laporan yang harus dibuat yaitu :
1. Laporan penyenggaraan pemerintah desa di akhir tahun anggaran.
2. Laporan penyenggaraan pemerintah desa di akhir masa jabatan.
3. Laporan keterangan penyenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran.
4. Informasi penyenggaraan pemerintahan desa.

Hal itu yang wajib di buat oleh pemerintahan desa (kuwu) dan merupakan salah satu syarat kuwu incamben/ pertahanan untuk maju dalam bursa pemilihan, bila mana Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan desa tersebut belum dibuat maka hal itu bisa menggugurkan pencalonannya.

Menurut kasie pemerintahan di kecamatan Pasekan NN mengatakan “, Miris bila diutarakan sampai saat ini belum ada 1 kepala desapun yang telah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan desa padahal batas masa jabatan yaitu 15 Januari 2021 tinggal menghitung jam.

Sedangkan ke 6 kepala desa tersebut mau maju dalam bursa pemilihan jelas hal ini sangat memberatkan bagi pihak kecamatan untuk memberikan persetujuan dan hal ini sudah di laporkan kepada Camat Pasekan A.Syaefuddin As.

Dari pihak kecamatan sendiri sudah berulang kali mengingatkan serta memberikan surat peringatan agar LPPD segera di buat agar tidak menjadi kendala dalam pencalonan.

Hal ini juga berpengaruh terhadap penggunaan dana desa yang telah di kucurkan pemerintah dan dipergunakan oleh kepala desa secara langsung bukan lagi kewenangan pihak kecanatan, jadi nanti kalau terjadi temuan atau terlibat indikasi penyimpangan baik oleh pemeriksa inspektorat, BPK maupun KPK mangga tanggung sendiri ” tegasnya.

Saat di konfortir ke Camat Pasekan ,A.Syaefuddin As Menjelaskan ,” bahwa benar semua Kuwu(kepala desa) belum membuat LPPD tanpa alasan yang jelas,”ujarnya saat di temui di ruang Ki Tinggil pendopo Indramayu dengan singkat.

Hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran, di mana seorang kuwu lebih mementingkan nasib jabatannya kedepan ketimbang pertanggungjawaban terhadap dana dan perbuatan yang telah dilakukan dalam pembangunan desa ke arah yang lebih baik makanya jangan aneh bila telah berakhir masa jabatan banyak kuwu yang terjerat kasus penyelewengan penggunaan dana desa yang di kucurkan pemerintah setiap kuartal tahun anggaran, karena pemahan yang sempit dan pramodial yang ditonjolkan. Wahyu Jarrak Pos Indramayu.

Sumber : Jarrakpos News
Editor : Kurnia
Pewarta : Wahyu Jarrakpos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *