Berita

PHK Sepihak, PT. Penta Cipta Selaras Terancam Sanksi Pidana

Karawang – Jarrakposjabar.com.- PT. Penta Cipta Selaras terancam hukuman pidana karena diduga telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 4 karyawan.

Empat karyawan yang bekerja sebagai petugas keamanan atau sekuriti ini di-PHK oleh perusahaan tanpa alasan yang jelas.

Untuk itu, keempat karyawan ini menuntut keadilan dari manajemen PT. Penta Cipta Selaras, yang berlokasi di Kampung Dawuan, Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Karawang.

Endang Sugandi (46) salah satu korban PHK mengaku sudah 12 tahun bekerja di PT. Penta Cipta Selaras sebagai sekuriti.

Namun pada 11 Desember 2020 dirinya menerima surat pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Parahnya, kata Endang, saat kena PHK dirinya tidak menerima hak gaji dari perusahaan. Bahkan diduga ada pemalsuan tanda tangan oleh oknum terkait surat pengunduran diri dirinya.

“Padahal saya tidak pernah membuat surat pengunduran diri. Awalnya gaji saya mau dioper ke yayasan. Tapi saya menolak,” ujar Endang, kepada Jarrakpos jabar, usai menemui manajemen PT Penta Cipta Selaras, Rabu (6/1/2021).

Tak hanya gaji, menurut Endang, pihak perusahaan diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Misalnya saja tidak pernah memberikan surat pengangkatan asli kepada karyawan.

PHK ini kata dia, sudah diatur mekanismenya dalam Pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Beberapa syarat untuk melakukan PHK, diantaranya pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

“Namun PHK terhadap keempat sekuriti ini dilakukan sepihak,” ujarnya.

Sementara itu, Andri salah satu anggota serikat buruh mengatakan, diduga PT. Penta Cipta Selaras melakukan PHK secara sepihak atau sewenang-wenang.

Korban PHK, kata dia, bisa mengambil langkah melaporkan tindakan perusahaan kepada instansi ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Jika terbukti melanggar, perusahaan bisa kena hukum pidana maupun perdata,” katanya.

Sementara itu, perwakilan manajemen perusahaan enggan berkomentar saat hendak diwawancara wartawan. HRD PT. Penta Cipta Selaras bahkan mengusir wartawan dari dalam ruangan karena menolak diwawancara. (Jhokun)

Sumber : Jarrakpos News
Editor : Kurnia
Pewarta : Jhokun

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: